JDIHN LogoKemenkeu Logo
JDIHN LogoKemenkeu Logo
  • Dokumen Hukum
    • Peraturan
    • Monografi
    • Artikel Hukum
    • Putusan Pengadilan
  • Informasi
    • Regulasi
      • Infografis Regulasi
      • Simplifikasi Regulasi
      • Direktori Regulasi
      • Program Perencanaan
      • Penelitian/Pengkajian Hukum
      • Video Sosialisasi
      • Kamus Hukum
    • Informasi Penunjang
      • Tarif Bunga
      • Kurs Pajak
      • Berita
      • Jurnal HKN
      • Statistik
  • Perihal
    • Tentang Kami
    • Struktur Organisasi
    • Anggota JDIHN
    • Prasyarat
    • Kebijakan Privasi
    • FAQ
    • Website Lama
    • Hubungi Kami

Filter

Jenis Dokumen Hukum
Publikasi
Status
Tajuk Entri Utama
Nomor
Tahun
Tema
Label
Tersedia Konsolidasi
Tersedia Terjemahan

FAQ
Prasyarat
Hubungi Kami
Kemenkeu Logo

Pengelola JDIH Kementerian Keuangan:

  • Biro Hukum, Sekretariat Jenderal
  • Alamat:Gedung Djuanda I, Lantai 13-14
    Jl. Dr. Wahidin Raya No 1, Jakarta Pusat
    Surel:kemenkeu.prime@kemenkeu.go.id

JDIH Kemenkeu

  • Profil
  • Struktur Organisasi
  • Berita JDIH
  • Statistik

Tautan JDIH

  • JDIH Nasional
  • Sekretariat Negara
  • Kemenko Perekonomian
  • Anggota Lainnya

Temukan Kami


    Hak Cipta Kementerian Keuangan Republik Indonesia © 2025Situs JDIH Build ID: 15062 (Release-14)

    Ditemukan 435 hasil yang relevan dengan "kebijakan fiskal "
    Dalam 0.017 detik
    Thumbnail
    PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI | HUKUM KEUANGAN NEGARA
    34/PUU-XX/2022

    Pengujian Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

      Relevan terhadap, , dan

      Thumbnail
      Tidak Berlaku
      TARIF PNBP | PENGELOLAAN | PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK
      PP 58 TAHUN 2020

      Pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak

      • Ditetapkan: 08 Okt 2020
      • Diundangkan: 12 Okt 2020

      Relevan terhadap dan

      Thumbnail
      HUKUM KEUANGAN NEGARA | PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI
      25/PUU-XX/2022

      Pengujian Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

        Relevan terhadap, , dan

        Thumbnail
        Tidak Berlaku
        HIBAH DAERAH | TATA CARA
        PMK 107 TAHUN 2023

        Tata Cara Penyaluran Hibah kepada Daerah Tahun Anggaran 2023

        • Ditetapkan: 05 Okt 2023
        • Diundangkan: 13 Okt 2023

        Relevan terhadap

        Thumbnail
        Tidak Berlaku
        ANALIS KEUANGAN PUSAT DAN DAERAH | BIDANG PERIMBANGAN KEUANGAN
        37/PMK.07/2019

        Petunjuk Teknis Jabatan Fungsional Analis Keuangan Pusat dan Daerah

        • Ditetapkan: 02 Apr 2019
        • Diundangkan: 04 Apr 2019

        Relevan terhadap

        Thumbnail
        Tidak Berlaku
        INFRASTRUKTUR | INFRASTRUKTUR | BIDANG PENGELOLAAN PEMBIAYAAN RESIKO
        73/PMK.08/2018

        Fasilitas untuk Penyiapan dan Pelaksanaan Transaksi Proyek Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha dalam Penyediaan Infrastruktur

        • Ditetapkan: 13 Jul 2018
        • Diundangkan: 17 Jul 2018

        Relevan terhadap

        Thumbnail
        Tidak Berlaku
        KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA | MONITORING DAN EVALUASI
        195/PMK.05/2018

        Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Anggaran Belanja Kementerian Negara/Lembaga

        • Ditetapkan: 31 Des 2018
        • Diundangkan: 31 Des 2018

        Relevan terhadap, , dan

        Thumbnail
        Tidak Berlaku
        DANA BAGI HASIL | SUMBER DAYA ALAM KEHUTANAN
        PMK 55 TAHUN 2024

        Penggunaan Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Kehutanan Dana Reboisasi

        • Ditetapkan: 21 Agu 2024
        • Diundangkan: 27 Agu 2024

        Relevan terhadap

        Thumbnail
        HUKUM KEUANGAN NEGARA | PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI
        94/PUU-XVIII/2020

        Ketentuan Pasal 16 ayat (2), Pasal 18 ayat (2), Pasal 53 ayat (2), Pasal 55 ayat (2), Pasal 56 ayat (2) UU Guru dan Dosen bertentangan dengan Pasal 4 ...

          Relevan terhadap

          Thumbnail
          PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI | HUKUM KEUANGAN NEGARA
          32/PUU-XX/2022

          Pengujian Undang-Undang Nomor 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

            Relevan terhadap, , dan

            • 1
            • ...
            • 25
            • 26
            • 27
            • ...
            • 44
            Quick Look - ??