JDIHN LogoKemenkeu Logo
JDIHN LogoKemenkeu Logo
  • Dokumen Hukum
    • Peraturan
    • Monografi
    • Artikel Hukum
    • Putusan Pengadilan
  • Informasi
    • Regulasi
      • Infografis Regulasi
      • Simplifikasi Regulasi
      • Direktori Regulasi
      • Program Perencanaan
      • Penelitian/Pengkajian Hukum
      • Video Sosialisasi
      • Kamus Hukum
    • Informasi Penunjang
      • Tarif Bunga
      • Kurs Pajak
      • Berita
      • Jurnal HKN
      • Statistik
  • Perihal
    • Tentang Kami
    • Struktur Organisasi
    • Anggota JDIHN
    • Prasyarat
    • Kebijakan Privasi
    • FAQ
    • Website Lama
    • Hubungi Kami

Filter

Jenis Dokumen Hukum
Publikasi
Status
Tajuk Entri Utama
Nomor
Tahun
Tema
Label
Tersedia Konsolidasi
Tersedia Terjemahan

FAQ
Prasyarat
Hubungi Kami
Kemenkeu Logo

Pengelola JDIH Kementerian Keuangan:

  • Biro Hukum, Sekretariat Jenderal
  • Alamat:Gedung Djuanda I, Lantai 13-14
    Jl. Dr. Wahidin Raya No 1, Jakarta Pusat
    Surel:kemenkeu.prime@kemenkeu.go.id

JDIH Kemenkeu

  • Profil
  • Struktur Organisasi
  • Berita JDIH
  • Statistik

Tautan JDIH

  • JDIH Nasional
  • Sekretariat Negara
  • Kemenko Perekonomian
  • Anggota Lainnya

Temukan Kami


Hak Cipta Kementerian Keuangan Republik Indonesia © 2025Situs JDIH Build ID: 14705 (Release-382)

Ditemukan 35 hasil yang relevan dengan "transparency in public fund management "
Dalam 0.039 detik
Thumbnail
ANGGARAN | BIDANG ANGGARAN
108/PMK.02/2018

Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 11/PMK.02/2018 tentang Tata Cara Revisi Anggaran Tahun Anggaran 2018

  • Ditetapkan: 04 Sep 2018
  • Diundangkan: 06 Sep 2018
Thumbnail
KepDJPPR KEP-73/PR/2015

Strategi Pembiayaan Tahunan Melalui Utang Tahun 2016

  • Ditetapkan: 18 Des 2015

Relevan terhadap

Thumbnail
TATA CARA | TAHUN ANGGARAN 2019
206/PMK.02/2018

Tata Cara Revisi Anggaran Tahun Anggaran 2019

  • Ditetapkan: 31 Des 2018
  • Diundangkan: 31 Des 2018
Thumbnail
BMN | PENGGOLONGAN | BARANG MILIK NEGARA
29/PMK.06/2010

Penggolongan dan Kodefikasi Barang Milik Negara.

  • Ditetapkan: 04 Feb 2010
  • Diundangkan: 05 Feb 2010
Thumbnail
PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI | PUTUSAN PENGADILAN
80/PUU-XV/2017

Pengujian UU Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah terhadap UUD Negara RI Tahun 1945

    Relevan terhadap

    Thumbnail
    PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI | PUTUSAN PENGADILAN
    3/PUU-XVI/2018

    Pengujian UU Nomor 12 Tahun 1985 tentang PBB sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 12 Tahun 1994 tentang Perubahan atas UU Nomor 12 Tahun 1985 tent...

      Relevan terhadap

      Thumbnail
      HUKUM KEUANGAN NEGARA | PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI
      42/PUU-XVIII/2020

      Pengujian Formil dan Pengujian Materiil Lampiran UU 2/2020 tentang Penetapan Peraturan Perpu 1/2020 Menjadi Undang-Undang [Ps 1, Ps 2 ayat (1) huruf ...

        Relevan terhadap

        Thumbnail
        HUKUM KEUANGAN NEGARA | PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI
        47/PUU-XVIII/2020

        Uji Materi Pasal 28 ayat (8) lampiran UU Nomor 2 tahun 2020Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan...

          Relevan terhadap

          Thumbnail
          HUKUM KEUANGAN NEGARA | PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI
          49/PUU-XVIII/2020

          Pengujian Materiil dan Formil Lampiran Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2...

            Relevan terhadap

            Thumbnail
            PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI | HUKUM KEUANGAN NEGARA
            37/PUU-XVIII/2020

            Pengujian Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuanga...

              Relevan terhadap

              • 1
              • 2
              • 3
              • 4

              Loading...
              Quick Look - ??
              • transparansi pengelolaan dana publik...
              • akuntabilitas anggaran pemerintah...
              • laporan keuangan publik...
              • partisipasi masyarakat dalam pengawasan anggaran...
              • sistem informasi pengelolaan keuangan negara...