JDIHN LogoKemenkeu Logo
JDIHN LogoKemenkeu Logo
  • Dokumen Hukum
    • Peraturan
    • Monografi
    • Artikel Hukum
    • Putusan Pengadilan
  • Informasi
    • Regulasi
      • Infografis Regulasi
      • Simplifikasi Regulasi
      • Direktori Regulasi
      • Program Perencanaan
      • Penelitian/Pengkajian Hukum
      • Video Sosialisasi
      • Kamus Hukum
    • Informasi Penunjang
      • Tarif Bunga
      • Kurs Pajak
      • Berita
      • Jurnal HKN
      • Statistik
  • Perihal
    • Tentang Kami
    • Struktur Organisasi
    • Anggota JDIHN
    • Prasyarat
    • Kebijakan Privasi
    • FAQ
    • Website Lama
    • Hubungi Kami

Filter

Jenis Dokumen Hukum
Publikasi
Status
Tajuk Entri Utama
Nomor
Tahun
Tema
Label
Tersedia Konsolidasi
Tersedia Terjemahan

FAQ
Prasyarat
Hubungi Kami
Kemenkeu Logo

Pengelola JDIH Kementerian Keuangan:

  • Biro Hukum, Sekretariat Jenderal
  • Alamat:Gedung Djuanda I, Lantai 13-14
    Jl. Dr. Wahidin Raya No 1, Jakarta Pusat
    Surel:kemenkeu.prime@kemenkeu.go.id

JDIH Kemenkeu

  • Profil
  • Struktur Organisasi
  • Berita JDIH
  • Statistik

Tautan JDIH

  • JDIH Nasional
  • Sekretariat Negara
  • Kemenko Perekonomian
  • Anggota Lainnya

Temukan Kami


Hak Cipta Kementerian Keuangan Republik Indonesia © 2025Situs JDIH Build ID: 14705 (Release-382)

Ditemukan 247 hasil yang relevan dengan "analisis big data untuk pemasukan daerah "
Dalam 0.071 detik
Thumbnail
Tidak Berlaku
INFRASTRUKTUR | BIDANG PENGELOLAAN PEMBIAYAAN RESIKO | TATACARA PEMBAYARAN
260/PMK.08/2016

Tata Cara Pembayaran Ketersediaan Layanan pada Proyek Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha dalam Rangka Penyediaan Infrastruktur.

  • Ditetapkan: 30 Des 2016
  • Diundangkan: 30 Des 2016
Thumbnail
Tidak Berlaku
SISTEM AKUNTANSI | PELAPORAN KEUANGAN
209/PMK.05/2015

Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Investasi Pemerintah.

  • Ditetapkan: 27 Nov 2015
  • Diundangkan: 27 Nov 2015

Relevan terhadap

Thumbnail
Tidak Berlaku
BIDANG BEA CUKAI | HIMPUNAN PERATURAN
79/PMK.010/2020

Penetapan Tarif Bea Masuk dalam rangka Persetujuan Perdagangan Bebas ASEAN-Hong Kong Republik Rakyat Tiongkok

  • Ditetapkan: 03 Jul 2020
  • Diundangkan: 03 Jul 2020
Thumbnail
Tidak Berlaku
HUKUM KEUANGAN NEGARA | KEMITRAAN EKONOMI
81/PMK.010/2020

Penetapan Tarif Bea Masuk dalam rangka Persetujuan Kemitraan Ekonomi Komprehensif Indonesia-Australia

  • Ditetapkan: 03 Jul 2020
  • Diundangkan: 03 Jul 2020
Thumbnail
Tidak Berlaku
BIDANG PERBENDAHARAAN | BELANJA
241/PMK.05/2012

Sistem Akuntansi Belanja Subsidi.

  • Ditetapkan: 27 Des 2012
  • Diundangkan: 27 Des 2012

Relevan terhadap

Thumbnail
Tidak Berlaku
BENDAHARA UMUM NEGARA | TATA CARA PENYUSUNAN
250/PMK.05/2012

Tata Cara Penyusunan Laporan Keuangan Konsolidasian Bendahara Umum Negara.

  • Ditetapkan: 28 Des 2012
  • Diundangkan: 28 Des 2012

Relevan terhadap

Thumbnail
PUTUSAN PENGADILAN | PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI
58/PUU-XIV/2016

Pengujuan UU no. 11 tahun 2016 tentang Pengampunan Pajak (Pasal 1 angka 1 dan angka 7, Pasal 2 ayat (1), Pasal 3 ayat (1), Pasal 4, Pasal 5, Pasal 6...

    Thumbnail
    Tidak Berlaku
    BIDANG PERBENDAHARAAN | PELAPORAN KEUANGAN
    256/PMK.05/2015

    Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Transaksi Khusus.

    • Ditetapkan: 31 Des 2015
    • Diundangkan: 31 Des 2015

    Relevan terhadap

    Thumbnail
    Tidak Berlaku
    SISTEM AKUNTANSI | UTANG PEMERINTAH
    181/PMK.05/2015

    Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Utang Pemerintah.

    • Ditetapkan: 25 Sep 2015
    • Diundangkan: 25 Sep 2015

    Relevan terhadap

    Thumbnail
    PUTUSAN PENGADILAN | PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI
    63/PUU-XIV/2016

    Pengujuan UU no. 11 tahun 2016 tentang Pengampunan Pajak (Pasal 1 angka 1, Pasal 3 ayat (3), Pasal 4, Pasal 21 ayat (2), Pasal 22, dan pasal ayat (2...

      • 1
      • ...
      • 21
      • 22
      • 23
      • 24
      • 25

      Loading...
      Quick Look - ??
      • analisis big data untuk pemasukan daerah...
      • pemanfaatan data analitik dalam anggaran daerah...
      • strategi pemungutan pajak berbasis data...
      • pengelolaan keuangan daerah dengan big data...
      • indeks kinerja penerimaan pajak daerah...