JDIHN LogoKemenkeu Logo
JDIHN LogoKemenkeu Logo
  • Dokumen Hukum
    • Peraturan
    • Monografi
    • Artikel Hukum
    • Putusan Pengadilan
  • Informasi
    • Regulasi
      • Infografis Regulasi
      • Simplifikasi Regulasi
      • Direktori Regulasi
      • Program Perencanaan
      • Penelitian/Pengkajian Hukum
      • Video Sosialisasi
      • Kamus Hukum
    • Informasi Penunjang
      • Tarif Bunga
      • Kurs Pajak
      • Berita
      • Jurnal HKN
      • Statistik
  • Perihal
    • Tentang Kami
    • Struktur Organisasi
    • Anggota JDIHN
    • Prasyarat
    • Kebijakan Privasi
    • FAQ
    • Website Lama
    • Hubungi Kami

Filter

Jenis Dokumen Hukum
Publikasi
Status
Tajuk Entri Utama
Nomor
Tahun
Tema
Label
Tersedia Konsolidasi
Tersedia Terjemahan

FAQ
Prasyarat
Hubungi Kami
Kemenkeu Logo

Pengelola JDIH Kementerian Keuangan:

  • Biro Hukum, Sekretariat Jenderal
  • Alamat:Gedung Djuanda I, Lantai 13-14
    Jl. Dr. Wahidin Raya No 1, Jakarta Pusat
    Surel:kemenkeu.prime@kemenkeu.go.id

JDIH Kemenkeu

  • Profil
  • Struktur Organisasi
  • Berita JDIH
  • Statistik

Tautan JDIH

  • JDIH Nasional
  • Sekretariat Negara
  • Kemenko Perekonomian
  • Anggota Lainnya

Temukan Kami

    Hak Cipta Kementerian Keuangan Republik Indonesia © 2025Situs JDIH Build ID: 15299 (Release-27)

    Ditemukan 2.313 hasil yang relevan dengan "anggaran negara "
    Dalam 0.021 detik
    Thumbnail
    Tidak Berlaku
    BADAN PENGELOLA | KELAPA SAWIT
    113/PMK.01/2015

    Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit.

    • Ditetapkan: 10 Jun 2015
    • Diundangkan: 11 Jun 2015
    Thumbnail
    Tidak Berlaku
    KREDIT PROGRAM | PENGGUNAAN
    253/PMK.05/2016

    Pedoman Penggunaan Sistem Informasi Kredit Program.

    • Ditetapkan: 30 Des 2016
    • Diundangkan: 30 Des 2016

    Relevan terhadap

    Thumbnail
    HUKUM ADMINISTRASI NEGARA | PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG
    70 P/HUM/2013

    Uji materiil Pasal 1 ayat (1) huruf c, Pasal 1 ayat (2) huruf a, Pasal 2 ayat (1) huruf f, dan Pasal 2 ayat (2) huruf c Peraturan Pemerintah Nomor 31 ...

      Relevan terhadap dan

      Thumbnail
      Tidak Berlaku
      BIDANG ANGGARAN | IURAN
      248/PMK.02/2016

      Tata Cara Pengelolaan Iuran dan Pelaporan Program Tabungan Hari Tua, Jaminan Kecelakaan. Kerja, dan Jaminan Kematian Prajurit Tentara Nasional Indones...

      • Ditetapkan: 30 Des 2016
      • Diundangkan: 30 Des 2016
      Thumbnail
      Tidak Berlaku
      PEMBIAYAAN | SURAT BERHARGA SYARIAH NEGARA
      113/PMK.08/2013

      Tata Cara Pembiayaan Proyek/Kegiatan Melalui Penerbitan Surat Berharga Syariah Negara.

      • Ditetapkan: 01 Agu 2013
      • Diundangkan: 01 Agu 2013

      Relevan terhadap, , dan

      Thumbnail
      Tidak Berlaku
      PELAPORAN KEUANGAN | PENERUSAN PINJAMAN
      259/PMK.05/2014

      Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pengelolaan Penerusan Pinjaman.

      • Ditetapkan: 31 Des 2014
      • Diundangkan: 31 Des 2014

      Relevan terhadap

      Thumbnail
      Tidak Berlaku
      ANGGARAN | PERTANGGUNGJAWABAN
      183/PMK.07/2013

      Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Anggaran Transfer Ke Daerah.

      • Ditetapkan: 13 Des 2013
      • Diundangkan: 13 Des 2013

      Relevan terhadap, , dan

      Thumbnail
      Tidak Berlaku
      SUBSIDI PUPUK | DANA
      209/PMK.02/2013

      Tata Cara Penyediaan, Pencairan, dan Pertanggungjawaban Dana Subsidi Pupuk.

      • Ditetapkan: 31 Des 2013
      • Diundangkan: 31 Des 2013

      Relevan terhadap, , dan

      Thumbnail
      Tidak Berlaku
      DOMESTIC MARKET OBLIGATION FEE | TATACARA PEMBAYARAN
      139/PMK.02/2013

      Tata Cara Pembayaran Domestic Market Obligation Fee, Over Lifting Kontraktor dan/atau Under Lifting Kontraktor dalam Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Ga...

      • Ditetapkan: 17 Okt 2013
      • Diundangkan: 17 Okt 2013

      Relevan terhadap dan

      Thumbnail
      HUKUM KEUANGAN NEGARA | PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI
      35/PUU-XI/2013

      Pengujian Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyarawatan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwak...

        Relevan terhadap

        • 1
        • ...
        • 201
        • 202
        • 203
        • ...
        • 232
        Quick Look - ??