JDIHN LogoKemenkeu Logo
JDIHN LogoKemenkeu Logo
  • Dokumen Hukum
    • Peraturan
    • Monografi
    • Artikel Hukum
    • Putusan Pengadilan
  • Informasi
    • Regulasi
      • Infografis Regulasi
      • Simplifikasi Regulasi
      • Direktori Regulasi
      • Program Perencanaan
      • Penelitian/Pengkajian Hukum
      • Video Sosialisasi
      • Kamus Hukum
    • Informasi Penunjang
      • Tarif Bunga
      • Kurs Pajak
      • Berita
      • Jurnal HKN
      • Statistik
  • Perihal
    • Tentang Kami
    • Struktur Organisasi
    • Anggota JDIHN
    • Prasyarat
    • Kebijakan Privasi
    • FAQ
    • Website Lama
    • Hubungi Kami

Filter

Jenis Dokumen Hukum
Publikasi
Status
Tajuk Entri Utama
Nomor
Tahun
Tema
Label
Tersedia Konsolidasi
Tersedia Terjemahan

FAQ
Prasyarat
Hubungi Kami
Kemenkeu Logo

Pengelola JDIH Kementerian Keuangan:

  • Biro Hukum, Sekretariat Jenderal
  • Alamat:Gedung Djuanda I, Lantai 13-14
    Jl. Dr. Wahidin Raya No 1, Jakarta Pusat
    Surel:kemenkeu.prime@kemenkeu.go.id

JDIH Kemenkeu

  • Profil
  • Struktur Organisasi
  • Berita JDIH
  • Statistik

Tautan JDIH

  • JDIH Nasional
  • Sekretariat Negara
  • Kemenko Perekonomian
  • Anggota Lainnya

Temukan Kami


Hak Cipta Kementerian Keuangan Republik Indonesia © 2025Situs JDIH Build No. 14577

Ditemukan 280 hasil yang relevan dengan "Kewajiban Fiskal "
Dalam 0.013 detik
Thumbnail
PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI | HUKUM KEUANGAN NEGARA
25/PUU-VII/2009

Pengujian UU No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara [Pasal 50]

    Relevan terhadap

    Thumbnail
    Tidak Berlaku
    TRANSAKSI KHUSUS | SISTEM AKUNTANSI
    248/PMK.05/2012

    Sistem Akuntansi Transaksi Khusus.

    • Ditetapkan: 28 Des 2012
    • Diundangkan: 28 Des 2012

    Relevan terhadap

    Thumbnail
    Tidak Berlaku
    HUKUM KEUANGAN NEGARA | RENCANA KERJA DAN ANGGARAN
    PP 90 TAHUN 2010

    Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga.

    • Ditetapkan: 27 Des 2010
    • Diundangkan: 27 Des 2010

    Relevan terhadap dan

    Thumbnail
    HUKUM KEUANGAN NEGARA | PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI
    35/PUU-XI/2013

    Pengujian Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyarawatan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwak...

      Relevan terhadap

      Thumbnail
      Tidak Berlaku
      ANGGARAN | KLASIFIKASI
      101/PMK.02/2011

      Klasifikasi Anggaran.

      • Ditetapkan: 11 Jul 2011
      • Diundangkan: 11 Jul 2011
      Thumbnail
      PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI | HUKUM KEUANGAN NEGARA
      54/PUU-VI/2008

      Pengujian UU No. 39 Tahun 2007 Tentang Perubahan Atas UU No. 11 Tahun 1995 Tentang Cukai [Pasal 66 huruf a ayat (1)]

        Relevan terhadap

        Thumbnail
        PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI | HUKUM KEUANGAN NEGARA
        43/PUU-X/2012

        Pengujian Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2011 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tah...

          Relevan terhadap

          Thumbnail
          Tidak Berlaku
          SISTEM AKUNTANSI | PELAPORAN
          120/PMK.05/2009

          Sistem Akuntansi dan Pelaporan Transfer Ke Daerah.

          • Ditetapkan: 07 Jul 2009
          • Diundangkan: 07 Jul 2009

          Relevan terhadap

          Thumbnail
          Tidak Berlaku
          KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA | HUKUM KEUANGAN NEGARA
          93/PMK.02/2011

          Petunjuk Penyusunan dan Penelaahan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga.

          • Ditetapkan: 27 Jun 2011
          • Diundangkan: 27 Jun 2011
          Thumbnail
          Tidak Berlaku
          STANDAR REVIU | KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA
          41/PMK.09/2010

          Standar Reviu atas Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga.

          • Ditetapkan: 22 Feb 2010
          • Diundangkan: 22 Feb 2010
          • 1
          • ...
          • 26
          • 27
          • 28

          Loading...
          Quick Look - ??
          • Kewajiban fiskal pemerintah...
          • Kebijakan pajak dan pengelolaan anggaran...
          • Transparansi dalam pengeluaran publik...
          • Efisiensi penggunaan dana negara...
          • Keberlanjutan fiskal dan pertumbuhan ekonomi...