JDIHN LogoKemenkeu Logo
JDIHN LogoKemenkeu Logo
  • Dokumen Hukum
    • Peraturan
    • Monografi
    • Artikel Hukum
    • Putusan Pengadilan
  • Informasi
    • Regulasi
      • Infografis Regulasi
      • Simplifikasi Regulasi
      • Direktori Regulasi
      • Program Perencanaan
      • Penelitian/Pengkajian Hukum
      • Video Sosialisasi
      • Kamus Hukum
    • Informasi Penunjang
      • Tarif Bunga
      • Kurs Pajak
      • Berita
      • Jurnal HKN
      • Statistik
  • Perihal
    • Tentang Kami
    • Struktur Organisasi
    • Anggota JDIHN
    • Prasyarat
    • Kebijakan Privasi
    • FAQ
    • Website Lama
    • Hubungi Kami

Filter

Jenis Dokumen Hukum
Publikasi
Status
Tajuk Entri Utama
Nomor
Tahun
Tema
Label
Tersedia Konsolidasi
Tersedia Terjemahan

FAQ
Prasyarat
Hubungi Kami
Kemenkeu Logo

Pengelola JDIH Kementerian Keuangan:

  • Biro Hukum, Sekretariat Jenderal
  • Alamat:Gedung Djuanda I, Lantai 13-14
    Jl. Dr. Wahidin Raya No 1, Jakarta Pusat
    Surel:kemenkeu.prime@kemenkeu.go.id

JDIH Kemenkeu

  • Profil
  • Struktur Organisasi
  • Berita JDIH
  • Statistik

Tautan JDIH

  • JDIH Nasional
  • Sekretariat Negara
  • Kemenko Perekonomian
  • Anggota Lainnya

Temukan Kami


Hak Cipta Kementerian Keuangan Republik Indonesia © 2025Situs JDIH Build ID: 14906 (Release-1)

Ditemukan 230 hasil yang relevan dengan "Cara Mengurus NPWP untuk Freelancer "
Dalam 0.025 detik
Thumbnail
PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG | PUTUSAN PENGADILAN
73 P/HUM/2013

Uji materiil terhadap Pasal-Pasal dalam Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pelaksanaan Hak dan Pemenuhan Kewajiban Perpajakan

    Relevan terhadap

    Thumbnail
    Tidak Berlaku
    PENYELESAIAN PERMINTAAN KEMBALI | PEMEGANG PASPOR LUAR NEGERI
    76/PMK.03/2010

    Tata Cara Pengajuan dan Penyelesaian Permintaan Kembali Pajak Pertambahan Nilai Barang Bawaan Orang Pribadi Pemegang Paspor Luar Negeri.

    • Ditetapkan: 31 Mar 2010
    • Diundangkan: 31 Mar 2010

    Relevan terhadap

    Thumbnail
    PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI | PUTUSAN PENGADILAN
    46/PUU-XII/2014

    Pengujian UU Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah terhadap UUD Negara RI Tahun 1945

      Relevan terhadap

      Thumbnail
      HUKUM ADMINISTRASI NEGARA | PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI
      104/PUU-VII/2009

      Pengujian UU No. 42 Tahun 2008 Tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden

        Relevan terhadap, , dan

        Thumbnail
        PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI | PUTUSAN PENGADILAN
        25/PUU-XII/2014

        Pengujian UU Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan terhadap UUD Negara RI Tahun 1945

          Relevan terhadap

          Thumbnail
          Tidak Berlaku
          INFORMASI PUBLIK | KEMENTERIAN KEUANGAN
          200/PMK.01/2016

          Pedoman Layanan Informasi Publik oleh Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kementerian Keuangan dan Perangkat Pejabat Pengelola Informasi dan D...

          • Ditetapkan: 27 Des 2016
          • Diundangkan: 27 Des 2016
          Thumbnail
          PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI | HUKUM KEUANGAN NEGARA
          12/PUU-VII/2009

          Pengujian UU No. 17 Tahun 2006 tentang Kepabeanan [Pasal 1 angka 3, Pasal 6 huruf a, Pasal 64 huruf a, Pasal 76, Pasal 86, dan Pasal 86 huruf a]

            Relevan terhadap dan

            Thumbnail
            Tidak Berlaku
            HUKUM KEUANGAN NEGARA | SISTEM AKUNTANSI
            234/PMK.05/2011

            Sistem Akuntansi Transaksi Khusus.

            • Ditetapkan: 23 Des 2011
            • Diundangkan: 23 Des 2011

            Relevan terhadap

            Thumbnail
            Tidak Berlaku
            BIDANG PERBENDAHARAAN | PELAKSANAAN
            154/PMK.05/2013

            Pelaksanaan Piloting Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara.

            • Ditetapkan: 13 Nov 2013
            • Diundangkan: 13 Nov 2013

            Relevan terhadap

            Thumbnail
            Tidak Berlaku
            PEMBAYARAN | TATACARA PENENTUAN
            PP 29 TAHUN 2009

            Tata Cara Penentuan Jumlah, Pembayaran, dan Penyetoran Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Terutang.

            • Ditetapkan: 24 Mar 2009
            • Diundangkan: 24 Mar 2009

            Relevan terhadap

            • 1
            • ...
            • 21
            • 22
            • 23

            Loading...
            Quick Look - ??
            • Cara mendaftar NPWP untuk freelancer...
            • Proses pengurusan NPWP bagi pekerja lepas...
            • Syarat dan dokumen NPWP untuk freelancer...
            • Pajak freelancer di Indonesia...
            • Cara melaporkan pajak untuk freelancer...