JDIHN LogoKemenkeu Logo
JDIHN LogoKemenkeu Logo
  • Dokumen Hukum
    • Peraturan
    • Monografi
    • Artikel Hukum
    • Putusan Pengadilan
  • Informasi
    • Regulasi
      • Infografis Regulasi
      • Simplifikasi Regulasi
      • Direktori Regulasi
      • Program Perencanaan
      • Penelitian/Pengkajian Hukum
      • Video Sosialisasi
      • Kamus Hukum
    • Informasi Penunjang
      • Tarif Bunga
      • Kurs Pajak
      • Berita
      • Jurnal HKN
      • Statistik
  • Perihal
    • Tentang Kami
    • Struktur Organisasi
    • Anggota JDIHN
    • Prasyarat
    • Kebijakan Privasi
    • FAQ
    • Website Lama
    • Hubungi Kami

Filter

Jenis Dokumen Hukum
Publikasi
Status
Tajuk Entri Utama
Nomor
Tahun
Tema
Label
Tersedia Konsolidasi
Tersedia Terjemahan

FAQ
Prasyarat
Hubungi Kami
Kemenkeu Logo

Pengelola JDIH Kementerian Keuangan:

  • Biro Hukum, Sekretariat Jenderal
  • Alamat:Gedung Djuanda I, Lantai 13-14
    Jl. Dr. Wahidin Raya No 1, Jakarta Pusat
    Surel:kemenkeu.prime@kemenkeu.go.id

JDIH Kemenkeu

  • Profil
  • Struktur Organisasi
  • Berita JDIH
  • Statistik

Tautan JDIH

  • JDIH Nasional
  • Sekretariat Negara
  • Kemenko Perekonomian
  • Anggota Lainnya

Temukan Kami


Hak Cipta Kementerian Keuangan Republik Indonesia © 2025Situs JDIH Build ID: 14705 (Release-382)

Ditemukan 256 hasil yang relevan dengan "izin luar negeri "
Dalam 0.02 detik
Thumbnail
PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI | PUTUSAN PENGADILAN
91/PUU-XIII/2015

Pengujian UU Nomor 3 2015 tentang Perubahan atas UU 27 Tahun 2014 tentang APBN 2015

    Relevan terhadap

    Thumbnail
    PUTUSAN PENGADILAN | PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI
    113/PUU-XIII/2015

    Pengujian UU Nomor 17 tahun 2006 tentang Perubahan atas UU Nomor 10 tahun 1995 tentang Kepabeanan terhadap UUD Negara RI 1945

      Relevan terhadap

      Thumbnail
      Tidak Berlaku
      PEMBIAYAAN | SURAT BERHARGA SYARIAH NEGARA | PASAR PERDANA INTERNASIONAL
      119/PMK.08/2011

      Penerbitan dan Penjualan Surat Berharga Syariah Negara dalam Valuta Asing di Pasar Perdana Internasional.

      • Ditetapkan: 01 Agu 2011
      • Diundangkan: 01 Agu 2011

      Relevan terhadap

      Thumbnail
      Tidak Berlaku
      DEPARTEMEN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA | JENIS DAN TARIF
      PP 38 TAHUN 2009

      Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia.

      • Ditetapkan: 28 Mei 2009
      • Diundangkan: 28 Mei 2009

      Relevan terhadap

      Thumbnail
      Tidak Berlaku
      ANGGARAN | KLASIFIKASI
      101/PMK.02/2011

      Klasifikasi Anggaran.

      • Ditetapkan: 11 Jul 2011
      • Diundangkan: 11 Jul 2011
      Thumbnail
      Tidak Berlaku
      BIDANG ANGGARAN | JABATAN FUNGSIONAL
      61/PMK.02/2017

      Petunjuk Teknis Jabatan Fungsional Analis Anggaran.

      • Ditetapkan: 12 Mei 2017
      • Diundangkan: 12 Mei 2017
      Thumbnail
      Tidak Berlaku
      LEMBAGA PEMBIAYAAN EKSPOR | PRINSIP MENGENAL NASABAH
      143/PMK.010/2009

      Prinsip Mengenal Nasabah Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia.

      • Ditetapkan: 31 Agu 2009
      • Diundangkan: 31 Agu 2009

      Relevan terhadap

      Thumbnail
      Tidak Berlaku
      DEPARTEMEN KEUANGAN | PERUBAHAN KETIGA
      143.1/PMK.01/2009

      Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 100/PMK.01/2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Keuangan.

      • Ditetapkan: 31 Agu 2009
      • Diundangkan: 31 Agu 2009

      Relevan terhadap

      Thumbnail
      Tidak Berlaku
      BMN | PERUBAHAN | PENGAWASAN
      52/PMK.06/2016

      Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 244/PMK.06/2012 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pengawasan dan Pengendalian Barang Milik Negara.

      • Ditetapkan: 31 Mar 2016
      • Diundangkan: 02 Apr 2016
      Thumbnail
      PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI | PUTUSAN PENGADILAN
      25/PUU-XII/2014

      Pengujian UU Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan terhadap UUD Negara RI Tahun 1945

        Relevan terhadap

        • 1
        • ...
        • 23
        • 24
        • 25
        • 26

        Loading...
        Quick Look - ??
        • izin izin luar negeri...
        • kebijakan pajak internasional...
        • regulasi investasi asing...
        • pemindahan aset ke luar negeri...
        • kerjasama ekonomi global...