JDIHN LogoKemenkeu Logo
JDIHN LogoKemenkeu Logo
  • Dokumen Hukum
    • Peraturan
    • Monografi
    • Artikel Hukum
    • Putusan Pengadilan
  • Informasi
    • Regulasi
      • Infografis Regulasi
      • Simplifikasi Regulasi
      • Direktori Regulasi
      • Program Perencanaan
      • Penelitian/Pengkajian Hukum
      • Video Sosialisasi
      • Kamus Hukum
    • Informasi Penunjang
      • Tarif Bunga
      • Kurs Pajak
      • Berita
      • Jurnal HKN
      • Statistik
  • Perihal
    • Tentang Kami
    • Struktur Organisasi
    • Anggota JDIHN
    • Prasyarat
    • Kebijakan Privasi
    • FAQ
    • Website Lama
    • Hubungi Kami

Filter

Jenis Dokumen Hukum
Publikasi
Status
Tajuk Entri Utama
Nomor
Tahun
Tema
Label
Tersedia Konsolidasi
Tersedia Terjemahan

FAQ
Prasyarat
Hubungi Kami
Kemenkeu Logo

Pengelola JDIH Kementerian Keuangan:

  • Biro Hukum, Sekretariat Jenderal
  • Alamat:Gedung Djuanda I, Lantai 13-14
    Jl. Dr. Wahidin Raya No 1, Jakarta Pusat
    Surel:kemenkeu.prime@kemenkeu.go.id

JDIH Kemenkeu

  • Profil
  • Struktur Organisasi
  • Berita JDIH
  • Statistik

Tautan JDIH

  • JDIH Nasional
  • Sekretariat Negara
  • Kemenko Perekonomian
  • Anggota Lainnya

Temukan Kami


Hak Cipta Kementerian Keuangan Republik Indonesia © 2025Situs JDIH Build ID: 14632 (Release ID: 448)

Ditemukan 271 hasil yang relevan dengan "integrasi data perpajakan dan e-commerce "
Dalam 0.048 detik
Thumbnail
PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI | HUKUM KEUANGAN NEGARA
37/PUU-XVIII/2020

Pengujian Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuanga...

    Relevan terhadap, , dan

    Thumbnail
    PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI | HUKUM KEUANGAN NEGARA
    43/PUU-XVIII/2020

    Uji Formil dan Uji Materi Pasal 2 dan Pasal 27 Perppu Nomor 1 Tahun 2020 mengenai Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penan...

      Relevan terhadap

      Thumbnail
      HUKUM ADMINISTRASI NEGARA | PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG
      70 P/HUM/2013

      Uji materiil Pasal 1 ayat (1) huruf c, Pasal 1 ayat (2) huruf a, Pasal 2 ayat (1) huruf f, dan Pasal 2 ayat (2) huruf c Peraturan Pemerintah Nomor 31 ...

        Relevan terhadap

        Thumbnail
        Tidak Berlaku
        PERPAJAKAN | DATA DAN INFORMASI
        39/PMK.03/2016

        Perubahan Kelima atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 16/PMK.03/2013 tentang Rincian Jenis Data dan Informasi Serta Tata Cara Penyampaian Data dan In...

        • Ditetapkan: 22 Mar 2016
        • Diundangkan: 22 Mar 2016
        Thumbnail
        Tidak Berlaku
        PERPAJAKAN/KEPABEANAN | KHUSUS
        104/PMK.010/2016

        Perlakuan Perpajakan, Kepabeanan, dan Cukai pada Kawasan Ekonomi Khusus.

        • Ditetapkan: 30 Jun 2016
        • Diundangkan: 30 Jun 2016

        Relevan terhadap

        Thumbnail
        HUKUM KEUANGAN NEGARA | PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI
        75/PUU-XVIII/2020

        Pengujian Formil dan Materiil (Pasal 2 ayat (1), Pasal 6 ayat (12), Pasal 27 dan Pasal 28 Lampiran Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan ...

          Relevan terhadap dan

          Thumbnail
          PUTUSAN PENGADILAN | PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI
          58/PUU-XIV/2016

          Pengujuan UU no. 11 tahun 2016 tentang Pengampunan Pajak (Pasal 1 angka 1 dan angka 7, Pasal 2 ayat (1), Pasal 3 ayat (1), Pasal 4, Pasal 5, Pasal 6...

            Relevan terhadap

            Thumbnail
            Tidak Berlaku
            BIDANG UMUM | TATA NASKAH DINAS
            128/PMK.01/2015

            Pedoman Tata Naskah Dinas Elektronik Kementerian Keuangan

            • Ditetapkan: 07 Jul 2015
            • Diundangkan: 07 Jul 2015
            Thumbnail
            HUKUM KEUANGAN NEGARA | PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI
            42/PUU-XVIII/2020

            Pengujian Formil dan Pengujian Materiil Lampiran UU 2/2020 tentang Penetapan Peraturan Perpu 1/2020 Menjadi Undang-Undang [Ps 1, Ps 2 ayat (1) huruf ...

              Relevan terhadap

              Thumbnail
              Tidak Berlaku
              TATA CARA | MUTUAL AGREEMENT PROCEDURE
              240/PMK.03/2014

              Tata Cara Pelaksanaan Prosedur Persetujuan Bersama (Mutual Agreement Procedure).

              • Ditetapkan: 22 Des 2014
              • Diundangkan: 22 Des 2014

              Relevan terhadap

              • 1
              • ...
              • 22
              • 23
              • 24
              • ...
              • 28

              Loading...
              Quick Look - ??
              • integrasi data perpajakan...
              • e-commerce dan kepatuhan pajak...
              • sistem perpajakan digital...
              • analisis data transaksi...
              • kebijakan pajak untuk platform online...