JDIHN LogoKemenkeu Logo
JDIHN LogoKemenkeu Logo
  • Dokumen Hukum
    • Peraturan
    • Monografi
    • Artikel Hukum
    • Putusan Pengadilan
  • Informasi
    • Regulasi
      • Infografis Regulasi
      • Simplifikasi Regulasi
      • Direktori Regulasi
      • Program Perencanaan
      • Penelitian/Pengkajian Hukum
      • Video Sosialisasi
      • Kamus Hukum
    • Informasi Penunjang
      • Tarif Bunga
      • Kurs Pajak
      • Berita
      • Jurnal HKN
      • Statistik
  • Perihal
    • Tentang Kami
    • Struktur Organisasi
    • Anggota JDIHN
    • Prasyarat
    • Kebijakan Privasi
    • FAQ
    • Website Lama
    • Hubungi Kami

Filter

Jenis Dokumen Hukum
Publikasi
Status
Tajuk Entri Utama
Nomor
Tahun
Tema
Label
Tersedia Konsolidasi
Tersedia Terjemahan

FAQ
Prasyarat
Hubungi Kami
Kemenkeu Logo

Pengelola JDIH Kementerian Keuangan:

  • Biro Hukum, Sekretariat Jenderal
  • Alamat:Gedung Djuanda I, Lantai 13-14
    Jl. Dr. Wahidin Raya No 1, Jakarta Pusat
    Surel:kemenkeu.prime@kemenkeu.go.id

JDIH Kemenkeu

  • Profil
  • Struktur Organisasi
  • Berita JDIH
  • Statistik

Tautan JDIH

  • JDIH Nasional
  • Sekretariat Negara
  • Kemenko Perekonomian
  • Anggota Lainnya

Temukan Kami


Hak Cipta Kementerian Keuangan Republik Indonesia © 2025Situs JDIH Build ID: 14632 (Release ID: 448)

Ditemukan 287 hasil yang relevan dengan "Implementasi Open Data Sektor Keuangan "
Dalam 0.031 detik
Thumbnail
Tidak Berlaku
BERBASIS AKRUAL | PEMERINTAH PUSAT
225/PMK.05/2016

Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual pada Pemerintah Pusat.

  • Ditetapkan: 30 Des 2016
  • Diundangkan: 30 Des 2016
Thumbnail
PUTUSAN PENGADILAN | PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI
113/PUU-XIII/2015

Pengujian UU Nomor 17 tahun 2006 tentang Perubahan atas UU Nomor 10 tahun 1995 tentang Kepabeanan terhadap UUD Negara RI 1945

    Relevan terhadap

    Thumbnail
    PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG | PUTUSAN PENGADILAN
    31 P/HUM/2017

    Uji materiil terhadap PP 33 tahun 2014 ttg jenis dan tarif atas PNBP yg berasal dari penggunaan kawasan hutan untuk pembangunan di luar kegiatan kehut...

      Relevan terhadap

      Thumbnail
      PUTUSAN PENGADILAN | PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI
      12/PUU-XII/2014

      Pengujian UU Nomor 20 Tahun 1997 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak dan UU Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi terhadap UUD Negara RI Tahun ...

        Relevan terhadap dan

        Thumbnail
        Tidak Berlaku
        PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH | JENIS BARANG KENA PAJAK
        106/PMK.010/2015

        Jenis Barang Kena Pajak yang Tergolong Mewah Selain Kendaraan Bermotor Yang Dikenai Pajak Penjualan atas Barang Mewah.

        • Ditetapkan: 08 Jun 2015
        • Diundangkan: 09 Jun 2015

        Relevan terhadap

        Thumbnail
        Tidak Berlaku
        KEGIATAN USAHA | PERUBAHAN KEEMPAT
        107/PMK.010/2015

        Perubahan Keempat atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 154/PMK.03/2010 tentang Pemungutan Pajak Penghasilan Pasal 22 Sehubungan dengan Pembayaran ata...

        • Ditetapkan: 08 Jun 2015
        • Diundangkan: 09 Jun 2015

        Relevan terhadap

        Thumbnail
        PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI | HUKUM KEUANGAN NEGARA
        77/PUU-VIII/2010

        Uji Materiil atas Pasal 4 ayat (1) UU No.12 tahun 1985 tentang PBB

          Relevan terhadap

          Thumbnail
          Tidak Berlaku
          DANA BAGI HASIL | KURANG BAYAR
          187/PMK.07/2017

          Perubahan Rincian Dana Bagi Hasil dan Penetapan Kurang Bayar dan Lebih Bayar Dana Bagi Hasil pada Tahun Anggaran 2017 Serta Tata Cara Penyelesaiannya.

          • Ditetapkan: 08 Des 2017
          • Diundangkan: 08 Des 2017

          Relevan terhadap

          Thumbnail
          HUKUM KEUANGAN NEGARA | PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI
          1/PUU-VII/2009

          Pengujian UU No. 36 Thn 2008 ttg Perubahan Keempat Atas UU No. 7 Tahun 1983 Ttg Pajak Penghasilan [Pasal 7 ayat (1) huruf a, b, c, & d, Pasal 9 ayat (...

            Relevan terhadap

            Thumbnail
            Tidak Berlaku
            TAHUN ANGGARAN 2009 | PERTANGGUNGJAWABAN
            87/PMK.05/2009

            Mekanisme Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban atas Bea Masuk Ditanggung Pemerintah Tahun Anggaran 2009.

            • Ditetapkan: 30 Apr 2009
            • Diundangkan: 30 Apr 2009

            Relevan terhadap

            • 1
            • ...
            • 25
            • 26
            • 27
            • 28
            • 29

            Loading...
            Quick Look - ??
            • Implementasi Open Data Sektor Keuangan...
            • Transparansi Anggaran Pemerintah...
            • Pengelolaan Data Publik Keuangan...
            • Kebijakan Terbuka Sektor Publik...
            • Akuntabilitas Keuangan Negara...