JDIHN LogoKemenkeu Logo
JDIHN LogoKemenkeu Logo
  • Dokumen Hukum
    • Peraturan
    • Monografi
    • Artikel Hukum
    • Putusan Pengadilan
  • Informasi
    • Regulasi
      • Infografis Regulasi
      • Simplifikasi Regulasi
      • Direktori Regulasi
      • Program Perencanaan
      • Penelitian/Pengkajian Hukum
      • Video Sosialisasi
      • Kamus Hukum
    • Informasi Penunjang
      • Tarif Bunga
      • Kurs Pajak
      • Berita
      • Jurnal HKN
      • Statistik
  • Perihal
    • Tentang Kami
    • Struktur Organisasi
    • Anggota JDIHN
    • Prasyarat
    • Kebijakan Privasi
    • FAQ
    • Website Lama
    • Hubungi Kami

Filter

Jenis Dokumen Hukum
Publikasi
Status
Tajuk Entri Utama
Nomor
Tahun
Tema
Label
Tersedia Konsolidasi
Tersedia Terjemahan

FAQ
Prasyarat
Hubungi Kami
Kemenkeu Logo

Pengelola JDIH Kementerian Keuangan:

  • Biro Hukum, Sekretariat Jenderal
  • Alamat:Gedung Djuanda I, Lantai 13-14
    Jl. Dr. Wahidin Raya No 1, Jakarta Pusat
    Surel:kemenkeu.prime@kemenkeu.go.id

JDIH Kemenkeu

  • Profil
  • Struktur Organisasi
  • Berita JDIH
  • Statistik

Tautan JDIH

  • JDIH Nasional
  • Sekretariat Negara
  • Kemenko Perekonomian
  • Anggota Lainnya

Temukan Kami


Hak Cipta Kementerian Keuangan Republik Indonesia © 2025Situs JDIH Build No. Unknown

Ditemukan 311 hasil yang relevan dengan "laporan audit "
Dalam 0.016 detik
Thumbnail
Tidak Berlaku
TARIF BLU | BIDANG PERBENDAHARAAN | KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN
92/PMK.05/2016

Tarif Layanan Badan Layanan Umum Balai Besar Teknologi Pencegahan Pencemaran Industri pada Kementrian Perindustrian.

  • Ditetapkan: 09 Jun 2016
  • Diundangkan: 09 Jun 2016
Thumbnail
Tidak Berlaku
KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS | BIDANG BEA CUKAI
120/PMK.04/2017

Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 47/PMK.04/2012 tentang Tata Laksana Pemasukan dan Pengeluaran Barang Ke dan Dari Kawasan yang Telah Di...

  • Ditetapkan: 31 Agu 2017
  • Diundangkan: 31 Agu 2017
Thumbnail
PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI | PUTUSAN PENGADILAN
18/PUU-XV/2017

Pengujian UU Nomor 1 Tahun 2004 tentang perbendaharaan negara terhadap UUD Negara RI 1945

    Thumbnail
    Tidak Berlaku
    HIMPUNAN PERATURAN | BIDANG BEA CUKAI
    PER-16/BC/2016

    Petunjuk Pelaksanaan Pengeluaran Barang Impor untuk Dipakai

    • Ditetapkan: 29 Apr 2016
    • Diundangkan: 29 Apr 2016

    Relevan terhadap

    Thumbnail
    Tidak Berlaku
    HUKUM KEUANGAN NEGARA | GUDANG BERIKAT
    143/PMK.04/2011

    Gudang Berikat.

    • Ditetapkan: 26 Agu 2011
    • Diundangkan: 05 Sep 2011

    Relevan terhadap

    Thumbnail
    Tidak Berlaku
    PERTAMBANGAN MINYAK BUMI DAN GAS BUMI | SUMBER DAYA ALAM
    136/PMK.07/2009

    Alokasi Kurang Bayar dan Bagi Hasil Sumber Daya Alam Pertambangan Minyak Bumi dan Gas Bumi Tahun Anggaran 2008.

    • Ditetapkan: 25 Agu 2009
    • Diundangkan: 25 Agu 2009

    Relevan terhadap

    Thumbnail
    PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI | HUKUM KEUANGAN NEGARA
    77/PUU-IX/2011

    Uji materiil Pasal 4, Pasal 8, Pasal 10, dan Pasal 12 ayat (1) Undang-Undang PUPN terhadap Pasal 24D ayat (1) dan Pasal 33 ayat (4) UUD 1945

      Relevan terhadap

      Thumbnail
      Tidak Berlaku
      HUKUM KEUANGAN NEGARA | KAWASAN BERIKAT
      147/PMK.04/2011

      Kawasan Berikat.

      • Ditetapkan: 06 Sep 2011
      • Diundangkan: 06 Sep 2011

      Relevan terhadap

      Thumbnail
      HUKUM KEUANGAN NEGARA | PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI
      60/PUU-IX/2011

      PUU Nomor 11/2011 tentang Perubahan Atas UU 10/2010 tentang APBN TA 2011

        Relevan terhadap

        Thumbnail
        Tidak Berlaku
        DANA BAGI HASIL | ALOKASI KURANG BAYAR
        164/PMK.07/2009

        Alokasi Kurang Bayar Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Pertambangan Minyak Bumi dan Gas Bumi Tahun Anggaran 2008.

        • Ditetapkan: 04 Nov 2009
        • Diundangkan: 04 Nov 2009

        Relevan terhadap

        • 1
        • ...
        • 28
        • 29
        • 30
        • 31
        • 32

        Loading...
        Quick Look - ??
        • laporan audit keuangan...
        • transparansi pengelolaan anggaran...
        • evaluasi kinerja kementerian...
        • kepatuhan terhadap regulasi...
        • analisis risiko keuangan...