JDIHN LogoKemenkeu Logo
JDIHN LogoKemenkeu Logo
  • Dokumen Hukum
    • Peraturan
    • Monografi
    • Artikel Hukum
    • Putusan Pengadilan
  • Informasi
    • Regulasi
      • Infografis Regulasi
      • Simplifikasi Regulasi
      • Direktori Regulasi
      • Program Perencanaan
      • Penelitian/Pengkajian Hukum
      • Video Sosialisasi
      • Kamus Hukum
    • Informasi Penunjang
      • Tarif Bunga
      • Kurs Pajak
      • Berita
      • Jurnal HKN
      • Statistik
  • Perihal
    • Tentang Kami
    • Struktur Organisasi
    • Anggota JDIHN
    • Prasyarat
    • Kebijakan Privasi
    • FAQ
    • Website Lama
    • Hubungi Kami

Filter

Jenis Dokumen Hukum
Publikasi
Status
Tajuk Entri Utama
Nomor
Tahun
Tema
Label
Tersedia Konsolidasi
Tersedia Terjemahan

FAQ
Prasyarat
Hubungi Kami
Kemenkeu Logo

Pengelola JDIH Kementerian Keuangan:

  • Biro Hukum, Sekretariat Jenderal
  • Alamat:Gedung Djuanda I, Lantai 13-14
    Jl. Dr. Wahidin Raya No 1, Jakarta Pusat
    Surel:kemenkeu.prime@kemenkeu.go.id

JDIH Kemenkeu

  • Profil
  • Struktur Organisasi
  • Berita JDIH
  • Statistik

Tautan JDIH

  • JDIH Nasional
  • Sekretariat Negara
  • Kemenko Perekonomian
  • Anggota Lainnya

Temukan Kami


Hak Cipta Kementerian Keuangan Republik Indonesia © 2025Situs JDIH Build ID: 14632 (Release ID: 448)

Ditemukan 65 hasil yang relevan dengan "Keterbukaan Anggaran Negara "
Dalam 0.02 detik
Thumbnail
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG NASIONAL(RPJP)
UU 17 TAHUN 2007

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025

  • Ditetapkan: 05 Feb 2007
  • Diundangkan: 05 Feb 2007

Relevan terhadap

Thumbnail
YAYASAN
UU 16 TAHUN 2001

Yayasan.

  • Ditetapkan: 06 Agu 2001
  • Diundangkan: 06 Agu 2001

Relevan terhadap

Thumbnail
PERKOPERASIAN
UU 25 TAHUN 1992

Perkoperasian

  • Ditetapkan: 21 Okt 1992
  • Diundangkan: 21 Okt 1992

Relevan terhadap

Thumbnail
PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI | HUKUM KEUANGAN NEGARA
34/PUU-XX/2022

Pengujian Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

    Relevan terhadap dan

    Thumbnail
    PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG | HUKUM KEUANGAN NEGARA
    32 P/HUM/2021

    Permohonan Keberatan Hak Uji Materiil Terhadap Pasal 73 ayat (1), (2), (3), (4), (5), (6), dan (7) Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang B...

      Relevan terhadap dan

      Thumbnail
      PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI | PUTUSAN PENGADILAN
      5/PUU-XVI/2018

      Pengujian UU Nomor 15 Tahun 2017 tentang APBN TA 2018 terhadap UUD Negara RI Tahun 1945

        Relevan terhadap dan

        Thumbnail
        PUTUSAN PENGADILAN | PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG
        07 P/HUM/2018

        Uji materiil terhadap PP 47 tahun 2017 tentang penambahan PMN RI ke dalam modal saham PT Inalum

          Relevan terhadap

          Thumbnail
          Tidak Berlaku
          HUKUM KEUANGAN NEGARA | BIDANG PERIMBANGAN KEUANGAN
          18/PMK.07/2023

          Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 76/PMK.07/2022 tentang Pengelolaan Penerimaan Dalam Rangka Otonomi Khusus

          • Ditetapkan: 28 Feb 2023
          • Diundangkan: 01 Mar 2023
          Thumbnail
          PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG | PUTUSAN PENGADILAN
          23 P/HUM/2018

          Uji materiil terhadap pasal 3 ayat (2), ayat (3) dan ayat (4), pasal 5 ayat (2), pasal 11, pasal 11A, pasal 11B, Pasal 11C, Pasal 11D, dan pasal 11E P...

            Relevan terhadap

            Thumbnail
            PUTUSAN PENGADILAN | PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI
            57/PUU-XIV/2016

            Pengujuan UU no. 11 tahun 2016 tentang Pengampunan Pajak (Pasal 1 angka 1 dan angka 7, Pasal 3 ayat (1), Pasal 4, Pasal 5, Pasal 6, Pasal 11 ayat (2)...

              Relevan terhadap

              • 1
              • 2
              • 3
              • 4
              • ...
              • 7

              Loading...
              Quick Look - ??
              • Keterbukaan Anggaran Negara...
              • Transparansi Pengelolaan Keuangan...
              • Partisipasi Publik dalam Anggaran...
              • Akuntabilitas Fiskal...
              • Efisiensi Pembelanjaan Negara...