JDIHN LogoKemenkeu Logo
JDIHN LogoKemenkeu Logo
  • Dokumen Hukum
    • Peraturan
    • Monografi
    • Artikel Hukum
    • Putusan Pengadilan
  • Informasi
    • Regulasi
      • Infografis Regulasi
      • Simplifikasi Regulasi
      • Direktori Regulasi
      • Program Perencanaan
      • Penelitian/Pengkajian Hukum
      • Video Sosialisasi
      • Kamus Hukum
    • Informasi Penunjang
      • Tarif Bunga
      • Kurs Pajak
      • Berita
      • Jurnal HKN
      • Statistik
  • Perihal
    • Tentang Kami
    • Struktur Organisasi
    • Anggota JDIHN
    • Prasyarat
    • Kebijakan Privasi
    • FAQ
    • Website Lama
    • Hubungi Kami

Filter

Jenis Dokumen Hukum
Publikasi
Status
Tajuk Entri Utama
Nomor
Tahun
Tema
Label
Tersedia Konsolidasi
Tersedia Terjemahan

FAQ
Prasyarat
Hubungi Kami
Kemenkeu Logo

Pengelola JDIH Kementerian Keuangan:

  • Biro Hukum, Sekretariat Jenderal
  • Alamat:Gedung Djuanda I, Lantai 13-14
    Jl. Dr. Wahidin Raya No 1, Jakarta Pusat
    Surel:kemenkeu.prime@kemenkeu.go.id

JDIH Kemenkeu

  • Profil
  • Struktur Organisasi
  • Berita JDIH
  • Statistik

Tautan JDIH

  • JDIH Nasional
  • Sekretariat Negara
  • Kemenko Perekonomian
  • Anggota Lainnya

Temukan Kami


Hak Cipta Kementerian Keuangan Republik Indonesia © 2025Situs JDIH Build No. 14577

Ditemukan 293 hasil yang relevan dengan "sistem transfer pemerintah "
Dalam 0.021 detik
Thumbnail
Tidak Berlaku
TARIF BLU | BIDANG PERBENDAHARAAN | KEMENTERIAN RISET DAN TEKNOLOGI
47/PMK.05/2015

Tarif Layanan Badan Layanan Umum Universitas Riau pada Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi.

  • Ditetapkan: 11 Mar 2015
  • Diundangkan: 11 Mar 2015
Thumbnail
Tidak Berlaku
TARIF BLU | UNIVERSITAS SEBELAS MARET | KEMENTERIAN RISET DAN TEKNOLOGI
68/PMK.05/2015

Tarif Layanan Badan Layanan Umum Universitas Sebelas Maret pada Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi.

  • Ditetapkan: 27 Mar 2015
  • Diundangkan: 27 Mar 2015
Thumbnail
Tidak Berlaku
TAHUN ANGGARAN 2010 | PERGESERAN ANGGARAN BELANJA
187/PMK.02/2010

Tata Cara Pergeseran Anggaran Belanja Dari Ba Bun Pengelola Belanja Lainnya (Ba 999.08) Ke Bagian Anggaran Kementerian Negara/Lembaga Tahun Anggaran 2...

  • Ditetapkan: 26 Okt 2010
  • Diundangkan: 26 Okt 2010

Relevan terhadap

Thumbnail
Tidak Berlaku
DIPA | PETUNJUK PENYUSUNAN DAN PENELAAHAN
143/PMK.02/2015

Petunjuk Penyusunan dan Penelaahan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/ Lembaga dan Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran.

  • Ditetapkan: 24 Jul 2015
  • Diundangkan: 24 Jul 2015
Thumbnail
HUKUM KEUANGAN NEGARA | PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI
1/PUU-VII/2009

Pengujian UU No. 36 Thn 2008 ttg Perubahan Keempat Atas UU No. 7 Tahun 1983 Ttg Pajak Penghasilan [Pasal 7 ayat (1) huruf a, b, c, & d, Pasal 9 ayat (...

    Relevan terhadap

    Thumbnail
    Tidak Berlaku
    HIBAH | HUKUM KEUANGAN NEGARA
    230/PMK.05/2011

    Sistem Akuntansi Hibah.

    • Ditetapkan: 21 Des 2011
    • Diundangkan: 21 Des 2011

    Relevan terhadap

    Thumbnail
    Tidak Berlaku
    BIDANG ANGGARAN | PENETAPAN ALOKASI
    177/PMK.02/2014

    Tata Cara Perencanaan, Penelaahan, dan Penetapan Alokasi Bagian Anggaran Bendahara Umum Negara.

    • Ditetapkan: 28 Agu 2014
    • Diundangkan: 28 Agu 2014
    Thumbnail
    Tidak Berlaku
    APLIKASI KEUANGAN TINGKAT INSTANSI | PILOTING SISTEM
    223/PMK.05/2015

    Pelaksanaan Piloting Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi.

    • Ditetapkan: 15 Des 2015
    • Diundangkan: 15 Des 2015
    Thumbnail
    Tidak Berlaku
    ANGGARAN | KLASIFIKASI
    101/PMK.02/2011

    Klasifikasi Anggaran.

    • Ditetapkan: 11 Jul 2011
    • Diundangkan: 11 Jul 2011
    Thumbnail
    Tidak Berlaku
    SISTEM AKUNTANSI | PELAPORAN
    28/PMK.05/2010

    Sistem Akuntansi dan Pelaporan Penerusan Pinjaman.

    • Ditetapkan: 04 Feb 2010
    • Diundangkan: 04 Feb 2010

    Relevan terhadap

    • 1
    • ...
    • 27
    • 28
    • 29
    • 30

    Loading...
    Quick Look - ??
    • sistem transfer antar daerah...
    • kebijakan alokasi anggaran pemerintah...
    • transparansi dalam pengelolaan dana...
    • evaluasi efektivitas program transfer...
    • pengawasan dan akuntabilitas dana publik...