JDIHN LogoKemenkeu Logo
JDIHN LogoKemenkeu Logo
  • Dokumen Hukum
    • Peraturan
    • Monografi
    • Artikel Hukum
    • Putusan Pengadilan
  • Informasi
    • Regulasi
      • Infografis Regulasi
      • Simplifikasi Regulasi
      • Direktori Regulasi
      • Program Perencanaan
      • Penelitian/Pengkajian Hukum
      • Video Sosialisasi
      • Kamus Hukum
    • Informasi Penunjang
      • Tarif Bunga
      • Kurs Pajak
      • Berita
      • Jurnal HKN
      • Statistik
  • Perihal
    • Tentang Kami
    • Struktur Organisasi
    • Anggota JDIHN
    • Prasyarat
    • Kebijakan Privasi
    • FAQ
    • Website Lama
    • Hubungi Kami

Filter

Jenis Dokumen Hukum
Publikasi
Status
Tajuk Entri Utama
Nomor
Tahun
Tema
Label
Tersedia Konsolidasi
Tersedia Terjemahan

FAQ
Prasyarat
Hubungi Kami
Kemenkeu Logo

Pengelola JDIH Kementerian Keuangan:

  • Biro Hukum, Sekretariat Jenderal
  • Alamat:Gedung Djuanda I, Lantai 13-14
    Jl. Dr. Wahidin Raya No 1, Jakarta Pusat
    Surel:kemenkeu.prime@kemenkeu.go.id

JDIH Kemenkeu

  • Profil
  • Struktur Organisasi
  • Berita JDIH
  • Statistik

Tautan JDIH

  • JDIH Nasional
  • Sekretariat Negara
  • Kemenko Perekonomian
  • Anggota Lainnya

Temukan Kami


Hak Cipta Kementerian Keuangan Republik Indonesia © 2025Situs JDIH Build ID: 14632 (Release ID: 448)

Ditemukan 326 hasil yang relevan dengan "Denda Pajak "
Dalam 0.02 detik
Thumbnail
HUKUM KEUANGAN NEGARA | PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI
44/PUU-IX/2011

Uji Materiil atas Pasal 160 ayat (2) huruf c UU No.32 Tahun 2004 tentang Pemda, Pasal 11 ayat (2) huruf c UU No.33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keua...

    Relevan terhadap

    Thumbnail
    Tidak Berlaku
    HUKUM KEUANGAN NEGARA | TEMPAT PENIMBUNAN SEMENTARA
    23/PMK.04/2015

    Kawasan Pabean dan Tempat Penimbunan Sementara.

    • Ditetapkan: 06 Feb 2015
    • Diundangkan: 06 Feb 2015

    Relevan terhadap, , dan

    Thumbnail
    Tidak Berlaku
    BIDANG BEA CUKAI | TATA LAKSANA
    47/PMK.04/2012

    Tata Laksana Pemasukan dan Pengeluaran Barang Ke dan Dari Kawasan yang Telah Ditetapkan Sebagai Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas dan Pemb...

    • Ditetapkan: 20 Mar 2012
    • Diundangkan: 20 Mar 2012

    Relevan terhadap, , dan

    Thumbnail
    Tidak Berlaku
    KEJAKSAAN | BARANG RAMPASAN
    13/PMK.06/2018

    Lelang Benda Sitaan, Barang Rampasan Negara, atau Benda Sita Eksekusi yang Berasal Dari Kejaksaan Republik Indonesia.

    • Ditetapkan: 08 Feb 2018
    • Diundangkan: 08 Feb 2018
    Thumbnail
    Tidak Berlaku
    PENGHENTIAN | TINDAK PIDANA PERPAJAKAN
    129/PMK.03/2012

    Tata Cara Permintaan Penghentian Penyidikan Tindak Pidana di Bidang Perpajakan untuk Kepentingan Penerimaan Negara.

    • Ditetapkan: 07 Agu 2012
    • Diundangkan: 07 Agu 2012

    Relevan terhadap

    Thumbnail
    Tidak Berlaku
    BIDANG PERBENDAHARAAN | PEMERINTAH PUSAT
    224/PMK.05/2016

    Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 219/PMK.05/2013 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Pusat.

    • Ditetapkan: 30 Des 2016
    • Diundangkan: 30 Des 2016
    Thumbnail
    PUTUSAN PENGADILAN | PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG
    41 P/HUM/2015

    Uji materiil terhadap PP 74 tahun 2011 tentang tata cara pelaksanaan hak dan kewajiban perpajakan

      Relevan terhadap, , dan

      Thumbnail
      Tidak Berlaku
      PETUNJUK TEKNIS | PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK
      124/PMK.02/2016

      Petunjuk Teknis Akuntansi Penerimaan Negara Bukan Pajak Dari Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi.

      • Ditetapkan: 08 Agu 2016
      • Diundangkan: 08 Agu 2016
      Thumbnail
      Tidak Berlaku
      KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA | PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK
      PP 50 TAHUN 2010

      Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kepolisian Negara Republik Indonesia.

      • Ditetapkan: 25 Mei 2010
      • Diundangkan: 25 Mei 2010

      Relevan terhadap

      Thumbnail
      PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI | HUKUM KEUANGAN NEGARA
      54/PUU-XVII/2019

      Pengujian materil Pasal 6 ayat (3) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan dan Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang RI No. 15 Tah...

        Relevan terhadap

        • 1
        • ...
        • 27
        • 28
        • 29
        • ...
        • 33

        Loading...
        Quick Look - ??
        • Denda Pajak...
        • Kebijakan Pajak Nasional...
        • Sanksi Administratif Pajak...
        • Pengurangan Denda Pajak...
        • Kepatuhan Pajak Wajib Pajak...