JDIHN LogoKemenkeu Logo
JDIHN LogoKemenkeu Logo
  • Dokumen Hukum
    • Peraturan
    • Monografi
    • Artikel Hukum
    • Putusan Pengadilan
  • Informasi
    • Regulasi
      • Infografis Regulasi
      • Simplifikasi Regulasi
      • Direktori Regulasi
      • Program Perencanaan
      • Penelitian/Pengkajian Hukum
      • Video Sosialisasi
      • Kamus Hukum
    • Informasi Penunjang
      • Tarif Bunga
      • Kurs Pajak
      • Berita
      • Jurnal HKN
      • Statistik
  • Perihal
    • Tentang Kami
    • Struktur Organisasi
    • Anggota JDIHN
    • Prasyarat
    • Kebijakan Privasi
    • FAQ
    • Website Lama
    • Hubungi Kami

Filter

Jenis Dokumen Hukum
Publikasi
Status
Tajuk Entri Utama
Nomor
Tahun
Tema
Label
Tersedia Konsolidasi
Tersedia Terjemahan

FAQ
Prasyarat
Hubungi Kami
Kemenkeu Logo

Pengelola JDIH Kementerian Keuangan:

  • Biro Hukum, Sekretariat Jenderal
  • Alamat:Gedung Djuanda I, Lantai 13-14
    Jl. Dr. Wahidin Raya No 1, Jakarta Pusat
    Surel:kemenkeu.prime@kemenkeu.go.id

JDIH Kemenkeu

  • Profil
  • Struktur Organisasi
  • Berita JDIH
  • Statistik

Tautan JDIH

  • JDIH Nasional
  • Sekretariat Negara
  • Kemenko Perekonomian
  • Anggota Lainnya

Temukan Kami


Hak Cipta Kementerian Keuangan Republik Indonesia © 2025Situs JDIH Build ID: 14705 (Release-382)

Ditemukan 300 hasil yang relevan dengan "big data dan pengawasan pajak secara efektif "
Dalam 0.02 detik
Thumbnail
Tidak Berlaku
HUKUM KEUANGAN NEGARA | BARANG IMPOR
109/PMK.04/2019

Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 229/PMK.04/2017 tentang Tata Cara Pengenaan Tarif Bea Masuk atas Barang Impor Berdasarkan Perjan...

  • Ditetapkan: 31 Jul 2019
Thumbnail
Tidak Berlaku
BERBASIS AKRUAL | PEMERINTAH PUSAT
225/PMK.05/2016

Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual pada Pemerintah Pusat.

  • Ditetapkan: 30 Des 2016
  • Diundangkan: 30 Des 2016
Thumbnail
Tidak Berlaku
BIDANG PERBENDAHARAAN | LUAR NEGERI
40/PMK.05/2015

Tingkat Suku Bunga dan Penatausahaan Penerusan Pinjaman Luar Negeri.

  • Ditetapkan: 09 Mar 2015
  • Diundangkan: 09 Mar 2015
Thumbnail
PUTUSAN PENGADILAN | PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG
41 P/HUM/2015

Uji materiil terhadap PP 74 tahun 2011 tentang tata cara pelaksanaan hak dan kewajiban perpajakan

    Relevan terhadap

    Thumbnail
    Tidak Berlaku
    PAJAK | PEMBAYARAN DAN PENYETORAN
    242/PMK.03/2014

    Tata Cara Pembayaran dan Penyetoran Pajak.

    • Ditetapkan: 24 Des 2014
    • Diundangkan: 24 Des 2014

    Relevan terhadap

    Thumbnail
    PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI | PUTUSAN PENGADILAN
    88/PUU-XV/2017

    Pengujian UU Nomor 34 Tahun 1964 tentang Dana Pertanggungan Wajib Kecelakaan Lalu Lintas terhadap UUD Negara RI Tahun 1945

      Relevan terhadap

      Thumbnail
      Tidak Berlaku
      BEA MASUK | PERUBAHAN
      169/PMK.04/2017

      Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 111/PMK.04/2013 tentang Tata Cara Penagihan Bea Masuk dan /Atau Cukai.

      • Ditetapkan: 20 Nov 2017
      • Diundangkan: 20 Nov 2017

      Relevan terhadap

      Thumbnail
      Tidak Berlaku
      BIDANG BEA CUKAI | TOKO BEBAS BEA
      37/PMK.04/2013

      Toko Bebas Bea.

      • Ditetapkan: 27 Feb 2013
      • Diundangkan: 27 Feb 2013

      Relevan terhadap

      Thumbnail
      PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG | PUTUSAN PENGADILAN
      73 P/HUM/2013

      Uji materiil terhadap Pasal-Pasal dalam Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pelaksanaan Hak dan Pemenuhan Kewajiban Perpajakan

        Relevan terhadap

        Thumbnail
        PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI | PUTUSAN PENGADILAN
        18/PUU-XV/2017

        Pengujian UU Nomor 1 Tahun 2004 tentang perbendaharaan negara terhadap UUD Negara RI 1945

          Relevan terhadap

          • 1
          • ...
          • 26
          • 27
          • 28
          • 29
          • 30

          Loading...
          Quick Look - ??
          • big data analitik pajak...
          • sistem informasi pengawasan pajak...
          • pemodelan risiko pajak dengan big data...
          • teknologi informasi untuk transparansi pajak...
          • pengolahan data besar dalam administrasi perpajakan...