JDIHN LogoKemenkeu Logo
JDIHN LogoKemenkeu Logo
  • Dokumen Hukum
    • Peraturan
    • Monografi
    • Artikel Hukum
    • Putusan Pengadilan
  • Informasi
    • Regulasi
      • Infografis Regulasi
      • Simplifikasi Regulasi
      • Direktori Regulasi
      • Program Perencanaan
      • Penelitian/Pengkajian Hukum
      • Video Sosialisasi
      • Kamus Hukum
    • Informasi Penunjang
      • Tarif Bunga
      • Kurs Pajak
      • Berita
      • Jurnal HKN
      • Statistik
  • Perihal
    • Tentang Kami
    • Struktur Organisasi
    • Anggota JDIHN
    • Prasyarat
    • Kebijakan Privasi
    • FAQ
    • Website Lama
    • Hubungi Kami

Filter

Jenis Dokumen Hukum
Publikasi
Status
Tajuk Entri Utama
Nomor
Tahun
Tema
Label
Tersedia Konsolidasi
Tersedia Terjemahan

FAQ
Prasyarat
Hubungi Kami
Kemenkeu Logo

Pengelola JDIH Kementerian Keuangan:

  • Biro Hukum, Sekretariat Jenderal
  • Alamat:Gedung Djuanda I, Lantai 13-14
    Jl. Dr. Wahidin Raya No 1, Jakarta Pusat
    Surel:kemenkeu.prime@kemenkeu.go.id

JDIH Kemenkeu

  • Profil
  • Struktur Organisasi
  • Berita JDIH
  • Statistik

Tautan JDIH

  • JDIH Nasional
  • Sekretariat Negara
  • Kemenko Perekonomian
  • Anggota Lainnya

Temukan Kami

Hak Cipta Kementerian Keuangan Republik Indonesia © 2025Situs JDIH Build ID: 14635 (Release-364)

Ditemukan 55 hasil yang relevan dengan "trade exemption programs in Indonesia "
Dalam 0.017 detik
Thumbnail
ASEAN TRADE IN GOODS AGREEMENT (ATIGA) | SISTEM SERTIFIKASI MANDIRI
178/PMK.04/2013

Pengenaan Tarif Bea Masuk dalam Skema Asean Trade In Goods Agreement (Atiga) dengan Menggunakan Sistem Sertifikasi Mandiri (Self Certification).

  • Ditetapkan: 09 Des 2013
  • Diundangkan: 09 Des 2013

Relevan terhadap

Thumbnail
BIDANG PAJAK | PERJANJIAN
PERPRES 54 TAHUN 2019

Pengesahan Persetujuan Antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik San Marino untuk Pertukaran Informasi Berkenaan Dengan Keperluan ...

  • Ditetapkan: 07 Agu 2019

Relevan terhadap

Thumbnail
TARIF BEA MASUK | BARANG IMPOR
131/PMK.04/2020

Tata Cara Pengenaan Tarif Bea Masuk Atas Barang Impor Berdasarkan Persetujuan Perdagangan Barang ASEAN

  • Ditetapkan: 18 Sep 2020
  • Diundangkan: 18 Sep 2020

Relevan terhadap dan

Thumbnail
PERJANJIAN INTERNASIONAL | BIDANG UMUM
202/PMK.010/2017

Pelaksanaan Perlakuan Pajak Penghasilan yang Didasarkan pada Ketentuan dalam Perjanjian Internasional.

  • Ditetapkan: 21 Des 2017
  • Diundangkan: 21 Des 2017
Thumbnail
HUKUM KEUANGAN NEGARA | ASEAN
80/PMK.04/2020

Tata Cara Pengenaan Tarif Bea Masuk atas Barang Impor Berdasarkan Persetujuan Perdagangan Bebas ASEAN-Hong Kong, Republik Rakyat Tiongkok

  • Ditetapkan: 03 Jul 2020
  • Diundangkan: 03 Jul 2020
Thumbnail
HUKUM KEUANGAN NEGARA | BIDANG BEA CUKAI
171/PMK.04/2020

Tata Cara Pengenaan Tarif Bea Masuk atas Barang Impor Berdasarkan Persetujuan Perdagangan Barang dalam Persetujuan Kerangka Kerja mengenai Kerja Sama ...

  • Ditetapkan: 27 Okt 2020
  • Diundangkan: 27 Okt 2020

Relevan terhadap dan

Thumbnail
ORGANISASI PERDAGANGAN DUNIA | PENGESAHAAN PERSETUJUAN
UU 17 TAHUN 2017

Pengesahan Protocol Amending the Marrakesh Agreement Establishing tlw World Trade Organization (Protokol Perubahan Persetujuan Marrakesh mengenai Pemb...

  • Ditetapkan: 22 Nov 2017
  • Diundangkan: 22 Nov 2017
Thumbnail
BIDANG BEA CUKAI | HUKUM KEUANGAN NEGARA
169/PMK.04/2020

Tata Cara Pengenaan Tarif Bea Masuk atas Barang Impor Berdasarkan Persetujuan Perdagangan Barang dalam Persetujuan Kerangka Kerja mengenai Kerjasama E...

  • Ditetapkan: 27 Okt 2020
  • Diundangkan: 27 Okt 2020
Thumbnail
KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS | AANZFTA
PERPRES 26 TAHUN 2011

Pengesahan Agreement Establishing The ASEAN - Australia - New Zealand Free Trade Area (Persetujuan Pembentukan Kawasan Perdagangan Bebas ASEAN - Austr...

  • Ditetapkan: 06 Mei 2011
  • Diundangkan: 06 Mei 2011
Thumbnail
IBU KOTA NEGARA | BIDANG LAIN-LAIN | HUKUM ADMINISTRASI NEGARA
PP 27 TAHUN 2023

Kewenangan Khusus Otorita Ibu Kota Nusantara

  • Ditetapkan: 15 Mei 2023
  • Diundangkan: 15 Mei 2023

Relevan terhadap

  • 1
  • 2
  • 3
  • ...
  • 6

Loading...
Quick Look - ??
  • trade exemption programs Indonesia...
  • kebijakan perdagangan bebas...
  • insentif pajak ekspor Indonesia...
  • peraturan kepabeanan Indonesia...
  • program dukungan perdagangan kementerian keuangan...