JDIHN LogoKemenkeu Logo
JDIHN LogoKemenkeu Logo
  • Dokumen Hukum
    • Peraturan
    • Monografi
    • Artikel Hukum
    • Putusan Pengadilan
  • Informasi
    • Regulasi
      • Infografis Regulasi
      • Simplifikasi Regulasi
      • Direktori Regulasi
      • Program Perencanaan
      • Penelitian/Pengkajian Hukum
      • Video Sosialisasi
      • Kamus Hukum
    • Informasi Penunjang
      • Tarif Bunga
      • Kurs Pajak
      • Berita
      • Jurnal HKN
      • Statistik
  • Perihal
    • Tentang Kami
    • Struktur Organisasi
    • Anggota JDIHN
    • Prasyarat
    • Kebijakan Privasi
    • FAQ
    • Website Lama
    • Hubungi Kami

Filter

Jenis Dokumen Hukum
Publikasi
Status
Tajuk Entri Utama
Nomor
Tahun
Tema
Label
Tersedia Konsolidasi
Tersedia Terjemahan

FAQ
Prasyarat
Hubungi Kami
Kemenkeu Logo

Pengelola JDIH Kementerian Keuangan:

  • Biro Hukum, Sekretariat Jenderal
  • Alamat:Gedung Djuanda I, Lantai 13-14
    Jl. Dr. Wahidin Raya No 1, Jakarta Pusat
    Surel:kemenkeu.prime@kemenkeu.go.id

JDIH Kemenkeu

  • Profil
  • Struktur Organisasi
  • Berita JDIH
  • Statistik

Tautan JDIH

  • JDIH Nasional
  • Sekretariat Negara
  • Kemenko Perekonomian
  • Anggota Lainnya

Temukan Kami


Hak Cipta Kementerian Keuangan Republik Indonesia © 2025Situs JDIH Build ID: 14705 (Release-382)

Ditemukan 210 hasil yang relevan dengan "peran kementerian keuangan dalam pengembangan industri keuangan syariah "
Dalam 0.042 detik
Thumbnail
Tidak Berlaku
BIDANG FISKAL | SISTEM KLASIFIKASI BARANG
134/PMK.010/2016

Perubahan Kelima atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 213/PMK.011/2011 tentang Penetapan Sistem Klasifikasi Barang dan Pembebanan Tarif Bea Masuk Ata...

  • Ditetapkan: 13 Sep 2016
  • Diundangkan: 13 Sep 2016
Thumbnail
Tidak Berlaku
TARIF BLU | HUKUM KEUANGAN NEGARA | POLITEKNIK KESEHATAN
184/PMK.05/2011

Tarif Layanan Badan Layanan Umum Politeknik Kesehatan Makassar pada Kementerian Kesehatan.

  • Ditetapkan: 22 Nov 2011
  • Diundangkan: 22 Nov 2011
Thumbnail
PUTUSAN PENGADILAN | PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI
63/PUU-XIV/2016

Pengujuan UU no. 11 tahun 2016 tentang Pengampunan Pajak (Pasal 1 angka 1, Pasal 3 ayat (3), Pasal 4, Pasal 21 ayat (2), Pasal 22, dan pasal ayat (2...

    Thumbnail
    Tidak Berlaku
    TARIF BLU | TARIF LAYANAN BLU | DANA BERGULIR
    77/PMK.05/2010

    Tarif Layanan Badan Layanan Umum Lembaga Pengelola Dana Bergulir Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah pada Kementerian Negara Koperasi dan Us...

    • Ditetapkan: 05 Apr 2010
    • Diundangkan: 05 Apr 2010
    Thumbnail
    Tidak Berlaku
    KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA | HUKUM KEUANGAN NEGARA
    93/PMK.02/2011

    Petunjuk Penyusunan dan Penelaahan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga.

    • Ditetapkan: 27 Jun 2011
    • Diundangkan: 27 Jun 2011
    Thumbnail
    Tidak Berlaku
    PETUNJUK PENYUSUNAN DAN PENGESAHAN | RADAR
    80/PMK.05/2007

    Petunjuk Penyusunan dan Penelaahan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga dan Penyusunan, Penelaahan, Pengesahan dan Pelaksanaan Daftar...

    • Ditetapkan: 18 Jul 2007
    • Diundangkan: 18 Jul 2007
    Thumbnail
    PUTUSAN PENGADILAN | PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI
    12/PUU-XII/2014

    Pengujian UU Nomor 20 Tahun 1997 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak dan UU Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi terhadap UUD Negara RI Tahun ...

      Relevan terhadap

      Thumbnail
      Tidak Berlaku
      STANDAR REVIU | KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA
      41/PMK.09/2010

      Standar Reviu atas Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga.

      • Ditetapkan: 22 Feb 2010
      • Diundangkan: 22 Feb 2010
      Thumbnail
      PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI | HUKUM KEUANGAN NEGARA
      43/PUU-X/2012

      Pengujian Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2011 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tah...

        Thumbnail
        Tidak Berlaku
        RENCANA KERJA DAN ANGGARAN | KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA
        PP 21 TAHUN 2004

        Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran dan Kementerian Negara/Lembaga

        • Ditetapkan: 05 Agu 2004
        • Diundangkan: 05 Agu 2004

        Relevan terhadap

        • 1
        • ...
        • 19
        • 20
        • 21

        Loading...
        Quick Look - ??
        • peran kementerian keuangan dalam industri keuangan syariah...
        • kebijakan fiskal dan pengembangan keuangan syariah...
        • regulasi keuangan syariah di Indonesia...
        • dukungan kementerian keuangan terhadap lembaga keuangan syariah...
        • strategi pengembangan ekonomi syariah oleh kementerian keuangan...