JDIHN LogoKemenkeu Logo
JDIHN LogoKemenkeu Logo
  • Dokumen Hukum
    • Peraturan
    • Monografi
    • Artikel Hukum
    • Putusan Pengadilan
  • Informasi
    • Regulasi
      • Infografis Regulasi
      • Simplifikasi Regulasi
      • Direktori Regulasi
      • Program Perencanaan
      • Penelitian/Pengkajian Hukum
      • Video Sosialisasi
      • Kamus Hukum
    • Informasi Penunjang
      • Tarif Bunga
      • Kurs Pajak
      • Berita
      • Jurnal HKN
      • Statistik
  • Perihal
    • Tentang Kami
    • Struktur Organisasi
    • Anggota JDIHN
    • Prasyarat
    • Kebijakan Privasi
    • FAQ
    • Website Lama
    • Hubungi Kami

Filter

Jenis Dokumen Hukum
Publikasi
Status
Tajuk Entri Utama
Nomor
Tahun
Tema
Label
Tersedia Konsolidasi
Tersedia Terjemahan

FAQ
Prasyarat
Hubungi Kami
Kemenkeu Logo

Pengelola JDIH Kementerian Keuangan:

  • Biro Hukum, Sekretariat Jenderal
  • Alamat:Gedung Djuanda I, Lantai 13-14
    Jl. Dr. Wahidin Raya No 1, Jakarta Pusat
    Surel:kemenkeu.prime@kemenkeu.go.id

JDIH Kemenkeu

  • Profil
  • Struktur Organisasi
  • Berita JDIH
  • Statistik

Tautan JDIH

  • JDIH Nasional
  • Sekretariat Negara
  • Kemenko Perekonomian
  • Anggota Lainnya

Temukan Kami


Hak Cipta Kementerian Keuangan Republik Indonesia © 2025Situs JDIH Build ID: 14912 (Release-2)

Ditemukan 19 hasil yang relevan dengan "transparency in EU fund management "
Dalam 0.055 detik
Thumbnail
HUKUM KEUANGAN NEGARA | PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI
42/PUU-XVIII/2020

Pengujian Formil dan Pengujian Materiil Lampiran UU 2/2020 tentang Penetapan Peraturan Perpu 1/2020 Menjadi Undang-Undang [Ps 1, Ps 2 ayat (1) huruf ...

    Relevan terhadap

    Thumbnail
    HUKUM KEUANGAN NEGARA | PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI
    32/PUU-XVIII/2020

    Pemohon keberatan dengan berlakunya pasal 6 ayat (3) UU No. 40 Tahun 2013 tentang Perasuransian dengan alasan pasal tersebut bertentangan dengan pasal...

      Relevan terhadap

      Thumbnail
      Tidak Berlaku
      HIMPUNAN PERATURAN | BIDANG BEA CUKAI
      PER-2/BC/2019

      Tata Laksana Monitoring dan Evaluasi terhadap Penerima Fasilitas Tempat Penimbunan Berikat dan Penerima Fasilitas Kemudahan Impor Tujuan Ekspor

      • Ditetapkan: 13 Feb 2019
      • Diundangkan: 13 Feb 2019

      Relevan terhadap

      Thumbnail
      Tidak Berlaku
      HUKUM KEUANGAN NEGARA | BIDANG ANGGARAN
      PP 81 TAHUN 2019

      Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral

      • Ditetapkan: 20 Nov 2019
      • Diundangkan: 25 Nov 2019

      Relevan terhadap

      Thumbnail
      PUTUSAN PENGADILAN | PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI
      58/PUU-XIV/2016

      Pengujuan UU no. 11 tahun 2016 tentang Pengampunan Pajak (Pasal 1 angka 1 dan angka 7, Pasal 2 ayat (1), Pasal 3 ayat (1), Pasal 4, Pasal 5, Pasal 6...

        Thumbnail
        PUTUSAN PENGADILAN | PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI
        63/PUU-XIV/2016

        Pengujuan UU no. 11 tahun 2016 tentang Pengampunan Pajak (Pasal 1 angka 1, Pasal 3 ayat (3), Pasal 4, Pasal 21 ayat (2), Pasal 22, dan pasal ayat (2...

          Thumbnail
          Tidak Berlaku
          BIDANG UMUM | STRUKTUR ORGANISASI
          234/PMK.01/2015

          Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan.

          • Ditetapkan: 21 Des 2015
          • Diundangkan: 21 Des 2015
          Thumbnail
          PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI | PUTUSAN PENGADILAN
          25/PUU-XII/2014

          Pengujian UU Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan terhadap UUD Negara RI Tahun 1945

            Thumbnail
            HUKUM KEUANGAN NEGARA
            Sektor Keuangan Kita

            Badan Kebijakan Fiskal

            • Diterbitkan: 01 Jun 2020

            Relevan terhadap

            • 1
            • 2

            Loading...
            Quick Look - ??
            • transparansi pengelolaan dana Uni Eropa...
            • akuntabilitas penggunaan dana publik...
            • audit dan pengawasan dana Uni Eropa...
            • pengelolaan keuangan yang transparan...
            • best practices dalam transparansi keuangan EU...