JDIHN LogoKemenkeu Logo
JDIHN LogoKemenkeu Logo
  • Dokumen Hukum
    • Peraturan
    • Monografi
    • Artikel Hukum
    • Putusan Pengadilan
  • Informasi
    • Regulasi
      • Infografis Regulasi
      • Simplifikasi Regulasi
      • Direktori Regulasi
      • Program Perencanaan
      • Penelitian/Pengkajian Hukum
      • Video Sosialisasi
      • Kamus Hukum
    • Informasi Penunjang
      • Tarif Bunga
      • Kurs Pajak
      • Berita
      • Jurnal HKN
      • Statistik
  • Perihal
    • Tentang Kami
    • Struktur Organisasi
    • Anggota JDIHN
    • Prasyarat
    • Kebijakan Privasi
    • FAQ
    • Website Lama
    • Hubungi Kami

Filter

Jenis Dokumen Hukum
Publikasi
Status
Tajuk Entri Utama
Nomor
Tahun
Tema
Label
Tersedia Konsolidasi
Tersedia Terjemahan

FAQ
Prasyarat
Hubungi Kami
Kemenkeu Logo

Pengelola JDIH Kementerian Keuangan:

  • Biro Hukum, Sekretariat Jenderal
  • Alamat:Gedung Djuanda I, Lantai 13-14
    Jl. Dr. Wahidin Raya No 1, Jakarta Pusat
    Surel:kemenkeu.prime@kemenkeu.go.id

JDIH Kemenkeu

  • Profil
  • Struktur Organisasi
  • Berita JDIH
  • Statistik

Tautan JDIH

  • JDIH Nasional
  • Sekretariat Negara
  • Kemenko Perekonomian
  • Anggota Lainnya

Temukan Kami


Hak Cipta Kementerian Keuangan Republik Indonesia © 2025Situs JDIH Build No. Unknown

Ditemukan 235 hasil yang relevan dengan "ketentuan PPh "
Dalam 0.014 detik
Thumbnail
Tidak Berlaku
DANA BAGI HASIL PAJAK PENGHASILAN | PAJAK PENGHASILAN PS.21
203/PMK.07/2009

Alokasi Sementara Dana Bagi Hasil Pajak Penghasilan Pasal 25 dan Pasal 29 Wajib Pajak Orang Pribadi dalam Negeri dan Pajak Penghasilan Pasal 21 Tahun ...

  • Ditetapkan: 04 Des 2009
  • Diundangkan: 04 Des 2009

Relevan terhadap dan

Thumbnail
Tidak Berlaku
DIPA | BIDANG ANGGARAN
9/PMK.02/2017

Perubahan atas Pearturan Menteri Keuangan Nomor 231/PMK.02/2015 tentang Tata Cara Perencanaan, Penelaahan, dan Penetapan Alokasi Anggaran Bagian Angg...

  • Ditetapkan: 30 Jan 2017
  • Diundangkan: 30 Jan 2017
Thumbnail
HUKUM KEUANGAN NEGARA | PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI
44/PUU-IX/2011

Uji Materiil atas Pasal 160 ayat (2) huruf c UU No.32 Tahun 2004 tentang Pemda, Pasal 11 ayat (2) huruf c UU No.33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keua...

    Relevan terhadap, , dan

    Thumbnail
    PUTUSAN PENGADILAN | PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI
    113/PUU-XIII/2015

    Pengujian UU Nomor 17 tahun 2006 tentang Perubahan atas UU Nomor 10 tahun 1995 tentang Kepabeanan terhadap UUD Negara RI 1945

      Relevan terhadap

      Thumbnail
      Tidak Berlaku
      MINYAK DAN GAS BUMI | REKENING
      113/PMK.02/2009

      Rekening Minyak dan Gas Bumi.

      • Ditetapkan: 23 Jun 2009
      • Diundangkan: 23 Jun 2009

      Relevan terhadap

      Thumbnail
      PUTUSAN PENGADILAN | PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG
      41 P/HUM/2015

      Uji materiil terhadap PP 74 tahun 2011 tentang tata cara pelaksanaan hak dan kewajiban perpajakan

        Relevan terhadap

        Thumbnail
        HUKUM KEUANGAN NEGARA | PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI
        23/PUU-IX/2011

        Uji materiil Pasal 6 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Materai terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

          Relevan terhadap, , dan

          Thumbnail
          Tidak Berlaku
          KELEBIHAN PEMBAYARAN | PAJAK
          10/PMK.03/2013

          Tata Cara Pengembalian atas Kelebihan Pembayaran Pajak yang Seharusnya Tidak Terutang.

          • Ditetapkan: 02 Jan 2013
          • Diundangkan: 02 Jan 2013

          Relevan terhadap

          Thumbnail
          PUTUSAN PENGADILAN | PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI
          12/PUU-XII/2014

          Pengujian UU Nomor 20 Tahun 1997 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak dan UU Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi terhadap UUD Negara RI Tahun ...

            Relevan terhadap

            Thumbnail
            Tidak Berlaku
            PAJAK PENGHASILAN | PERUBAHAN
            70/PMK.03/2015

            Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 79/PMK.02/2012 tentang Tata Cara Penyetoran dan Pelaporan Penerimaan Negara Dari Kegiatan Usaha Hulu M...

            • Ditetapkan: 31 Mar 2015
            • Diundangkan: 31 Mar 2015

            Relevan terhadap

            • 1
            • ...
            • 20
            • 21
            • 22
            • 23
            • 24

            Loading...
            Quick Look - ??
            • PPh Pasal 21...
            • Kewajiban Perpajakan...
            • Tarif PPh Badan...
            • Pengurangan PPh...
            • Kebijakan Pajak Penghasilan...