JDIHN LogoKemenkeu Logo
JDIHN LogoKemenkeu Logo
  • Dokumen Hukum
    • Peraturan
    • Monografi
    • Artikel Hukum
    • Putusan Pengadilan
  • Informasi
    • Regulasi
      • Infografis Regulasi
      • Simplifikasi Regulasi
      • Direktori Regulasi
      • Program Perencanaan
      • Penelitian/Pengkajian Hukum
      • Video Sosialisasi
      • Kamus Hukum
    • Informasi Penunjang
      • Tarif Bunga
      • Kurs Pajak
      • Berita
      • Jurnal HKN
      • Statistik
  • Perihal
    • Tentang Kami
    • Struktur Organisasi
    • Anggota JDIHN
    • Prasyarat
    • Kebijakan Privasi
    • FAQ
    • Website Lama
    • Hubungi Kami

Filter

Jenis Dokumen Hukum
Publikasi
Status
Tajuk Entri Utama
Nomor
Tahun
Tema
Label
Tersedia Konsolidasi
Tersedia Terjemahan

FAQ
Prasyarat
Hubungi Kami
Kemenkeu Logo

Pengelola JDIH Kementerian Keuangan:

  • Biro Hukum, Sekretariat Jenderal
  • Alamat:Gedung Djuanda I, Lantai 13-14
    Jl. Dr. Wahidin Raya No 1, Jakarta Pusat
    Surel:kemenkeu.prime@kemenkeu.go.id

JDIH Kemenkeu

  • Profil
  • Struktur Organisasi
  • Berita JDIH
  • Statistik

Tautan JDIH

  • JDIH Nasional
  • Sekretariat Negara
  • Kemenko Perekonomian
  • Anggota Lainnya

Temukan Kami


Hak Cipta Kementerian Keuangan Republik Indonesia © 2025Situs JDIH Build ID: 14705 (Release-382)

Ditemukan 270 hasil yang relevan dengan "perpajakan dan pengelolaan keuangan "
Dalam 0.026 detik
Thumbnail
Tidak Berlaku
TARIF BLU | UNIVERSITAS SEBELAS MARET | KEMENTERIAN RISET DAN TEKNOLOGI
68/PMK.05/2015

Tarif Layanan Badan Layanan Umum Universitas Sebelas Maret pada Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi.

  • Ditetapkan: 27 Mar 2015
  • Diundangkan: 27 Mar 2015
Thumbnail
Tidak Berlaku
BIDANG PERBENDAHARAAN | PENERIMAAN NEGARA
32/PMK.05/2014

Sistem Penerimaan Negara Secara Elektronik.

  • Ditetapkan: 10 Feb 2014
  • Diundangkan: 10 Feb 2014

Relevan terhadap

Thumbnail
HUKUM KEUANGAN NEGARA | PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI
1/PUU-X/2012

PUU Nomor 28/2009 tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah

    Relevan terhadap dan

    Thumbnail
    HUKUM KEUANGAN NEGARA | PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI
    44/PUU-IX/2011

    Uji Materiil atas Pasal 160 ayat (2) huruf c UU No.32 Tahun 2004 tentang Pemda, Pasal 11 ayat (2) huruf c UU No.33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keua...

      Relevan terhadap, , dan

      Thumbnail
      Tidak Berlaku
      BIDANG BEA CUKAI | TOKO BEBAS BEA
      37/PMK.04/2013

      Toko Bebas Bea.

      • Ditetapkan: 27 Feb 2013
      • Diundangkan: 27 Feb 2013

      Relevan terhadap

      Thumbnail
      PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI | HUKUM KEUANGAN NEGARA
      77/PUU-VIII/2010

      Uji Materiil atas Pasal 4 ayat (1) UU No.12 tahun 1985 tentang PBB

        Relevan terhadap

        Thumbnail
        Tidak Berlaku
        BERBASIS AKRUAL | PEMERINTAH PUSAT
        225/PMK.05/2016

        Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual pada Pemerintah Pusat.

        • Ditetapkan: 30 Des 2016
        • Diundangkan: 30 Des 2016
        Thumbnail
        Tidak Berlaku
        KLASIFIKASI | ANGGARAN
        127/PMK.02/2015

        Klasifikasi Anggaran.

        • Ditetapkan: 07 Jul 2015
        • Diundangkan: 07 Jul 2015
        Thumbnail
        PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG | PUTUSAN PENGADILAN
        46 P/HUM/2017

        Uji materiil terhadap Pasal 2 angka 3 huruf (f) dan pasal 3 angka 2 huruf (d) PMK 94/PMK.04/2016 ttg pemberitahuan barang kena cukai yang selesai dibu...

          Relevan terhadap

          Thumbnail
          PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI | PUTUSAN PENGADILAN
          25/PUU-XII/2014

          Pengujian UU Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan terhadap UUD Negara RI Tahun 1945

            Relevan terhadap

            • 1
            • ...
            • 23
            • 24
            • 25
            • 26
            • 27

            Loading...
            Quick Look - ??
            • perpajakan di Indonesia...
            • pengelolaan anggaran negara...
            • kebijakan fiskal pemerintah...
            • efisiensi pajak...
            • transparansi keuangan publik...