JDIHN LogoKemenkeu Logo
JDIHN LogoKemenkeu Logo
  • Dokumen Hukum
    • Peraturan
    • Monografi
    • Artikel Hukum
    • Putusan Pengadilan
  • Informasi
    • Regulasi
      • Infografis Regulasi
      • Simplifikasi Regulasi
      • Direktori Regulasi
      • Program Perencanaan
      • Penelitian/Pengkajian Hukum
      • Video Sosialisasi
      • Kamus Hukum
    • Informasi Penunjang
      • Tarif Bunga
      • Kurs Pajak
      • Berita
      • Jurnal HKN
      • Statistik
  • Perihal
    • Tentang Kami
    • Struktur Organisasi
    • Anggota JDIHN
    • Prasyarat
    • Kebijakan Privasi
    • FAQ
    • Website Lama
    • Hubungi Kami

Filter

Jenis Dokumen Hukum
Publikasi
Status
Tajuk Entri Utama
Nomor
Tahun
Tema
Label
Tersedia Konsolidasi
Tersedia Terjemahan

FAQ
Prasyarat
Hubungi Kami
Kemenkeu Logo

Pengelola JDIH Kementerian Keuangan:

  • Biro Hukum, Sekretariat Jenderal
  • Alamat:Gedung Djuanda I, Lantai 13-14
    Jl. Dr. Wahidin Raya No 1, Jakarta Pusat
    Surel:kemenkeu.prime@kemenkeu.go.id

JDIH Kemenkeu

  • Profil
  • Struktur Organisasi
  • Berita JDIH
  • Statistik

Tautan JDIH

  • JDIH Nasional
  • Sekretariat Negara
  • Kemenko Perekonomian
  • Anggota Lainnya

Temukan Kami


Hak Cipta Kementerian Keuangan Republik Indonesia © 2025Situs JDIH Build ID: 14705 (Release-382)

Ditemukan 210 hasil yang relevan dengan "kebijakan fiskal pemanfaatan energi hijau "
Dalam 0.022 detik
Thumbnail
PUTUSAN PENGADILAN | PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI
113/PUU-XIII/2015

Pengujian UU Nomor 17 tahun 2006 tentang Perubahan atas UU Nomor 10 tahun 1995 tentang Kepabeanan terhadap UUD Negara RI 1945

    Relevan terhadap

    Thumbnail
    PUTUSAN PENGADILAN | PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI
    12/PUU-XII/2014

    Pengujian UU Nomor 20 Tahun 1997 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak dan UU Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi terhadap UUD Negara RI Tahun ...

      Relevan terhadap

      Thumbnail
      PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI | PUTUSAN PENGADILAN
      91/PUU-XIII/2015

      Pengujian UU Nomor 3 2015 tentang Perubahan atas UU 27 Tahun 2014 tentang APBN 2015

        Relevan terhadap

        Thumbnail
        Tidak Berlaku
        HUKUM KEUANGAN NEGARA | SISTEM INFORMASI
        PP 56 TAHUN 2005

        Sistem Informasi Keuangan Daerah

        • Ditetapkan: 09 Des 2005
        • Diundangkan: 09 Des 2005
        Thumbnail
        HUKUM KEUANGAN NEGARA | PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI
        35/PUU-XI/2013

        Pengujian Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyarawatan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwak...

          Relevan terhadap

          Thumbnail
          PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI | HUKUM KEUANGAN NEGARA
          43/PUU-X/2012

          Pengujian Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2011 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tah...

            Relevan terhadap

            Thumbnail
            Tidak Berlaku
            KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA | HUKUM KEUANGAN NEGARA
            93/PMK.02/2011

            Petunjuk Penyusunan dan Penelaahan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga.

            • Ditetapkan: 27 Jun 2011
            • Diundangkan: 27 Jun 2011
            Thumbnail
            Tidak Berlaku
            RENCANA KERJA PEMERINTAH
            PP 20 TAHUN 2004

            Rencana Kerja Pemerintah

            • Ditetapkan: 05 Agu 2004
            • Diundangkan: 05 Agu 2004
            Thumbnail
            PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI | HUKUM UMUM
            19/PUU-VIII/2010

            Pengujian UU No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan [Pasal 113 ayat (2)]

              Relevan terhadap

              Thumbnail
              Tidak Berlaku
              RENCANA KERJA DAN ANGGARAN | KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA
              PP 21 TAHUN 2004

              Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran dan Kementerian Negara/Lembaga

              • Ditetapkan: 05 Agu 2004
              • Diundangkan: 05 Agu 2004

              Relevan terhadap

              • 1
              • ...
              • 19
              • 20
              • 21

              Loading...
              Quick Look - ??
              • kebijakan fiskal energi terbarukan...
              • insentif pajak untuk energi hijau...
              • pengurangan emisi melalui kebijakan fiskal...
              • pendanaan proyek energi bersih...
              • peraturan fiskal untuk transisi energi...