JDIHN LogoKemenkeu Logo
JDIHN LogoKemenkeu Logo
  • Dokumen Hukum
    • Peraturan
    • Monografi
    • Artikel Hukum
    • Putusan Pengadilan
  • Informasi
    • Regulasi
      • Infografis Regulasi
      • Simplifikasi Regulasi
      • Direktori Regulasi
      • Program Perencanaan
      • Penelitian/Pengkajian Hukum
      • Video Sosialisasi
      • Kamus Hukum
    • Informasi Penunjang
      • Tarif Bunga
      • Kurs Pajak
      • Berita
      • Jurnal HKN
      • Statistik
  • Perihal
    • Tentang Kami
    • Struktur Organisasi
    • Anggota JDIHN
    • Prasyarat
    • Kebijakan Privasi
    • FAQ
    • Website Lama
    • Hubungi Kami

Filter

Jenis Dokumen Hukum
Publikasi
Status
Tajuk Entri Utama
Nomor
Tahun
Tema
Label
Tersedia Konsolidasi
Tersedia Terjemahan

FAQ
Prasyarat
Hubungi Kami
Kemenkeu Logo

Pengelola JDIH Kementerian Keuangan:

  • Biro Hukum, Sekretariat Jenderal
  • Alamat:Gedung Djuanda I, Lantai 13-14
    Jl. Dr. Wahidin Raya No 1, Jakarta Pusat
    Surel:kemenkeu.prime@kemenkeu.go.id

JDIH Kemenkeu

  • Profil
  • Struktur Organisasi
  • Berita JDIH
  • Statistik

Tautan JDIH

  • JDIH Nasional
  • Sekretariat Negara
  • Kemenko Perekonomian
  • Anggota Lainnya

Temukan Kami


Hak Cipta Kementerian Keuangan Republik Indonesia © 2025Situs JDIH Build ID: 14705 (Release-382)

Ditemukan 326 hasil yang relevan dengan "kebijakan anggaran dan ekonomi "
Dalam 0.022 detik
Thumbnail
PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI | HUKUM KEUANGAN NEGARA
54/PUU-XVII/2019

Pengujian materil Pasal 6 ayat (3) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan dan Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang RI No. 15 Tah...

    Relevan terhadap

    Thumbnail
    Tidak Berlaku
    ANALIS KEUANGAN PUSAT DAN DAERAH | STANDAR KOMPETENSI
    171/PMK.07/2015

    Standar Kompetensi Jabatan Fungsional Analis Keuangan Pusat dan Daerah

    • Ditetapkan: 09 Sep 2015
    • Diundangkan: 09 Sep 2015
    Thumbnail
    Tidak Berlaku
    DANA DESA | DANA DESA | BIDANG PERBENDAHARAAN
    263/PMK.05/2014

    Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Transfer Ke Daerah dan Dana Desa.

    • Ditetapkan: 31 Des 2014
    • Diundangkan: 31 Des 2014
    Thumbnail
    Tidak Berlaku
    PEMBIAYAAN | BIDANG PERBENDAHARAAN | PENGELOLAAN PEMBIAYAAN
    271/PMK.05/2014

    Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Hibah.

    • Ditetapkan: 31 Des 2014
    • Diundangkan: 31 Des 2014

    Relevan terhadap

    Thumbnail
    PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI | PUTUSAN PENGADILAN
    29/PUU-XVI/2018

    Pengujian UU Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas terhadap UUD Negara RI Tahun 1945

      Thumbnail
      Tidak Berlaku
      PELAPORAN | IURAN PENSIUN
      243/PMK.02/2016

      Pelaporan Pengelolaan Akumulasi Iuran Pensiun Pegawai Negeri Sipil dan Pejabat Negara.

      • Ditetapkan: 30 Des 2016
      • Diundangkan: 30 Des 2016
      Thumbnail
      Tidak Berlaku
      INFRASTRUKTUR | BIDANG PENGELOLAAN PEMBIAYAAN RESIKO | TATACARA PEMBAYARAN
      260/PMK.08/2016

      Tata Cara Pembayaran Ketersediaan Layanan pada Proyek Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha dalam Rangka Penyediaan Infrastruktur.

      • Ditetapkan: 30 Des 2016
      • Diundangkan: 30 Des 2016
      Thumbnail
      Tidak Berlaku
      PETUNJUK PENYUSUNAN DAN PENGESAHAN | DIPA
      160/PMK.02/2012

      Petunjuk Penyusunan dan Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran.

      • Ditetapkan: 19 Okt 2012
      • Diundangkan: 19 Okt 2012

      Relevan terhadap

      Thumbnail
      Tidak Berlaku
      DANA DESA | BIDANG PERIMBANGAN KEUANGAN | HUKUM KEUANGAN NEGARA
      50/PMK.07/2017

      Pengelolaan Transfer Ke Daerah dan Dana Desa.

      • Ditetapkan: 04 Apr 2017
      • Diundangkan: 04 Apr 2017
      Thumbnail
      Tidak Berlaku
      BIDANG PERBENDAHARAAN | SISTEM AKUNTANSI
      220/PMK.05/2016

      Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Badan Layanan Umum.

      • Ditetapkan: 30 Des 2016
      • Diundangkan: 30 Des 2016
      • 1
      • ...
      • 28
      • 29
      • 30
      • ...
      • 33

      Loading...
      Quick Look - ??
      • kebijakan fiskal...
      • analisis anggaran daerah...
      • pengelolaan utang negara...
      • kebijakan ekonomi makro...
      • perencanaan keuangan publik...