JDIHN LogoKemenkeu Logo
JDIHN LogoKemenkeu Logo
  • Dokumen Hukum
    • Peraturan
    • Monografi
    • Artikel Hukum
    • Putusan Pengadilan
  • Informasi
    • Regulasi
      • Infografis Regulasi
      • Simplifikasi Regulasi
      • Direktori Regulasi
      • Program Perencanaan
      • Penelitian/Pengkajian Hukum
      • Video Sosialisasi
      • Kamus Hukum
    • Informasi Penunjang
      • Tarif Bunga
      • Kurs Pajak
      • Berita
      • Jurnal HKN
      • Statistik
  • Perihal
    • Tentang Kami
    • Struktur Organisasi
    • Anggota JDIHN
    • Prasyarat
    • Kebijakan Privasi
    • FAQ
    • Website Lama
    • Hubungi Kami

Filter

Jenis Dokumen Hukum
Publikasi
Status
Tajuk Entri Utama
Nomor
Tahun
Tema
Label
Tersedia Konsolidasi
Tersedia Terjemahan

FAQ
Prasyarat
Hubungi Kami
Kemenkeu Logo

Pengelola JDIH Kementerian Keuangan:

  • Biro Hukum, Sekretariat Jenderal
  • Alamat:Gedung Djuanda I, Lantai 13-14
    Jl. Dr. Wahidin Raya No 1, Jakarta Pusat
    Surel:kemenkeu.prime@kemenkeu.go.id

JDIH Kemenkeu

  • Profil
  • Struktur Organisasi
  • Berita JDIH
  • Statistik

Tautan JDIH

  • JDIH Nasional
  • Sekretariat Negara
  • Kemenko Perekonomian
  • Anggota Lainnya

Temukan Kami


Hak Cipta Kementerian Keuangan Republik Indonesia © 2025Situs JDIH Build ID: 14635 (Release-364)

Ditemukan 290 hasil yang relevan dengan "NPWP wajib "
Dalam 0.028 detik
Thumbnail
PUTUSAN PENGADILAN | PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI
63/PUU-XIV/2016

Pengujuan UU no. 11 tahun 2016 tentang Pengampunan Pajak (Pasal 1 angka 1, Pasal 3 ayat (3), Pasal 4, Pasal 21 ayat (2), Pasal 22, dan pasal ayat (2...

    Thumbnail
    PUTUSAN PENGADILAN | PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI
    58/PUU-XIV/2016

    Pengujuan UU no. 11 tahun 2016 tentang Pengampunan Pajak (Pasal 1 angka 1 dan angka 7, Pasal 2 ayat (1), Pasal 3 ayat (1), Pasal 4, Pasal 5, Pasal 6...

      Thumbnail
      PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI | PUTUSAN PENGADILAN
      95/PUU-XI/2013

      Pengujian UU Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan UU Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara terhadap UUD Negara RI Tahun 1945

        Relevan terhadap

        Thumbnail
        Tidak Berlaku
        JENIS JASA KENA PAJAK | PAJAK PERTAMBAHAN NILAI
        70/PMK.03/2010

        Batasan Kegiatan dan Jenis Jasa Kena Pajak yang atas Ekspornya Dikenai Pajak Pertambahan Nilai.

        • Ditetapkan: 31 Mar 2010
        • Diundangkan: 31 Mar 2010
        Thumbnail
        PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI | HUKUM KEUANGAN NEGARA
        30/PUU-X/2012

        Uji materiil atas pasal 25 ayat (9) dan Pasal 27 ayat (5d) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang perubahan ketiga Atas Undang-undang Nomor 6 Tahu...

          Relevan terhadap, , dan

          Thumbnail
          HUKUM KEUANGAN NEGARA | PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI
          44/PUU-IX/2011

          Uji Materiil atas Pasal 160 ayat (2) huruf c UU No.32 Tahun 2004 tentang Pemda, Pasal 11 ayat (2) huruf c UU No.33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keua...

            Relevan terhadap dan

            Thumbnail
            Tidak Berlaku
            KEJAKSAAN | BARANG RAMPASAN
            13/PMK.06/2018

            Lelang Benda Sitaan, Barang Rampasan Negara, atau Benda Sita Eksekusi yang Berasal Dari Kejaksaan Republik Indonesia.

            • Ditetapkan: 08 Feb 2018
            • Diundangkan: 08 Feb 2018
            Thumbnail
            Tidak Berlaku
            TATA CARA PELAKSANAAN | IMBAL JASA PENJAMINAN
            105/PMK.05/2015

            Tata Cara Pelaksanaan Imbal Jasa Penjaminan Kredit Usaha Rakyat Mikro.

            • Ditetapkan: 28 Mei 2015
            • Diundangkan: 28 Mei 2015
            Thumbnail
            Tidak Berlaku
            KELEBIHAN PEMBAYARAN | PAJAK
            10/PMK.03/2013

            Tata Cara Pengembalian atas Kelebihan Pembayaran Pajak yang Seharusnya Tidak Terutang.

            • Ditetapkan: 02 Jan 2013
            • Diundangkan: 02 Jan 2013
            Thumbnail
            Tidak Berlaku
            BMN | PAJAK PERTAMBAHAN NILAI | BIDANG PAJAK
            85/PMK.03/2012

            Penunjukan Badan Usaha Milik Negara untuk Memungut, Menyetor, dan Melaporkan Pajak Pertambahan Nilai atau Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan ...

            • Ditetapkan: 06 Jun 2012
            • Diundangkan: 06 Jun 2012
            • 1
            • ...
            • 25
            • 26
            • 27
            • 28
            • 29

            Loading...
            Quick Look - ??
            • NPWP untuk usaha kecil...
            • cara pendaftaran NPWP online...
            • manfaat memiliki NPWP...
            • kewajiban pajak untuk pemilik NPWP...
            • proses pengurusan NPWP bagi pelaku bisnis...