JDIHN LogoKemenkeu Logo
JDIHN LogoKemenkeu Logo
  • Dokumen Hukum
    • Peraturan
    • Monografi
    • Artikel Hukum
    • Putusan Pengadilan
  • Informasi
    • Regulasi
      • Infografis Regulasi
      • Simplifikasi Regulasi
      • Direktori Regulasi
      • Program Perencanaan
      • Penelitian/Pengkajian Hukum
      • Video Sosialisasi
      • Kamus Hukum
    • Informasi Penunjang
      • Tarif Bunga
      • Kurs Pajak
      • Berita
      • Jurnal HKN
      • Statistik
      • Penghargaan JDIH
  • Perihal
    • Tentang Kami
    • Struktur Organisasi
    • Anggota JDIHN
    • Prasyarat
    • Kebijakan Privasi
    • FAQ
    • Website Lama
    • Hubungi Kami

Filter

Jenis Dokumen Hukum
Publikasi
Status
Tajuk Entri Utama
Nomor
Tahun
Tema
Label
Tersedia Konsolidasi
Tersedia Terjemahan

Seluruh layanan Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan pada JDIH Kemenkeu diberikan secara GRATIS dan tidak dipungut biaya

FAQ
Prasyarat
Hubungi Kami
Kemenkeu Logo

Pengelola JDIH Kementerian Keuangan:

  • Biro Hukum, Sekretariat Jenderal
  • Alamat:Gedung Djuanda I, Lantai 13-14
    Jl. Dr. Wahidin Raya No 1, Jakarta Pusat
    Surel:kemenkeu.prime@kemenkeu.go.id

JDIH Kemenkeu

  • Profil
  • Struktur Organisasi
  • Berita JDIH
  • Statistik

Tautan JDIH

  • JDIH Nasional
  • Sekretariat Negara
  • Kemenko Perekonomian
  • Anggota Lainnya

Temukan Kami

    Hak Cipta Kementerian Keuangan Republik Indonesia © 2025Situs JDIH Build ID: 15855 (Release-34)

    Ditemukan 3.349 hasil yang relevan dengan "Kementerian Keuangan Indonesia "
    Dalam 0.014 detik
    Thumbnail
    Tidak Berlaku
    BADAN LAYANAN UMUM | DEWAN PENGAWAS
    95/PMK.05/2016

    Dewan Pengawas Badan Layanan Umum.

    • Ditetapkan: 16 Jun 2016
    • Diundangkan: 16 Jun 2016
    Thumbnail
    Tidak Berlaku
    TARIF BLU | TARIF LAYANAN BLU | RUMAH SAKIT KUSTA
    43/PMK.05/2016

    Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 28/PMK.05/2014 tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum Rumah Sakit Kusta Dr. Sitanala Tangerang Pada ...

    • Ditetapkan: 22 Mar 2016
    • Diundangkan: 22 Mar 2016
    Thumbnail
    Tidak Berlaku
    PEMBIAYAAN | SURAT UTANG NEGARA | DEALER UTAMA
    234/PMK.08/2016

    Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 134/PMK.08/2013 tentang Dealer Utama.

    • Ditetapkan: 30 Des 2016
    • Diundangkan: 30 Des 2016

    Relevan terhadap

    Thumbnail
    Tidak Berlaku
    DANA ALOKASI UMUM | IURAN JAMINAN KESEHATAN
    183/PMK.07/2017

    Tata Cara Penyelesaian Tunggakan Luran Jaminan Kesehatan Pemerintah Daerah Melalui Pemotongan Dana Alokasi Umum dan/atau Dana Bagi Hasil.

    • Ditetapkan: 04 Des 2017
    • Diundangkan: 04 Des 2017
    Thumbnail
    Tidak Berlaku
    BIDANG ANGGARAN | IURAN
    241/PMK.02/2016

    Tata Cara Pengelolaan Iuran dan Pelaporan Penyelenggaraan Program Tabungan Hari Tua Pegawai Negeri Sipil dan Program Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jami...

    • Ditetapkan: 30 Des 2016
    • Diundangkan: 30 Des 2016

    Relevan terhadap

    Thumbnail
    Tidak Berlaku
    PENGELUARAN | BARANG IMPOR
    228/PMK.04/2015

    Pengeluaran Barang Impor untuk Dipakai.

    • Ditetapkan: 16 Des 2015
    • Diundangkan: 16 Des 2015
    Thumbnail
    Tidak Berlaku
    MITRA UTAMA | KEPABEANAN
    229/PMK.04/2015

    Mitra Utama Kepabeanan.

    • Ditetapkan: 16 Des 2015
    • Diundangkan: 16 Des 2015
    Thumbnail
    Tidak Berlaku
    INFRASTRUKTUR | BIDANG PENGELOLAAN PEMBIAYAAN RESIKO | PROYEK KERJASAMA PEMERINTAH
    265/PMK.08/2015

    Fasilitas dalam Rangka Penyiapan dan Pelaksanaan Transaksi Proyek Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha dalam Penyediaan Infrastruktur.

    • Ditetapkan: 31 Des 2015
    • Diundangkan: 31 Des 2015
    Thumbnail
    Tidak Berlaku
    BIDANG PERIMBANGAN KEUANGAN | KESEHATAN FISKAL
    266/PMK.07/2015

    Pemeringkatan Kesehatan Fiskal dan Pengelolaan Keuangan Daerah.

    • Ditetapkan: 31 Des 2015
    • Diundangkan: 31 Des 2015
    Thumbnail
    Tidak Berlaku
    PEMBIAYAAN | PEMBIAYAAN PROYEK | PENGELOLAAN PEMBIAYAAN
    220/PMK.08/2015

    Tata Cara Pembiayaan Proyek/Kegiatan Melalui Penerbitan Surat Berharga Syariah Negara.

    • Ditetapkan: 07 Des 2015
    • Diundangkan: 07 Des 2015

    Relevan terhadap

    • 1
    • ...
    • 272
    • 273
    • 274
    • ...
    • 335
    Quick Look - ??