JDIHN LogoKemenkeu Logo
JDIHN LogoKemenkeu Logo
  • Dokumen Hukum
    • Peraturan
    • Monografi
    • Artikel Hukum
    • Putusan Pengadilan
  • Informasi
    • Regulasi
      • Infografis Regulasi
      • Simplifikasi Regulasi
      • Direktori Regulasi
      • Program Perencanaan
      • Penelitian/Pengkajian Hukum
      • Video Sosialisasi
      • Kamus Hukum
    • Informasi Penunjang
      • Tarif Bunga
      • Kurs Pajak
      • Berita
      • Jurnal HKN
      • Statistik
  • Perihal
    • Tentang Kami
    • Struktur Organisasi
    • Anggota JDIHN
    • Prasyarat
    • Kebijakan Privasi
    • FAQ
    • Website Lama
    • Hubungi Kami

Filter

Jenis Dokumen Hukum
Publikasi
Status
Tajuk Entri Utama
Nomor
Tahun
Tema
Label
Tersedia Konsolidasi
Tersedia Terjemahan

FAQ
Prasyarat
Hubungi Kami
Kemenkeu Logo

Pengelola JDIH Kementerian Keuangan:

  • Biro Hukum, Sekretariat Jenderal
  • Alamat:Gedung Djuanda I, Lantai 13-14
    Jl. Dr. Wahidin Raya No 1, Jakarta Pusat
    Surel:kemenkeu.prime@kemenkeu.go.id

JDIH Kemenkeu

  • Profil
  • Struktur Organisasi
  • Berita JDIH
  • Statistik

Tautan JDIH

  • JDIH Nasional
  • Sekretariat Negara
  • Kemenko Perekonomian
  • Anggota Lainnya

Temukan Kami


Hak Cipta Kementerian Keuangan Republik Indonesia © 2025Situs JDIH Build ID: 14632 (Release ID: 448)

Ditemukan 320 hasil yang relevan dengan "Implementasi e-Faktur dan e-Bupot "
Dalam 0.024 detik
Thumbnail
PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI | HUKUM KEUANGAN NEGARA
71/PUU-IX/2011

Pengujian UU No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintah Daerah [Pasal 14 huruf e dan huruf f]

    Relevan terhadap, , dan

    Thumbnail
    Tidak Berlaku
    TATA CARA PENGAWASAN | KAWASAN BEBAS
    62/PMK.03/2012

    Tata Cara Pengawasan, Pengadministrasian, Pembayaran, Serta Pelunasan Pajak Pertambahan Nilai dan/atau Pajak Penjualan atas Barang Mewah atas Pengelua...

    • Ditetapkan: 26 Apr 2012
    • Diundangkan: 26 Apr 2012

    Relevan terhadap

    Thumbnail
    Tidak Berlaku
    PAJAK PERTAMBAHAN NILAI | SANKSI
    268/PMK.03/2015

    Tata Cara Pemberian Fasilitas Dibebaskan Dari Pengenaan Pajak Pertambahan Nilai atas Impor Dan/ atau Penyerahan Barang Kena Pajak Tertentu yang Bersif...

    • Ditetapkan: 31 Des 2015
    • Diundangkan: 31 Des 2015
    Thumbnail
    PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI | PUTUSAN PENGADILAN
    18/PUU-XV/2017

    Pengujian UU Nomor 1 Tahun 2004 tentang perbendaharaan negara terhadap UUD Negara RI 1945

      Thumbnail
      PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG | PUTUSAN PENGADILAN
      46 P/HUM/2017

      Uji materiil terhadap Pasal 2 angka 3 huruf (f) dan pasal 3 angka 2 huruf (d) PMK 94/PMK.04/2016 ttg pemberitahuan barang kena cukai yang selesai dibu...

        Relevan terhadap

        Thumbnail
        Tidak Berlaku
        DIPA | PETUNJUK PENYUSUNAN DAN PENELAAHAN
        143/PMK.02/2015

        Petunjuk Penyusunan dan Penelaahan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/ Lembaga dan Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran.

        • Ditetapkan: 24 Jul 2015
        • Diundangkan: 24 Jul 2015
        Thumbnail
        Tidak Berlaku
        PENYELESAIAN PERMINTAAN KEMBALI | PEMEGANG PASPOR LUAR NEGERI
        76/PMK.03/2010

        Tata Cara Pengajuan dan Penyelesaian Permintaan Kembali Pajak Pertambahan Nilai Barang Bawaan Orang Pribadi Pemegang Paspor Luar Negeri.

        • Ditetapkan: 31 Mar 2010
        • Diundangkan: 31 Mar 2010
        Thumbnail
        Tidak Berlaku
        PERUBAHAN | ORGANISASI DAN TATAKERJA
        212/PMK.01/2017

        Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 234/PMK.01/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan.

        • Ditetapkan: 29 Des 2017
        • Diundangkan: 29 Des 2017
        Thumbnail
        Tidak Berlaku
        HUKUM KEUANGAN NEGARA | KAWASAN BERIKAT
        147/PMK.04/2011

        Kawasan Berikat.

        • Ditetapkan: 06 Sep 2011
        • Diundangkan: 06 Sep 2011

        Relevan terhadap

        Thumbnail
        Tidak Berlaku
        PENGURANGAN | BARANG MEWAH
        65/PMK.03/2010

        Tata Cara Pengurangan Pajak Pertambahan Nilai atau Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah atas Barang Kena Pajak yang Dikembali...

        • Ditetapkan: 18 Mar 2010
        • Diundangkan: 18 Mar 2010

        Relevan terhadap dan

        • 1
        • ...
        • 28
        • 29
        • 30
        • 31
        • 32

        Loading...
        Quick Look - ??
        • e-Faktur...
        • e-Bupot...
        • implementasi perpajakan digital...
        • sistem administrasi pajak...
        • efisiensi pelaporan pajak...