JDIHN LogoKemenkeu Logo
JDIHN LogoKemenkeu Logo
  • Dokumen Hukum
    • Peraturan
    • Monografi
    • Artikel Hukum
    • Putusan Pengadilan
  • Informasi
    • Regulasi
      • Infografis Regulasi
      • Simplifikasi Regulasi
      • Direktori Regulasi
      • Program Perencanaan
      • Penelitian/Pengkajian Hukum
      • Video Sosialisasi
      • Kamus Hukum
    • Informasi Penunjang
      • Tarif Bunga
      • Kurs Pajak
      • Berita
      • Jurnal HKN
      • Statistik
  • Perihal
    • Tentang Kami
    • Struktur Organisasi
    • Anggota JDIHN
    • Prasyarat
    • Kebijakan Privasi
    • FAQ
    • Website Lama
    • Hubungi Kami

Filter

Jenis Dokumen Hukum
Publikasi
Status
Tajuk Entri Utama
Nomor
Tahun
Tema
Label
Tersedia Konsolidasi
Tersedia Terjemahan

FAQ
Prasyarat
Hubungi Kami
Kemenkeu Logo

Pengelola JDIH Kementerian Keuangan:

  • Biro Hukum, Sekretariat Jenderal
  • Alamat:Gedung Djuanda I, Lantai 13-14
    Jl. Dr. Wahidin Raya No 1, Jakarta Pusat
    Surel:kemenkeu.prime@kemenkeu.go.id

JDIH Kemenkeu

  • Profil
  • Struktur Organisasi
  • Berita JDIH
  • Statistik

Tautan JDIH

  • JDIH Nasional
  • Sekretariat Negara
  • Kemenko Perekonomian
  • Anggota Lainnya

Temukan Kami


Hak Cipta Kementerian Keuangan Republik Indonesia © 2025Situs JDIH Build No. 14577

Ditemukan 50 hasil yang relevan dengan "transparansi dalam kerjasama "
Dalam 0.017 detik
Thumbnail
HUKUM KEUANGAN NEGARA | PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG
18 P/HUM/2022

Permohonan Keberatan Hak Uji Materiil Terhadap Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Taman Mini Indonesia Inda...

    Relevan terhadap, , dan

    Thumbnail
    PUTUSAN PENGADILAN | PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI
    102/PUU-XV/2017

    Pengujian UU Nomor 9 Tahun 2017 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU Nomor 1 Tahun 2017 tentang Akses Informasi Keuangan Untuk Kepentin...

      Relevan terhadap dan

      Thumbnail
      HUKUM KEUANGAN NEGARA | PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG
      8 P/HUM/2021

      Permohonan Keberatan Hak Uji Materiil Terhadap Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 tentang Pajak Penghasilan Atas Penghasilan Dari Usaha Yang Dit...

        Relevan terhadap dan

        Thumbnail
        PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG | HUKUM KEUANGAN NEGARA
        38 P/HUM/2022

        Permohonan Keberatan Hak Uji Materiil Terhadap Pasal 2 ayat (4), ayat (7) dan Lampiran Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 85 Tahun 2021 ten...

          Relevan terhadap

          Thumbnail
          PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG | HUKUM KEUANGAN NEGARA
          32 P/HUM/2021

          Permohonan Keberatan Hak Uji Materiil Terhadap Pasal 73 ayat (1), (2), (3), (4), (5), (6), dan (7) Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang B...

            Relevan terhadap, , dan

            Thumbnail
            PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG | HUKUM KEUANGAN NEGARA
            41 P/HUM/2020

            Permohonan Keberatan Hak Uji Materiil Terhadap Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 64 Tahun 2020 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presid...

              Relevan terhadap, , dan

              Thumbnail
              HUKUM KEUANGAN NEGARA | PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG
              39 P/HUM/2020

              Permohonan Keberatan Hak Uji Materiil Terhadap Pasal 34 dan Pasal 42 Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pre...

                Relevan terhadap, , dan

                Thumbnail
                HUKUM KEUANGAN NEGARA | PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG
                36 P/HUM/2020

                Permohonan keberatan hak uji materiil terhadap Pasal 1 ayat (1) huruf h dan Pasal 1 ayat (2) huruf h Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 81 ...

                  Relevan terhadap, , dan

                  Thumbnail
                  PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG | HUKUM KEUANGAN NEGARA
                  36 P/HUM/2020

                  Permohonan keberatan hak uji materiil terhadap Pasal 1 ayat (1) huruf h dan Pasal 1 ayat (2) huruf h Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 81 ...

                    Relevan terhadap, , dan

                    Thumbnail
                    PUTUSAN PENGADILAN | PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG
                    67 P/HUM/2014

                    Uji materiil terhadap PP 72 tahun 2014 tentang penambahan penyertaan modal negara RI ke dalam modal saham perusahaan perseroan PTPN III bertentangan d...

                      Relevan terhadap

                      • 1
                      • 2
                      • 3
                      • 4
                      • 5

                      Loading...
                      Quick Look - ??
                      • transparansi anggaran...
                      • akuntabilitas pembiayaan publik...
                      • pengelolaan dana pemerintah...
                      • mekanisme pengawasan keuangan...
                      • partisipasi publik dalam anggaran...