855/KMK.01/1993

Entrepot Produksi untuk Tujuan Ekspor.

• Ditetapkan: 23 Oct 1993
• Diundangkan: 23 Oct 1993

854/KMK.01/1993

Tatalaksana Pabean Mengenai Pemasukan dan Pengeluaran Barang Ke dan Dari Kawasan Berikat (Bonded Zone). ...

• Ditetapkan: 23 Oct 1993
• Diundangkan: 23 Oct 1993

S S-850/A.1/UP.10/1994

Pengesahan Salinan atau Fotokopi Ijasah/Sttb untuk Kelengkapan Usul Kenaikan Pangkat

849/KMK.01/1987

Pembebasan/Pengembalian Bea Masuk dan Bea Masuk Tambahan Serta Penangguhan Pajak Pertambahan Nilai atas Pemasukan dan Pengeluaran Barang Dari dan Ke K ...

• Ditetapkan: 23 Dec 1987
• Diundangkan: 23 Dec 1987

848/KMK.01/1987

Tata Cara Pemberian Fasilitas Bea Masuk dan Perpajakan untuk Barang-Barang Proyek Pemerintah yang Dibiayai dengan Injaman/ Bantuan Luar Negeri. ...

• Ditetapkan: 23 Dec 1987
• Diundangkan: 23 Dec 1987

841/MK/III/12/1969

Menambah Daftar Nama-Nama Organisasi yang Dimaksud dalam Pp No.19 Tahun 1955 Jo. Skep. Menkeu Ri No. Kep-607/Iii/12/1968 Tanggal 24-12-1968 Dibaah A3 ...

• Ditetapkan: 07 Feb 1969
• Diundangkan: 07 Feb 1969

KEP-839/MK/I/7/1976

Penunjukan/Penetapan Kantor Kas Negara Tipe D di Tebing Tinggi

• Ditetapkan: 14 Jul 1976
• Diundangkan: 14 Jul 1976

KEP-838/MK/III/7/1976

Impor Batang Kawat dengan Rekomendasi Dari Menteri Perindustrian Bebas 75% Dari Ratip Bea Masuk

• Ditetapkan: 13 Jul 1976
• Diundangkan: 13 Jul 1976

836/KMK.00/1989

Ketentuan Impor Pelumas.

• Ditetapkan: 31 Jul 1989
• Diundangkan: 31 Jul 1989

830/KMK.04/1986

Pembebasan Dari Pemilikan Surat Keterangan Fiskal Luar Negeri (SKFLN) Bagi Warga Negara Indonesia Yang Bertempat Tinggal Tetap Di Luar Wilayah Republi ...

• Ditetapkan: 04 Oct 1986
• Diundangkan: 04 Oct 1986