JDIHN LogoKemenkeu Logo
JDIHN LogoKemenkeu Logo
  • Dokumen Hukum
    • Peraturan
    • Monografi
    • Artikel Hukum
    • Putusan Pengadilan
  • Informasi
    • Regulasi
      • Infografis Regulasi
      • Simplifikasi Regulasi
      • Direktori Regulasi
      • Program Perencanaan
      • Penelitian/Pengkajian Hukum
      • Video Sosialisasi
      • Kamus Hukum
    • Informasi Penunjang
      • Tarif Bunga
      • Kurs Pajak
      • Berita
      • Jurnal HKN
      • Statistik
  • Perihal
    • Tentang Kami
    • Struktur Organisasi
    • Anggota JDIHN
    • Prasyarat
    • Kebijakan Privasi
    • FAQ
    • Website Lama
    • Hubungi Kami

Filter

Jenis Dokumen Hukum
Publikasi
Status
Tajuk Entri Utama
Nomor
Tahun
Tema
Label
Tersedia Konsolidasi
Tersedia Terjemahan

FAQ
Prasyarat
Hubungi Kami
Kemenkeu Logo

Pengelola JDIH Kementerian Keuangan:

  • Biro Hukum, Sekretariat Jenderal
  • Alamat:Gedung Djuanda I, Lantai 13-14
    Jl. Dr. Wahidin Raya No 1, Jakarta Pusat
    Surel:kemenkeu.prime@kemenkeu.go.id

JDIH Kemenkeu

  • Profil
  • Struktur Organisasi
  • Berita JDIH
  • Statistik

Tautan JDIH

  • JDIH Nasional
  • Sekretariat Negara
  • Kemenko Perekonomian
  • Anggota Lainnya

Temukan Kami


Hak Cipta Kementerian Keuangan Republik Indonesia © 2025Situs JDIH Build ID: 14705 (Release-382)

Ditemukan 277 hasil yang relevan dengan "pemanfaatan data analitik untuk retribusi daerah "
Dalam 0.042 detik
Thumbnail
HUKUM KEUANGAN NEGARA | PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI
5/PUU-XVIII/2020

Uji Materi Pasal 5 ayat (1) UU Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian

    Relevan terhadap

    Thumbnail
    PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI | HUKUM KEUANGAN NEGARA
    61/PUU-XVIII/2020

    Uji Materi Pasal 77 UU No 19 Tahun 2003 tentang BUMN terhadap UUD 1945

      Relevan terhadap

      Thumbnail
      Tidak Berlaku
      ORGANISASI | KEMENTERIAN KEUANGAN
      217/PMK.01/2018

      Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan

      • Ditetapkan: 31 Des 2018
      • Diundangkan: 31 Des 2018
      Thumbnail
      HUKUM KEUANGAN NEGARA | PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI
      32/PUU-XVIII/2020

      Pemohon keberatan dengan berlakunya pasal 6 ayat (3) UU No. 40 Tahun 2013 tentang Perasuransian dengan alasan pasal tersebut bertentangan dengan pasal...

        Relevan terhadap

        Thumbnail
        Tidak Berlaku
        BIDANG UMUM | TATA NASKAH DINAS
        128/PMK.01/2015

        Pedoman Tata Naskah Dinas Elektronik Kementerian Keuangan

        • Ditetapkan: 07 Jul 2015
        • Diundangkan: 07 Jul 2015
        Thumbnail
        Tidak Berlaku
        JABATAN | KEMENTERIAN KEUANGAN
        138/PMK.01/2018

        Pedoman Pelaksanaan Analisis Jabatan di Lingkungan Kementerian Keuangan

        • Ditetapkan: 21 Sep 2018
        • Diundangkan: 01 Okt 2018
        Thumbnail
        Tidak Berlaku
        ANALIS KEUANGAN PUSAT DAN DAERAH | STANDAR KOMPETENSI
        171/PMK.07/2015

        Standar Kompetensi Jabatan Fungsional Analis Keuangan Pusat dan Daerah

        • Ditetapkan: 09 Sep 2015
        • Diundangkan: 09 Sep 2015
        Thumbnail
        Tidak Berlaku
        PETUNJUK TEKNIS | PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK
        124/PMK.02/2016

        Petunjuk Teknis Akuntansi Penerimaan Negara Bukan Pajak Dari Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi.

        • Ditetapkan: 08 Agu 2016
        • Diundangkan: 08 Agu 2016
        Thumbnail
        Tidak Berlaku
        BIDANG PERBENDAHARAAN | PELAPORAN KEUANGAN
        256/PMK.05/2015

        Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Transaksi Khusus.

        • Ditetapkan: 31 Des 2015
        • Diundangkan: 31 Des 2015

        Relevan terhadap

        Thumbnail
        Tidak Berlaku
        BIDANG UMUM | PEMERINTAH PUSAT
        14/PMK.09/2017

        Pedoman Penerapan, Penilaian, dan Reviu Pengendalian Intern atas Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat.

        • Ditetapkan: 13 Feb 2017
        • Diundangkan: 13 Feb 2017
        • 1
        • ...
        • 24
        • 25
        • 26
        • 27
        • 28

        Loading...
        Quick Look - ??
        • pemanfaatan data analitik untuk retribusi daerah...
        • optimalisasi pendapatan daerah melalui analisis data...
        • strategi analitik dalam pengelolaan retribusi...
        • pemodelan data untuk efisiensi pajak daerah...
        • evaluasi potensi retribusi dengan big data...