JDIHN LogoKemenkeu Logo
JDIHN LogoKemenkeu Logo
  • Dokumen Hukum
    • Peraturan
    • Monografi
    • Artikel Hukum
    • Putusan Pengadilan
  • Informasi
    • Regulasi
      • Infografis Regulasi
      • Simplifikasi Regulasi
      • Direktori Regulasi
      • Program Perencanaan
      • Penelitian/Pengkajian Hukum
      • Video Sosialisasi
      • Kamus Hukum
    • Informasi Penunjang
      • Tarif Bunga
      • Kurs Pajak
      • Berita
      • Jurnal HKN
      • Statistik
  • Perihal
    • Tentang Kami
    • Struktur Organisasi
    • Anggota JDIHN
    • Prasyarat
    • Kebijakan Privasi
    • FAQ
    • Website Lama
    • Hubungi Kami

Filter

Jenis Dokumen Hukum
Publikasi
Status
Tajuk Entri Utama
Nomor
Tahun
Tema
Label
Tersedia Konsolidasi
Tersedia Terjemahan

FAQ
Prasyarat
Hubungi Kami
Kemenkeu Logo

Pengelola JDIH Kementerian Keuangan:

  • Biro Hukum, Sekretariat Jenderal
  • Alamat:Gedung Djuanda I, Lantai 13-14
    Jl. Dr. Wahidin Raya No 1, Jakarta Pusat
    Surel:kemenkeu.prime@kemenkeu.go.id

JDIH Kemenkeu

  • Profil
  • Struktur Organisasi
  • Berita JDIH
  • Statistik

Tautan JDIH

  • JDIH Nasional
  • Sekretariat Negara
  • Kemenko Perekonomian
  • Anggota Lainnya

Temukan Kami


Hak Cipta Kementerian Keuangan Republik Indonesia © 2025Situs JDIH Build No. 14577

Ditemukan 227 hasil yang relevan dengan "pengelolaan APBD "
Dalam 0.014 detik
Thumbnail
Tidak Berlaku
HUKUM KEUANGAN NEGARA | TAHUN ANGGARAN 2012
242/PMK.07/2011

Pedoman Umum dan Alokasi Dana Insentif Daerah Tahun Anggaran 2012.

  • Ditetapkan: 27 Des 2011
  • Diundangkan: 27 Des 2011

Relevan terhadap

Thumbnail
Tidak Berlaku
PERUBAHAN | PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK
217/PMK.02/2017

Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 124/PMK.02/2016 tentang Petunjuk Teknis Akuntansi Penerimaan Negara Bukan Pajak Dari Kegiatan Usaha Hu...

  • Ditetapkan: 29 Des 2017
  • Diundangkan: 29 Des 2017
Thumbnail
Tidak Berlaku
BIDANG ANGGARAN | ANGGARAN KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA
142/PMK.02/2018

Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 94/PMK.02/2017 tentang Petunjuk Penyusunan dan Penelaahan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negar...

  • Ditetapkan: 29 Okt 2018
  • Diundangkan: 29 Okt 2018
Thumbnail
Tidak Berlaku
BIDANG PERIMBANGAN KEUANGAN | REHABILITASI DAN REKONSTRUKSI
162/PMK.07/2015

Hibah Dari Pemerintah Pusat Kepada Pemerintah Daerah dalam Rangka Bantuan Pendanaan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana

  • Ditetapkan: 21 Agu 2015
  • Diundangkan: 21 Agu 2015

Relevan terhadap

Thumbnail
Tidak Berlaku
BIDANG PERBENDAHARAAN | LUAR NEGERI
40/PMK.05/2015

Tingkat Suku Bunga dan Penatausahaan Penerusan Pinjaman Luar Negeri.

  • Ditetapkan: 09 Mar 2015
  • Diundangkan: 09 Mar 2015
Thumbnail
Tidak Berlaku
PETUNJUK TEKNIS | PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK
124/PMK.02/2016

Petunjuk Teknis Akuntansi Penerimaan Negara Bukan Pajak Dari Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi.

  • Ditetapkan: 08 Agu 2016
  • Diundangkan: 08 Agu 2016
Thumbnail
HUKUM KEUANGAN NEGARA | PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI
44/PUU-IX/2011

Uji Materiil atas Pasal 160 ayat (2) huruf c UU No.32 Tahun 2004 tentang Pemda, Pasal 11 ayat (2) huruf c UU No.33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keua...

    Relevan terhadap, , dan

    Thumbnail
    Tidak Berlaku
    TARIF BLU | UNIVERSITAS SEBELAS MARET | KEMENTERIAN RISET DAN TEKNOLOGI
    68/PMK.05/2015

    Tarif Layanan Badan Layanan Umum Universitas Sebelas Maret pada Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi.

    • Ditetapkan: 27 Mar 2015
    • Diundangkan: 27 Mar 2015
    Thumbnail
    PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI | HUKUM KEUANGAN NEGARA
    71/PUU-IX/2011

    Pengujian UU No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintah Daerah [Pasal 14 huruf e dan huruf f]

      Relevan terhadap, , dan

      Thumbnail
      PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI | HUKUM KEUANGAN NEGARA
      25/PUU-VII/2009

      Pengujian UU No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara [Pasal 50]

        Relevan terhadap, , dan

        • 1
        • ...
        • 20
        • 21
        • 22
        • 23

        Loading...
        Quick Look - ??
        • pengelolaan keuangan daerah...
        • transparansi APBD...
        • efektivitas anggaran publik...
        • optimalisasi pendapatan daerah...
        • akuntabilitas pengeluaran pemerintah...