JDIHN LogoKemenkeu Logo
JDIHN LogoKemenkeu Logo
  • Dokumen Hukum
    • Peraturan
    • Monografi
    • Artikel Hukum
    • Putusan Pengadilan
  • Informasi
    • Regulasi
      • Infografis Regulasi
      • Simplifikasi Regulasi
      • Direktori Regulasi
      • Program Perencanaan
      • Penelitian/Pengkajian Hukum
      • Video Sosialisasi
      • Kamus Hukum
    • Informasi Penunjang
      • Tarif Bunga
      • Kurs Pajak
      • Berita
      • Jurnal HKN
      • Statistik
  • Perihal
    • Tentang Kami
    • Struktur Organisasi
    • Anggota JDIHN
    • Prasyarat
    • Kebijakan Privasi
    • FAQ
    • Website Lama
    • Hubungi Kami

Filter

Jenis Dokumen Hukum
Publikasi
Status
Tajuk Entri Utama
Nomor
Tahun
Tema
Label
Tersedia Konsolidasi
Tersedia Terjemahan

FAQ
Prasyarat
Hubungi Kami
Kemenkeu Logo

Pengelola JDIH Kementerian Keuangan:

  • Biro Hukum, Sekretariat Jenderal
  • Alamat:Gedung Djuanda I, Lantai 13-14
    Jl. Dr. Wahidin Raya No 1, Jakarta Pusat
    Surel:kemenkeu.prime@kemenkeu.go.id

JDIH Kemenkeu

  • Profil
  • Struktur Organisasi
  • Berita JDIH
  • Statistik

Tautan JDIH

  • JDIH Nasional
  • Sekretariat Negara
  • Kemenko Perekonomian
  • Anggota Lainnya

Temukan Kami


Hak Cipta Kementerian Keuangan Republik Indonesia © 2025Situs JDIH Build No. 14577

Ditemukan 2.813 hasil yang relevan dengan "perundang-undangan keuangan "
Dalam 0.022 detik
Thumbnail
Tidak Berlaku
PENGHASILAN PEKERJA | PAJAK PENGHASILAN DITANGGUNG PEMERINTAH
486/KMK.03/2003

Pajak Penghasilan yang Ditanggung oleh Pemerintah atas Penghasilan Pekerja Dari Pekerjaan

  • Ditetapkan: 30 Okt 2003
  • Diundangkan: 30 Okt 2003

Relevan terhadap

Thumbnail
PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI | HUKUM KEUANGAN NEGARA
144/PUU-VII/2009

Pengujian UU No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang [Pasal 16 ayat (1)]

    Thumbnail
    Tidak Berlaku
    TUGAS DAN FUNGSI | LEMBAGA PEMERINTAH NON DEPARTEMEN
    Kpres 103 TAHUN 2001

    Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Departemen.

    • Ditetapkan: 13 Sep 2001
    • Diundangkan: 13 Sep 2001

    Relevan terhadap

    Thumbnail
    Tidak Berlaku
    RENCANA KERJA PEMERINTAH
    PP 20 TAHUN 2004

    Rencana Kerja Pemerintah

    • Ditetapkan: 05 Agu 2004
    • Diundangkan: 05 Agu 2004

    Relevan terhadap dan

    Thumbnail
    Tidak Berlaku
    PETUNJUK PENYUSUNAN DAN PENGESAHAN | RADAR
    80/PMK.05/2007

    Petunjuk Penyusunan dan Penelaahan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga dan Penyusunan, Penelaahan, Pengesahan dan Pelaksanaan Daftar...

    • Ditetapkan: 18 Jul 2007
    • Diundangkan: 18 Jul 2007
    Thumbnail
    Tidak Berlaku
    ORGANISASI | TATA KERJA
    Kpres 81 TAHUN 2003

    Organisasi dan Tata Kerja Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan.

    • Ditetapkan: 03 Nov 2003
    • Diundangkan: 03 Nov 2003

    Relevan terhadap

    Thumbnail
    Tidak Berlaku
    PENCUCIAN UANG | TINDAK PIDANA
    UU 15 TAHUN 2002

    Tindak Pidana Pencucian Uang.

    • Ditetapkan: 17 Apr 2002
    • Diundangkan: 17 Apr 2002

    Relevan terhadap dan

    Thumbnail
    Tidak Berlaku
    APBN | PEDOMAN PELAKSANAAN
    Kpres 42 TAHUN 2002

    Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

    • Ditetapkan: 28 Jun 2002
    • Diundangkan: 28 Jun 2002

    Relevan terhadap, , dan

    Thumbnail
    Tidak Berlaku
    PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK | JENIS DAN TARIF
    PP 31 TAHUN 2004

    Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kepolisian Negara Republik Indonesia

    • Ditetapkan: 05 Okt 2004
    • Diundangkan: 05 Okt 2004

    Relevan terhadap

    Thumbnail
    Tidak Berlaku
    RENCANA KERJA DAN ANGGARAN | KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA
    PP 21 TAHUN 2004

    Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran dan Kementerian Negara/Lembaga

    • Ditetapkan: 05 Agu 2004
    • Diundangkan: 05 Agu 2004

    Relevan terhadap, , dan

    • 1
    • ...
    • 279
    • 280
    • 281
    • 282

    Loading...
    Quick Look - ??
    • peraturan pajak...
    • transparansi anggaran...
    • pengelolaan utang negara...
    • kebijakan fiskal berkelanjutan...
    • pengawasan keuangan negara...