JDIHN LogoKemenkeu Logo
JDIHN LogoKemenkeu Logo
  • Dokumen Hukum
    • Peraturan
    • Monografi
    • Artikel Hukum
    • Putusan Pengadilan
  • Informasi
    • Regulasi
      • Infografis Regulasi
      • Simplifikasi Regulasi
      • Direktori Regulasi
      • Program Perencanaan
      • Penelitian/Pengkajian Hukum
      • Video Sosialisasi
      • Kamus Hukum
    • Informasi Penunjang
      • Tarif Bunga
      • Kurs Pajak
      • Berita
      • Jurnal HKN
      • Statistik
  • Perihal
    • Tentang Kami
    • Struktur Organisasi
    • Anggota JDIHN
    • Prasyarat
    • Kebijakan Privasi
    • FAQ
    • Website Lama
    • Hubungi Kami

Filter

Jenis Dokumen Hukum
Publikasi
Status
Tajuk Entri Utama
Nomor
Tahun
Tema
Label
Tersedia Konsolidasi
Tersedia Terjemahan

FAQ
Prasyarat
Hubungi Kami
Kemenkeu Logo

Pengelola JDIH Kementerian Keuangan:

  • Biro Hukum, Sekretariat Jenderal
  • Alamat:Gedung Djuanda I, Lantai 13-14
    Jl. Dr. Wahidin Raya No 1, Jakarta Pusat
    Surel:kemenkeu.prime@kemenkeu.go.id

JDIH Kemenkeu

  • Profil
  • Struktur Organisasi
  • Berita JDIH
  • Statistik

Tautan JDIH

  • JDIH Nasional
  • Sekretariat Negara
  • Kemenko Perekonomian
  • Anggota Lainnya

Temukan Kami


Hak Cipta Kementerian Keuangan Republik Indonesia © 2025Situs JDIH Build No. Unknown

Ditemukan 323 hasil yang relevan dengan "analisis big data program evaluasi "
Dalam 0.023 detik
Thumbnail
Tidak Berlaku
ANALISIS JABATAN | KEMENTERIAN KEUANGAN
130/PMK.01/2021

Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 138/PMK.01/2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Analisis Jabatan di Lingkungan Kementerian Keuangan

  • Ditetapkan: 16 Sep 2021
  • Diundangkan: 24 Sep 2021

Relevan terhadap

Thumbnail
Tidak Berlaku
JABATAN | KEMENTERIAN KEUANGAN
138/PMK.01/2018

Pedoman Pelaksanaan Analisis Jabatan di Lingkungan Kementerian Keuangan

  • Ditetapkan: 21 Sep 2018
  • Diundangkan: 01 Okt 2018
Thumbnail
Tidak Berlaku
SISTEM | INDONESIA NATIONAL SINGLE WINDOW
199/PMK.012/2020

Pengelolaan Indonesia National Single Window dan Penyelenggaraan Sistem Indonesia National Single Window

  • Ditetapkan: 16 Des 2020
  • Diundangkan: 17 Des 2020
Thumbnail
Tidak Berlaku
BIDANG UMUM | KOMITE STABILITAS SISTEM KEUANGAN
92/PMK.01/2017

Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Komite Stabilitas Sistem Keuangan.

  • Ditetapkan: 05 Jul 2017
  • Diundangkan: 05 Jul 2017

Relevan terhadap

Thumbnail
Tidak Berlaku
PEMBINA TEKNIS PERBENDAHARAAN NEGARA | PETUNJUK TEKNIS
148/PMK.05/2019

Petunjuk Teknis Jabatan Fungsional Pembina Teknis Perbendaharaan Negara

  • Ditetapkan: 18 Okt 2019
Thumbnail
PUTUSAN PENGADILAN | PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI
57/PUU-XIV/2016

Pengujuan UU no. 11 tahun 2016 tentang Pengampunan Pajak (Pasal 1 angka 1 dan angka 7, Pasal 3 ayat (1), Pasal 4, Pasal 5, Pasal 6, Pasal 11 ayat (2)...

    Relevan terhadap, , dan

    Thumbnail
    Tidak Berlaku
    UNDANG-UNDANG | USAHA KECIL DAN MENENGAH
    PP 17 TAHUN 2013

    Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.

    • Ditetapkan: 01 Mar 2013
    • Diundangkan: 01 Mar 2013

    Relevan terhadap dan

    Thumbnail
    Tidak Berlaku
    KLASIFIKASI | ANGGARAN
    187/PMK.02/2019

    Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 102/PMK.02/2018 tentang Klasifikasi Anggaran

    • Ditetapkan: 16 Des 2019
    Thumbnail
    Tidak Berlaku
    PELAKSANAAN ANGGARAN | PEMBAYARAN
    204/PMK.05/2020

    Piloting Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Melalui Platform Pembayaran Pemerintah

    • Ditetapkan: 17 Des 2020
    • Diundangkan: 18 Des 2020

    Relevan terhadap

    Thumbnail
    PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI | PUTUSAN PENGADILAN
    59/PUU-XIV/2016

    Pengujuan UU no. 11 tahun 2016 tentang Pengampunan Pajak (Pasal 1 angka 1 dan angka 7, Pasal 2 ayat (1), Pasal 3 ayat (1), Pasal 4, Pasal 5, Pasal 1...

      Relevan terhadap, , dan

      • 1
      • ...
      • 24
      • 25
      • 26
      • ...
      • 33

      Loading...
      Quick Look - ??
      • analisis big data keuangan...
      • evaluasi program anggaran...
      • pengelolaan data publik...
      • strategi pemantauan pengeluaran...
      • peningkatan transparansi fiskal...