JDIHN LogoKemenkeu Logo
JDIHN LogoKemenkeu Logo
  • Dokumen Hukum
    • Peraturan
    • Monografi
    • Artikel Hukum
    • Putusan Pengadilan
  • Informasi
    • Regulasi
      • Infografis Regulasi
      • Simplifikasi Regulasi
      • Direktori Regulasi
      • Program Perencanaan
      • Penelitian/Pengkajian Hukum
      • Video Sosialisasi
      • Kamus Hukum
    • Informasi Penunjang
      • Tarif Bunga
      • Kurs Pajak
      • Berita
      • Jurnal HKN
      • Statistik
  • Perihal
    • Tentang Kami
    • Struktur Organisasi
    • Anggota JDIHN
    • Prasyarat
    • Kebijakan Privasi
    • FAQ
    • Website Lama
    • Hubungi Kami

Filter

Jenis Dokumen Hukum
Publikasi
Status
Tajuk Entri Utama
Nomor
Tahun
Tema
Label
Tersedia Konsolidasi
Tersedia Terjemahan

    FAQ
    Prasyarat
    Hubungi Kami
    Kemenkeu Logo

    Pengelola JDIH Kementerian Keuangan:

    • Biro Hukum, Sekretariat Jenderal
    • Alamat:Gedung Djuanda I, Lantai 13-14
      Jl. Dr. Wahidin Raya No 1, Jakarta Pusat
      Surel:kemenkeu.prime@kemenkeu.go.id

    JDIH Kemenkeu

    • Profil
    • Struktur Organisasi
    • Berita JDIH
    • Statistik

    Tautan JDIH

    • JDIH Nasional
    • Sekretariat Negara
    • Kemenko Perekonomian
    • Anggota Lainnya

    Temukan Kami


    Hak Cipta Kementerian Keuangan Republik Indonesia © 2025Situs JDIH Build ID: 14943 (Release-7)

    Ditemukan 241 hasil yang relevan dengan "peran Kementerian Keuangan dalam penetapan suku bunga "
    Dalam 0.024 detik
    Thumbnail
    Tidak Berlaku
    JABATAN FUNGSIONAL | PETUNJUK TEKNIS
    132/PMK.06/2017

    Petunjuk Teknis Jabatan Fungsional Penilai Pemerintah.

    • Ditetapkan: 03 Okt 2017
    • Diundangkan: 03 Okt 2017
    Thumbnail
    PUTUSAN PENGADILAN | PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI
    63/PUU-XIV/2016

    Pengujuan UU no. 11 tahun 2016 tentang Pengampunan Pajak (Pasal 1 angka 1, Pasal 3 ayat (3), Pasal 4, Pasal 21 ayat (2), Pasal 22, dan pasal ayat (2...

      Thumbnail
      HUKUM KEUANGAN NEGARA | PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI
      35/PUU-XI/2013

      Pengujian Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyarawatan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwak...

        Relevan terhadap

        Thumbnail
        PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI | PUTUSAN PENGADILAN
        91/PUU-XIII/2015

        Pengujian UU Nomor 3 2015 tentang Perubahan atas UU 27 Tahun 2014 tentang APBN 2015

          Relevan terhadap

          Thumbnail
          Tidak Berlaku
          ANGGARAN | KLASIFIKASI
          101/PMK.02/2011

          Klasifikasi Anggaran.

          • Ditetapkan: 11 Jul 2011
          • Diundangkan: 11 Jul 2011
          Thumbnail
          PUTUSAN PENGADILAN | PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI
          12/PUU-XII/2014

          Pengujian UU Nomor 20 Tahun 1997 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak dan UU Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi terhadap UUD Negara RI Tahun ...

            Relevan terhadap

            Thumbnail
            Tidak Berlaku
            BIDANG FISKAL | SISTEM KLASIFIKASI BARANG
            134/PMK.010/2016

            Perubahan Kelima atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 213/PMK.011/2011 tentang Penetapan Sistem Klasifikasi Barang dan Pembebanan Tarif Bea Masuk Ata...

            • Ditetapkan: 13 Sep 2016
            • Diundangkan: 13 Sep 2016
            Thumbnail
            PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI | PUTUSAN PENGADILAN
            57/PUU-XII/2014

            Pengujian UU Nomor 36 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat atas UU Nomor 7 Tahun 1993 tentang Pajak Penghasilan terhadap UUD Negara RI Tahun 1945

              Thumbnail
              Tidak Berlaku
              KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA | HUKUM KEUANGAN NEGARA
              93/PMK.02/2011

              Petunjuk Penyusunan dan Penelaahan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga.

              • Ditetapkan: 27 Jun 2011
              • Diundangkan: 27 Jun 2011
              Thumbnail
              PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG | PUTUSAN PENGADILAN
              73 P/HUM/2013

              Uji materiil terhadap Pasal-Pasal dalam Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pelaksanaan Hak dan Pemenuhan Kewajiban Perpajakan

                • 1
                • ...
                • 22
                • 23
                • 24
                • 25
                Quick Look - ??