JDIHN LogoKemenkeu Logo
JDIHN LogoKemenkeu Logo
  • Dokumen Hukum
    • Peraturan
    • Monografi
    • Artikel Hukum
    • Putusan Pengadilan
  • Informasi
    • Regulasi
      • Infografis Regulasi
      • Simplifikasi Regulasi
      • Direktori Regulasi
      • Program Perencanaan
      • Penelitian/Pengkajian Hukum
      • Video Sosialisasi
      • Kamus Hukum
    • Informasi Penunjang
      • Tarif Bunga
      • Kurs Pajak
      • Berita
      • Jurnal HKN
      • Statistik
  • Perihal
    • Tentang Kami
    • Struktur Organisasi
    • Anggota JDIHN
    • Prasyarat
    • Kebijakan Privasi
    • FAQ
    • Website Lama
    • Hubungi Kami

Filter

Jenis Dokumen Hukum
Publikasi
Status
Tajuk Entri Utama
Nomor
Tahun
Tema
Label
Tersedia Konsolidasi
Tersedia Terjemahan

FAQ
Prasyarat
Hubungi Kami
Kemenkeu Logo

Pengelola JDIH Kementerian Keuangan:

  • Biro Hukum, Sekretariat Jenderal
  • Alamat:Gedung Djuanda I, Lantai 13-14
    Jl. Dr. Wahidin Raya No 1, Jakarta Pusat
    Surel:kemenkeu.prime@kemenkeu.go.id

JDIH Kemenkeu

  • Profil
  • Struktur Organisasi
  • Berita JDIH
  • Statistik

Tautan JDIH

  • JDIH Nasional
  • Sekretariat Negara
  • Kemenko Perekonomian
  • Anggota Lainnya

Temukan Kami


Hak Cipta Kementerian Keuangan Republik Indonesia © 2025Situs JDIH Build No. 14577

Ditemukan 25 hasil yang relevan dengan "subsidi angkutan umum "
Dalam 0.04 detik
Thumbnail
LALU LINTAS | ANGKUTAN KERETA API
PP 72 TAHUN 2009

Lalu Lintas dan Angkutan Kereta Api.

  • Ditetapkan: 11 Des 2009
  • Diundangkan: 11 Des 2009

Relevan terhadap

Thumbnail
BMN | PENGGOLONGAN | BARANG MILIK NEGARA
29/PMK.06/2010

Penggolongan dan Kodefikasi Barang Milik Negara.

  • Ditetapkan: 04 Feb 2010
  • Diundangkan: 05 Feb 2010
Thumbnail
PEMBAGIAN URUSAN | KABUPATEN/KOTA
PP 38 TAHUN 2007

Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota.

  • Ditetapkan: 09 Jul 2007
  • Diundangkan: 09 Jul 2007

Relevan terhadap

Thumbnail
INSTANSI PUSAT | PELAPORAN
PP 8 TAHUN 2006

Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah

  • Ditetapkan: 03 Apr 2006
  • Diundangkan: 03 Apr 2006

Relevan terhadap

Thumbnail
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG NASIONAL(RPJP)
UU 17 TAHUN 2007

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025

  • Ditetapkan: 05 Feb 2007
  • Diundangkan: 05 Feb 2007

Relevan terhadap

Thumbnail
PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI | PUTUSAN PENGADILAN
16/PUU-XIV/2016

Pengujuan UU 47 tahun 2009 tentang APBN TA 2010 terhadap UUD 1945

    Relevan terhadap, , dan

    Thumbnail
    Tidak Berlaku
    ANGKUTAN LAUT | PERTANGGUNGJAWABAN DANA
    123/PMK.02/2009

    Tata Cara Penyediaan, Pencarian dan Pertanggungjawaban Dana Penyelenggaran Kewajiban Pelayanan Umum Bidang Angkutan Laut untuk Penumpang Kelas Ekonomi...

    • Ditetapkan: 22 Jul 2009
    • Diundangkan: 22 Jul 2009

    Relevan terhadap dan

    Thumbnail
    PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI | HUKUM KEUANGAN NEGARA
    13/PUU-X/2012

    Permohonan Pengujian UU No. 22 Tahun 2011 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2012 [Pasal 7 ayat (4), Penjelasan pasal 7 aya...

      Relevan terhadap

      Thumbnail
      Tidak Berlaku
      ANGKUTAN KERETA API | BIDANG ANGGARAN
      143/PMK.02/2012

      Tata Cara Penyediaan, Pencairan, dan Pertanggungjawaban Dana Penyelenggaraan Kewajiban Pelayanan Publik Bidang Angkutan Kereta Api Kelas Ekonomi.

      • Ditetapkan: 03 Sep 2012
      • Diundangkan: 03 Sep 2012

      Relevan terhadap

      Thumbnail
      Tidak Berlaku
      BIDANG ANGGARAN | PERTANGGUNGJAWABAN
      172/PMK.02/2013

      Tata Cara Penyediaan, Pencairan, dan Pertanggungjawaban Dana Penyelenggaraan Kewajiban Pelayanan Publik Bidang Angkutan Kereta Api Kelas Ekonomi.

      • Ditetapkan: 04 Des 2013
      • Diundangkan: 04 Des 2013

      Relevan terhadap

      • 1
      • 2
      • 3

      Loading...
      Quick Look - ??
      • subsidi angkutan umum...
      • efisiensi anggaran pemerintah...
      • pengelolaan dana transportasi...
      • kebijakan transportasi berkelanjutan...
      • dukungan finansial untuk transportasi publik...