JDIHN LogoKemenkeu Logo
JDIHN LogoKemenkeu Logo
  • Dokumen Hukum
    • Peraturan
    • Monografi
    • Artikel Hukum
    • Putusan Pengadilan
  • Informasi
    • Regulasi
      • Infografis Regulasi
      • Simplifikasi Regulasi
      • Direktori Regulasi
      • Program Perencanaan
      • Penelitian/Pengkajian Hukum
      • Video Sosialisasi
      • Kamus Hukum
    • Informasi Penunjang
      • Tarif Bunga
      • Kurs Pajak
      • Berita
      • Jurnal HKN
      • Statistik
  • Perihal
    • Tentang Kami
    • Struktur Organisasi
    • Anggota JDIHN
    • Prasyarat
    • Kebijakan Privasi
    • FAQ
    • Website Lama
    • Hubungi Kami

Filter

Jenis Dokumen Hukum
Publikasi
Status
Tajuk Entri Utama
Nomor
Tahun
Tema
Label
Tersedia Konsolidasi
Tersedia Terjemahan

FAQ
Prasyarat
Hubungi Kami
Kemenkeu Logo

Pengelola JDIH Kementerian Keuangan:

  • Biro Hukum, Sekretariat Jenderal
  • Alamat:Gedung Djuanda I, Lantai 13-14
    Jl. Dr. Wahidin Raya No 1, Jakarta Pusat
    Surel:kemenkeu.prime@kemenkeu.go.id

JDIH Kemenkeu

  • Profil
  • Struktur Organisasi
  • Berita JDIH
  • Statistik

Tautan JDIH

  • JDIH Nasional
  • Sekretariat Negara
  • Kemenko Perekonomian
  • Anggota Lainnya

Temukan Kami

Hak Cipta Kementerian Keuangan Republik Indonesia © 2025Situs JDIH Build ID: 14705 (Release-382)

Ditemukan 2.019 hasil yang relevan dengan "implementasi BEPS oleh kementerian keuangan "
Dalam 0.018 detik
Thumbnail
Tidak Berlaku
RENCANA KERJA DAN ANGGARAN | KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA
PP 21 TAHUN 2004

Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran dan Kementerian Negara/Lembaga

  • Ditetapkan: 05 Agu 2004
  • Diundangkan: 05 Agu 2004

Relevan terhadap dan

Thumbnail
Tidak Berlaku
RENCANA KERJA PEMERINTAH
PP 20 TAHUN 2004

Rencana Kerja Pemerintah

  • Ditetapkan: 05 Agu 2004
  • Diundangkan: 05 Agu 2004

Relevan terhadap dan

Thumbnail
Tidak Berlaku
HUKUM KEUANGAN NEGARA | TATACARA
31/PMK.07/2005

Tata Cara Pengajuan Usul, Penelitian, dan Penetapan Penghapusan Piutang Perusahaan Negara/Daerah dan Piutang Negara/Daerah

  • Ditetapkan: 23 Mei 2005
  • Diundangkan: 23 Mei 2005

Relevan terhadap

Thumbnail
PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI | HUKUM KEUANGAN NEGARA
144/PUU-VII/2009

Pengujian UU No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang [Pasal 16 ayat (1)]

    Thumbnail
    HUKUM KEUANGAN NEGARA
    Specific Grant: Reformasi Kebijakan Pemberian Dana Alokasi Umum Kepada Daerah Otonom Provinsi/kabupaten/kota

    Puji Prasetyo

    • Diterbitkan: 30 Jan 2023

    Relevan terhadap

    Thumbnail
    HUKUM UMUM
    Warta BPHN Tahun Ke V Edisi XXIII September - Desember 2018

    BPHN

    • Diterbitkan: 01 Sep 2018

    Relevan terhadap, , dan

    Thumbnail
    HUKUM KEUANGAN NEGARA
    Efisiensi Perencanaan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga Melalui Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2022

    Rapika Erawati S.H.

    • Diterbitkan: 21 Des 2021

    Relevan terhadap

    Thumbnail
    HUKUM UMUM
    Media Keuangan Juli 2020 - Menjaga Sinambung Hayat Desa

    Biro KLI Kementerian Keuangan

    • Diterbitkan: 01 Jul 2020

    Relevan terhadap, , dan

    Thumbnail
    HUKUM UMUM
    Media Keuangan Mei 2020 - Merengkuh Kebaruan, Mewujudkan Kesempurnaan

    Biro KLI Kementerian Keuangan

    • Diterbitkan: 01 Mei 2020

    Relevan terhadap, , dan

    Thumbnail
    HUKUM KEUANGAN NEGARA
    Sektor Keuangan Kita

    Badan Kebijakan Fiskal

    • Diterbitkan: 01 Jun 2020

    Relevan terhadap, , dan

    • 1
    • ...
    • 200
    • 201
    • 202

    Loading...
    Quick Look - ??
    • implementasi BEPS di Indonesia...
    • kebijakan perpajakan kementerian keuangan...
    • dampak BEPS terhadap perekonomian...
    • strategi kementerian keuangan dalam mitigasi BEPS...
    • peran kementerian keuangan dalam pengawasan pajak internasional...