JDIHN LogoKemenkeu Logo
JDIHN LogoKemenkeu Logo
  • Dokumen Hukum
    • Peraturan
    • Monografi
    • Artikel Hukum
    • Putusan Pengadilan
  • Informasi
    • Regulasi
      • Infografis Regulasi
      • Simplifikasi Regulasi
      • Direktori Regulasi
      • Program Perencanaan
      • Penelitian/Pengkajian Hukum
      • Video Sosialisasi
      • Kamus Hukum
    • Informasi Penunjang
      • Tarif Bunga
      • Kurs Pajak
      • Berita
      • Jurnal HKN
      • Statistik
  • Perihal
    • Tentang Kami
    • Struktur Organisasi
    • Anggota JDIHN
    • Prasyarat
    • Kebijakan Privasi
    • FAQ
    • Website Lama
    • Hubungi Kami

Filter

Jenis Dokumen Hukum
Publikasi
Status
Tajuk Entri Utama
Nomor
Tahun
Tema
Label
Tersedia Konsolidasi
Tersedia Terjemahan

FAQ
Prasyarat
Hubungi Kami
Kemenkeu Logo

Pengelola JDIH Kementerian Keuangan:

  • Biro Hukum, Sekretariat Jenderal
  • Alamat:Gedung Djuanda I, Lantai 13-14
    Jl. Dr. Wahidin Raya No 1, Jakarta Pusat
    Surel:kemenkeu.prime@kemenkeu.go.id

JDIH Kemenkeu

  • Profil
  • Struktur Organisasi
  • Berita JDIH
  • Statistik

Tautan JDIH

  • JDIH Nasional
  • Sekretariat Negara
  • Kemenko Perekonomian
  • Anggota Lainnya

Temukan Kami


Hak Cipta Kementerian Keuangan Republik Indonesia © 2025Situs JDIH Build ID: 14705 (Release-382)

Ditemukan 556 hasil yang relevan dengan "Optimalisasi penerimaan pajak dan pembangunan ekonomi "
Dalam 0.029 detik
Thumbnail
STANDAR BIAYA KELUARAN | KEUANGAN NEGARA
PMK 3 TAHUN 2026

Standar Biaya Keluaran dalam Penganggaran Kementerian Negara/Lembaga

  • Ditetapkan: 26 Jan 2026
  • Diundangkan: 09 Feb 2026

Relevan terhadap, , dan

Thumbnail
KEMENTERIAN KEUANGAN
PERPRES 158 TAHUN 2024

Kementerian Keuangan

  • Ditetapkan: 05 Nov 2024
  • Diundangkan: 05 Nov 2024

Relevan terhadap, , dan

Thumbnail
KEMENTERIAN DESA DAN PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL | PNBP
PMK 105 TAHUN 2024

Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Bersifat Volatil yang Berlaku pada Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal

  • Ditetapkan: 13 Des 2024
  • Diundangkan: 19 Des 2024

Relevan terhadap, , dan

Thumbnail
HUKUM KEUANGAN NEGARA | BIDANG ANGGARAN
PMK 24 TAHUN 2024

Tata Cara Penundaan dan/atau Pemotongan Penyaluran Dana Transfer ke Daerah atas Pemenuhan Belanja Wajib dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

  • Ditetapkan: 16 Apr 2024
  • Diundangkan: 02 Mei 2024

Relevan terhadap

Thumbnail
HUKUM KEUANGAN NEGARA | BIDANG BEA CUKAI
PMK 96 TAHUN 2023

Ketentuan Kepabeanan, Cukai, dan Pajak atas Impor dan Ekspor Barang Kiriman

  • Ditetapkan: 15 Sep 2023
  • Diundangkan: 18 Sep 2023

Relevan terhadap

Thumbnail
PELAPORAN | SISTEM INTI ADMINISTRASI PERPAJAKAN
PER-11/PJ/2025

Ketentuan Pelaporan Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai, Pajak Penjualan atas Barang Mewah, dan Bea Meterai dalam rangka Pelaksanaan Sistem Int...

  • Ditetapkan: 22 Mei 2025
  • Diundangkan: 22 Mei 2025

Relevan terhadap, , dan

Thumbnail
HUKUM KEUANGAN NEGARA | BIDANG ANGGARAN
PMK 30 TAHUN 2023

Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Sekretariat Badan Pengatur Jalan Tol, Kementerian Pekerjaan Umum dan Peruma...

  • Ditetapkan: 15 Mar 2023
  • Diundangkan: 17 Mar 2023

Relevan terhadap

Thumbnail
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA | HUKUM KEUANGAN NEGARA
UU 19 TAHUN 2023

Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2024

  • Ditetapkan: 16 Okt 2023
  • Diundangkan: 16 Okt 2023

Relevan terhadap, , dan

Thumbnail
PEMERINTAH PUSAT | KEBIJAKAN AKUNTANSI
PMK 100 TAHUN 2025

Kebijakan Akuntansi Pemerintah Pusat

  • Ditetapkan: 23 Des 2025
  • Diundangkan: 31 Des 2025

Relevan terhadap

Thumbnail
PENILAIAN | PAJAK BUMI DAN BANGUNAN
PMK 85 TAHUN 2024

Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan

  • Ditetapkan: 25 Okt 2024
  • Diundangkan: 26 Nov 2024

Relevan terhadap

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • ...
  • 56

Loading...
Quick Look - ??
  • optimalisasi penerimaan pajak...
  • pembangunan ekonomi berkelanjutan...
  • reformasi perpajakan...
  • strategi peningkatan basis pajak...
  • peran kementerian keuangan dalam pertumbuhan ekonomi...