JDIHN LogoKemenkeu Logo
JDIHN LogoKemenkeu Logo
  • Dokumen Hukum
    • Peraturan
    • Monografi
    • Artikel Hukum
    • Putusan Pengadilan
  • Informasi
    • Regulasi
      • Infografis Regulasi
      • Simplifikasi Regulasi
      • Direktori Regulasi
      • Program Perencanaan
      • Penelitian/Pengkajian Hukum
      • Video Sosialisasi
      • Kamus Hukum
    • Informasi Penunjang
      • Tarif Bunga
      • Kurs Pajak
      • Berita
      • Jurnal HKN
      • Statistik
  • Perihal
    • Tentang Kami
    • Struktur Organisasi
    • Anggota JDIHN
    • Prasyarat
    • Kebijakan Privasi
    • FAQ
    • Website Lama
    • Hubungi Kami

Filter

Jenis Dokumen Hukum
Publikasi
Status
Tajuk Entri Utama
Nomor
Tahun
Tema
Label
Tersedia Konsolidasi
Tersedia Terjemahan

FAQ
Prasyarat
Hubungi Kami
Kemenkeu Logo

Pengelola JDIH Kementerian Keuangan:

  • Biro Hukum, Sekretariat Jenderal
  • Alamat:Gedung Djuanda I, Lantai 13-14
    Jl. Dr. Wahidin Raya No 1, Jakarta Pusat
    Surel:kemenkeu.prime@kemenkeu.go.id

JDIH Kemenkeu

  • Profil
  • Struktur Organisasi
  • Berita JDIH
  • Statistik

Tautan JDIH

  • JDIH Nasional
  • Sekretariat Negara
  • Kemenko Perekonomian
  • Anggota Lainnya

Temukan Kami


Hak Cipta Kementerian Keuangan Republik Indonesia © 2025Situs JDIH Build No. 14577

Ditemukan 64 hasil yang relevan dengan "Peningkatan audit internal "
Dalam 0.042 detik
Thumbnail
BIDANG UMUM | STANDAR REVIU
10/PMK.09/2015

Standar Reviu atas Laporan Keuangan Bendahara Umum Negara.

  • Ditetapkan: 12 Jan 2015
  • Diundangkan: 12 Jan 2015
Thumbnail
INTERN PEMERINTAH | SISTEM PENGENDALIAN
PP 60 TAHUN 2008

Sistem Pengendalian Intern Pemerintah.

  • Ditetapkan: 28 Agu 2008
  • Diundangkan: 28 Agu 2008

Relevan terhadap

Thumbnail
PERKERETAAPIAN
UU 23 TAHUN 2007

Perkeretaapian.

  • Ditetapkan: 25 Apr 2007
  • Diundangkan: 25 Apr 2007
Thumbnail
HUKUM KEUANGAN NEGARA | PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG
39 P/HUM/2020

Permohonan Keberatan Hak Uji Materiil Terhadap Pasal 34 dan Pasal 42 Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pre...

    Relevan terhadap dan

    Thumbnail
    PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG | HUKUM KEUANGAN NEGARA
    41 P/HUM/2020

    Permohonan Keberatan Hak Uji Materiil Terhadap Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 64 Tahun 2020 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presid...

      Relevan terhadap dan

      Thumbnail
      HUKUM KEUANGAN NEGARA | PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG
      36 P/HUM/2020

      Permohonan keberatan hak uji materiil terhadap Pasal 1 ayat (1) huruf h dan Pasal 1 ayat (2) huruf h Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 81 ...

        Relevan terhadap, , dan

        Thumbnail
        PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG | HUKUM KEUANGAN NEGARA
        36 P/HUM/2020

        Permohonan keberatan hak uji materiil terhadap Pasal 1 ayat (1) huruf h dan Pasal 1 ayat (2) huruf h Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 81 ...

          Relevan terhadap, , dan

          Thumbnail
          Tidak Berlaku
          HUKUM KEUANGAN NEGARA | BIDANG UMUM
          PMK 135 TAHUN 2023

          Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 118/PMK.01/2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan

          • Ditetapkan: 07 Des 2023
          • Diundangkan: 11 Des 2023
          Thumbnail
          Tidak Berlaku
          HUKUM KEUANGAN NEGARA | BIDANG UMUM
          118/PMK.01/2021

          Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan

          • Ditetapkan: 08 Sep 2021
          • Diundangkan: 09 Sep 2021

          Relevan terhadap

          Thumbnail
          Tidak Berlaku
          ORGANISASI | KEMENTERIAN KEUANGAN
          217/PMK.01/2018

          Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan

          • Ditetapkan: 31 Des 2018
          • Diundangkan: 31 Des 2018

          Relevan terhadap

          • 1
          • 2
          • 3
          • 4
          • ...
          • 7

          Loading...
          Quick Look - ??
          • audit internal yang efektif...
          • strategi peningkatan kualitas audit...
          • pengelolaan risiko dalam audit...
          • pelaporan akuntabilitas publik...
          • pemantauan kepatuhan regulasi...