JDIHN LogoKemenkeu Logo
JDIHN LogoKemenkeu Logo
  • Dokumen Hukum
    • Peraturan
    • Monografi
    • Artikel Hukum
    • Putusan Pengadilan
  • Informasi
    • Regulasi
      • Infografis Regulasi
      • Simplifikasi Regulasi
      • Direktori Regulasi
      • Program Perencanaan
      • Video Sosialisasi
      • Kamus Hukum
    • Dokumen Pembentukan
      • Rancangan PUU
      • Naskah Akademik/Urgensi
      • Hasil Analisis
      • Risalah Pembahasan
      • Kajian Hukum
    • Informasi Penunjang
      • Tarif Bunga
      • Kurs Pajak
      • Berita
      • Jurnal HKN
      • Statistik
      • Penghargaan JDIH
  • Perihal
    • Tentang Kami
    • Struktur Organisasi
    • Anggota JDIHN
    • Prasyarat
    • Kebijakan Privasi
    • FAQ
    • Website Lama
    • Hubungi Kami

Filter

Jenis Dokumen Hukum
Publikasi
Status
Tajuk Entri Utama
Nomor
Tahun
Tema
Label
Tersedia Konsolidasi
Tersedia Terjemahan

Seluruh layanan Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan pada JDIH Kemenkeu diberikan secara GRATIS dan tidak dipungut biaya

FAQ
Prasyarat
Hubungi Kami
Kemenkeu Logo

Pengelola JDIH Kementerian Keuangan:

  • Biro Hukum, Sekretariat Jenderal
  • Alamat:Gedung Djuanda I, Lantai 13-14
    Jl. Dr. Wahidin Raya No 1, Jakarta Pusat
    Surel:kemenkeu.prime@kemenkeu.go.id

JDIH Kemenkeu

  • Profil
  • Struktur Organisasi
  • Berita JDIH
  • Statistik

Tautan JDIH

  • JDIH Nasional
  • Sekretariat Negara
  • Kemenko Perekonomian
  • Anggota Lainnya

Temukan Kami


    Hak Cipta Kementerian Keuangan Republik Indonesia © 2025Situs JDIH Build ID: 15987 (Release-36)

    Ditemukan 2.109 hasil yang relevan dengan "pendapatan negara "
    Dalam 0.013 detik
    Thumbnail
    Tidak Berlaku
    BANTUAN LANGSUNG PUPUK | TATA CARA
    210/PMK.02/2009

    Tata Cara Penyediaan Anggaran, Pencairan, dan Pertanggungjawaban Bantuan Langsung Pupuk.

    • Ditetapkan: 10 Des 2009
    • Diundangkan: 10 Des 2009

    Relevan terhadap, , dan

    Thumbnail
    PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI | HUKUM KEUANGAN NEGARA
    22/PUU-IX/2011

    Menguji konstitusionalitas Pasal 2 ayat (2) huruf b Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang...

      Relevan terhadap

      Thumbnail
      Tidak Berlaku
      ANGKUTAN LAUT | PERTANGGUNGJAWABAN DANA
      123/PMK.02/2009

      Tata Cara Penyediaan, Pencarian dan Pertanggungjawaban Dana Penyelenggaran Kewajiban Pelayanan Umum Bidang Angkutan Laut untuk Penumpang Kelas Ekonomi...

      • Ditetapkan: 22 Jul 2009
      • Diundangkan: 22 Jul 2009

      Relevan terhadap, , dan

      Thumbnail
      Tidak Berlaku
      DANA BAGI HASIL PAJAK PENGHASILAN | PAJAK PENGHASILAN PS.21
      203/PMK.07/2009

      Alokasi Sementara Dana Bagi Hasil Pajak Penghasilan Pasal 25 dan Pasal 29 Wajib Pajak Orang Pribadi dalam Negeri dan Pajak Penghasilan Pasal 21 Tahun ...

      • Ditetapkan: 04 Des 2009
      • Diundangkan: 04 Des 2009

      Relevan terhadap, , dan

      Thumbnail
      Tidak Berlaku
      ALOKASI DANA BAGI HASIL | SUMBER DAYA ALAM PERTAMBANGAN UMUM
      224/PMK.07/2009

      Alokasi Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Pertambangan Umum Tahun Anggaran 2010.

      • Ditetapkan: 23 Des 2009
      • Diundangkan: 23 Des 2009

      Relevan terhadap, , dan

      Thumbnail
      Tidak Berlaku
      TATA CARA | REVISI ANGGARAN
      69/PMK.02/2010

      Tata Cara Revisi Anggaran Tahun Anggaran 2010.

      • Ditetapkan: 23 Mar 2010
      • Diundangkan: 23 Mar 2010

      Relevan terhadap, , dan

      Thumbnail
      Tidak Berlaku
      BENIH UNGGUL | DANA CADANGAN BENIH NASIONAL
      124/PMK.02/2009

      Tata Cara Penyediaan, Pencairan dan Pertanggungjawaban Dana Cadangan Benih Nasional dan Bantuan Langsung Benih Unggul.

      • Ditetapkan: 24 Jul 2009
      • Diundangkan: 24 Jul 2009

      Relevan terhadap, , dan

      Thumbnail
      Tidak Berlaku
      DANA BAGI HASIL | ALOKASI KURANG BAYAR
      164/PMK.07/2009

      Alokasi Kurang Bayar Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Pertambangan Minyak Bumi dan Gas Bumi Tahun Anggaran 2008.

      • Ditetapkan: 04 Nov 2009
      • Diundangkan: 04 Nov 2009

      Relevan terhadap, , dan

      Thumbnail
      Tidak Berlaku
      TAHUN ANGGARAN 2009 | PERTANGGUNGJAWABAN
      87/PMK.05/2009

      Mekanisme Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban atas Bea Masuk Ditanggung Pemerintah Tahun Anggaran 2009.

      • Ditetapkan: 30 Apr 2009
      • Diundangkan: 30 Apr 2009

      Relevan terhadap dan

      Thumbnail
      Tidak Berlaku
      SUMBER DAYA ALAM | PANAS BUMI
      162/PMK.07/2009

      Alokasi Kurang Bayar Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Pertambangan Panas Bumi Tahun Anggaran 2006,2007, dan 2008.

      • Ditetapkan: 04 Nov 2009
      • Diundangkan: 04 Nov 2009

      Relevan terhadap, , dan

      • 1
      • ...
      • 203
      • 204
      • 205
      • ...
      • 211
      Quick Look - ??