JDIHN LogoKemenkeu Logo
JDIHN LogoKemenkeu Logo
  • Dokumen Hukum
    • Peraturan
    • Monografi
    • Artikel Hukum
    • Putusan Pengadilan
  • Informasi
    • Regulasi
      • Infografis Regulasi
      • Simplifikasi Regulasi
      • Direktori Regulasi
      • Program Perencanaan
      • Penelitian/Pengkajian Hukum
      • Video Sosialisasi
      • Kamus Hukum
    • Informasi Penunjang
      • Tarif Bunga
      • Kurs Pajak
      • Berita
      • Jurnal HKN
      • Statistik
  • Perihal
    • Tentang Kami
    • Struktur Organisasi
    • Anggota JDIHN
    • Prasyarat
    • Kebijakan Privasi
    • FAQ
    • Website Lama
    • Hubungi Kami

Filter

Jenis Dokumen Hukum
Publikasi
Status
Tajuk Entri Utama
Nomor
Tahun
Tema
Label
Tersedia Konsolidasi
Tersedia Terjemahan

FAQ
Prasyarat
Hubungi Kami
Kemenkeu Logo

Pengelola JDIH Kementerian Keuangan:

  • Biro Hukum, Sekretariat Jenderal
  • Alamat:Gedung Djuanda I, Lantai 13-14
    Jl. Dr. Wahidin Raya No 1, Jakarta Pusat
    Surel:kemenkeu.prime@kemenkeu.go.id

JDIH Kemenkeu

  • Profil
  • Struktur Organisasi
  • Berita JDIH
  • Statistik

Tautan JDIH

  • JDIH Nasional
  • Sekretariat Negara
  • Kemenko Perekonomian
  • Anggota Lainnya

Temukan Kami


Hak Cipta Kementerian Keuangan Republik Indonesia © 2025Situs JDIH Build No. 14577

Ditemukan 37 hasil yang relevan dengan "transparansi proyek infrastruktur "
Dalam 0.03 detik
Thumbnail
PEMBIAYAAN | SURAT BERHARGA SYARIAH NEGARA | PENGELOLAAN PEMBIAYAAN
UU 19 TAHUN 2008

Surat Berharga Syariah Negara

  • Ditetapkan: 07 Mei 2008
  • Diundangkan: 07 Mei 2008

Relevan terhadap

Thumbnail
TAHUN ANGGARAN 2006 | APBN
UU 8 TAHUN 2009

Pertanggungjawaban atas Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2006.

  • Ditetapkan: 13 Jan 2009
  • Diundangkan: 13 Jan 2009
Thumbnail
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG NASIONAL(RPJP)
UU 17 TAHUN 2007

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025

  • Ditetapkan: 05 Feb 2007
  • Diundangkan: 05 Feb 2007

Relevan terhadap

Thumbnail
TAHUN ANGGARAN 2006 | APBN
UU 13 TAHUN 2005

Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2006.

  • Ditetapkan: 18 Nov 2005
  • Diundangkan: 18 Nov 2005
Thumbnail
Tidak Berlaku
INFRASTRUKTUR | HUKUM KEUANGAN NEGARA | BIDANG PENGELOLAAN PEMBIAYAAN RESIKO
180/PMK.08/2020

Fasilitas untuk Penyiapan dan Pelaksanaan Transaksi Proyek Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha dalam Penyediaan Infrastruktur

  • Ditetapkan: 18 Nov 2020
  • Diundangkan: 23 Nov 2020

Relevan terhadap

Thumbnail
HUKUM KEUANGAN NEGARA | PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG
18 P/HUM/2022

Permohonan Keberatan Hak Uji Materiil Terhadap Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Taman Mini Indonesia Inda...

    Relevan terhadap

    Thumbnail
    PUTUSAN PENGADILAN | PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG
    21 P/HUM/2017

    Uji materiil terhadap PP 72 tahun 2016 ttg perubahan atas PP 44 2005 ttg tata cara penyertaan dan penatausahan modal negara pada BUMN dan PT

      Relevan terhadap

      Thumbnail
      HUKUM KEUANGAN NEGARA | PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG
      58 P/HUM/2020

      Permohonan Keberatan Hak Uji Materiil Terhadap Penjelasan Pasal 14 Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2012 tentang Perlakuan Kepabeanan, Perpajak...

        Relevan terhadap

        Thumbnail
        PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI | HUKUM KEUANGAN NEGARA
        37/PUU-XVIII/2020

        Pengujian Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuanga...

          Relevan terhadap, , dan

          Thumbnail
          PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI | HUKUM KEUANGAN NEGARA
          43/PUU-XVIII/2020

          Uji Formil dan Uji Materi Pasal 2 dan Pasal 27 Perppu Nomor 1 Tahun 2020 mengenai Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penan...

            Relevan terhadap

            • 1
            • 2
            • 3
            • 4

            Loading...
            Quick Look - ??
            • transparansi anggaran proyek...
            • efektivitas monitoring belanja infrastruktur...
            • akuntabilitas laporan keuangan publik...
            • partisipasi masyarakat dalam proyek pemerintah...
            • strategi pengelolaan risiko infrastruktur...