JDIHN LogoKemenkeu Logo
JDIHN LogoKemenkeu Logo
  • Dokumen Hukum
    • Peraturan
    • Monografi
    • Artikel Hukum
    • Putusan Pengadilan
  • Informasi
    • Regulasi
      • Infografis Regulasi
      • Simplifikasi Regulasi
      • Direktori Regulasi
      • Program Perencanaan
      • Penelitian/Pengkajian Hukum
      • Video Sosialisasi
      • Kamus Hukum
    • Informasi Penunjang
      • Tarif Bunga
      • Kurs Pajak
      • Berita
      • Jurnal HKN
      • Statistik
  • Perihal
    • Tentang Kami
    • Struktur Organisasi
    • Anggota JDIHN
    • Prasyarat
    • Kebijakan Privasi
    • FAQ
    • Website Lama
    • Hubungi Kami

Filter

Jenis Dokumen Hukum
Publikasi
Status
Tajuk Entri Utama
Nomor
Tahun
Tema
Label
Tersedia Konsolidasi
Tersedia Terjemahan

FAQ
Prasyarat
Hubungi Kami
Kemenkeu Logo

Pengelola JDIH Kementerian Keuangan:

  • Biro Hukum, Sekretariat Jenderal
  • Alamat:Gedung Djuanda I, Lantai 13-14
    Jl. Dr. Wahidin Raya No 1, Jakarta Pusat
    Surel:kemenkeu.prime@kemenkeu.go.id

JDIH Kemenkeu

  • Profil
  • Struktur Organisasi
  • Berita JDIH
  • Statistik

Tautan JDIH

  • JDIH Nasional
  • Sekretariat Negara
  • Kemenko Perekonomian
  • Anggota Lainnya

Temukan Kami


Hak Cipta Kementerian Keuangan Republik Indonesia © 2025Situs JDIH Build ID: 14632 (Release ID: 448)

Ditemukan 330 hasil yang relevan dengan "program keuangan rakyat "
Dalam 0.015 detik
Thumbnail
HUKUM KEUANGAN NEGARA | PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI
42/PUU-X/2012

Pengujian materiil atas ketentuan Pasal 7 ayat (6a) UU APBN-P 2012

    Relevan terhadap

    Thumbnail
    Tidak Berlaku
    DANA DESA | PERUBAHAN | DANA DESA
    187/PMK.07/2016

    Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 48/PMK.07/2016 tentang Pengelolaan Transfer Ke Daerah dan Dana Desa.

    • Ditetapkan: 02 Des 2016
    • Diundangkan: 02 Des 2016

    Relevan terhadap dan

    Thumbnail
    Tidak Berlaku
    DIPA | BIDANG ANGGARAN
    9/PMK.02/2017

    Perubahan atas Pearturan Menteri Keuangan Nomor 231/PMK.02/2015 tentang Tata Cara Perencanaan, Penelaahan, dan Penetapan Alokasi Anggaran Bagian Angg...

    • Ditetapkan: 30 Jan 2017
    • Diundangkan: 30 Jan 2017
    Thumbnail
    Tidak Berlaku
    SURAT BERHARGA SYARIAH NEGARA | BIDANG PENGELOLAAN PEMBIAYAAN RESIKO
    44/PMK.08/2014

    Tata Cara Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan Pembiayaan Proyek/Kegiatan Melalui Penerbitan Surat Berharga Syariah Negara.

    • Ditetapkan: 27 Feb 2014
    • Diundangkan: 27 Feb 2014

    Relevan terhadap

    Thumbnail
    Tidak Berlaku
    JABATAN | KEMENTERIAN KEUANGAN
    138/PMK.01/2018

    Pedoman Pelaksanaan Analisis Jabatan di Lingkungan Kementerian Keuangan

    • Ditetapkan: 21 Sep 2018
    • Diundangkan: 01 Okt 2018
    Thumbnail
    HUKUM KEUANGAN NEGARA | PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI
    32/PUU-XVIII/2020

    Pemohon keberatan dengan berlakunya pasal 6 ayat (3) UU No. 40 Tahun 2013 tentang Perasuransian dengan alasan pasal tersebut bertentangan dengan pasal...

      Relevan terhadap

      Thumbnail
      Tidak Berlaku
      PELAKSANAAN | TRANSFER KE DAERAH
      112/PMK.07/2016

      Pelaksanaan Pemantauan dan Evaluasi Transfer Ke Daerah yang Penggunaannya Sudah Ditentukan.

      • Ditetapkan: 12 Jul 2016
      • Diundangkan: 12 Jul 2016

      Relevan terhadap

      Thumbnail
      Tidak Berlaku
      PILOTING SISTEM | BIDANG PERBENDAHARAAN
      159/PMK.05/2018

      Pelaksanaan Piloting Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi

      • Ditetapkan: 14 Des 2018
      • Diundangkan: 21 Des 2018

      Relevan terhadap

      Thumbnail
      Tidak Berlaku
      PELAPORAN KEUANGAN | TRANSAKSI KHUSUS
      127/PMK.05/2018

      Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 256/PMK.05/2015 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Transaksi Khusus

      • Ditetapkan: 21 Sep 2018
      • Diundangkan: 24 Sep 2018
      Thumbnail
      Tidak Berlaku
      BIDANG PERIMBANGAN KEUANGAN | REHABILITASI DAN REKONSTRUKSI
      162/PMK.07/2015

      Hibah Dari Pemerintah Pusat Kepada Pemerintah Daerah dalam Rangka Bantuan Pendanaan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana

      • Ditetapkan: 21 Agu 2015
      • Diundangkan: 21 Agu 2015

      Relevan terhadap

      • 1
      • ...
      • 26
      • 27
      • 28
      • ...
      • 33

      Loading...
      Quick Look - ??
      • program keuangan inklusif...
      • bantuan sosial ekonomi...
      • pemberdayaan UMKM...
      • akses pembiayaan rakyat...
      • pengelolaan anggaran daerah...