Penyelenggaraan Kawasan Ekonomi Khusus
Relevan terhadap, , dan
Penyelenggaraan Penataan Ruang
Relevan terhadap dan
Perubahan Ketiga atas Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional
Kewenangan Khusus Otorita Ibu Kota Nusantara
Relevan terhadap dan
Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Pajak.
Relevan terhadap dan
Penggunaan Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Kehutanan Dana Reboisasi
Pemberian Perizinan Berusaha, Kemudahan Berusaha, dan Fasilitas Penanaman Modal bagi Pelaku Usaha di lbu Kota Nusantara
Relevan terhadap
Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman
Relevan terhadap
Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan