JDIHN LogoKemenkeu Logo
JDIHN LogoKemenkeu Logo
  • Dokumen Hukum
    • Peraturan
    • Monografi
    • Artikel Hukum
    • Putusan Pengadilan
  • Informasi
    • Regulasi
      • Infografis Regulasi
      • Simplifikasi Regulasi
      • Direktori Regulasi
      • Program Perencanaan
      • Penelitian/Pengkajian Hukum
      • Video Sosialisasi
      • Kamus Hukum
    • Informasi Penunjang
      • Tarif Bunga
      • Kurs Pajak
      • Berita
      • Jurnal HKN
      • Statistik
  • Perihal
    • Tentang Kami
    • Struktur Organisasi
    • Anggota JDIHN
    • Prasyarat
    • Kebijakan Privasi
    • FAQ
    • Website Lama
    • Hubungi Kami

Filter

Jenis Dokumen Hukum
Publikasi
Status
Tajuk Entri Utama
Nomor
Tahun
Tema
Label
Tersedia Konsolidasi
Tersedia Terjemahan

FAQ
Prasyarat
Hubungi Kami
Kemenkeu Logo

Pengelola JDIH Kementerian Keuangan:

  • Biro Hukum, Sekretariat Jenderal
  • Alamat:Gedung Djuanda I, Lantai 13-14
    Jl. Dr. Wahidin Raya No 1, Jakarta Pusat
    Surel:kemenkeu.prime@kemenkeu.go.id

JDIH Kemenkeu

  • Profil
  • Struktur Organisasi
  • Berita JDIH
  • Statistik

Tautan JDIH

  • JDIH Nasional
  • Sekretariat Negara
  • Kemenko Perekonomian
  • Anggota Lainnya

Temukan Kami


Hak Cipta Kementerian Keuangan Republik Indonesia © 2025Situs JDIH Build No. 14577

Ditemukan 44 hasil yang relevan dengan "Transparansi Sistem Penganggaran "
Dalam 0.05 detik
Thumbnail
BIDANG KEUANGAN | HUKUM KEUANGAN NEGARA
UU 17 TAHUN 2003

Keuangan negara

  • Ditetapkan: 05 Apr 2003
  • Diundangkan: 04 Mei 2003
Thumbnail
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG NASIONAL(RPJP)
UU 17 TAHUN 2007

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025

  • Ditetapkan: 05 Feb 2007
  • Diundangkan: 05 Feb 2007

Relevan terhadap

Thumbnail
Tidak Berlaku
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA | PENGELOLAAN DANA
16/PMK.07/2023

Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 15/PMK.07/2020 tentang Pengelolaan Dana Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta

  • Ditetapkan: 28 Feb 2023
  • Diundangkan: 01 Mar 2023

Relevan terhadap

Thumbnail
Tidak Berlaku
HUKUM ADMINISTRASI NEGARA | BIDANG PERIMBANGAN KEUANGAN
76/PMK.07/2022

Pengelolaan Penerimaan dalam Rangka Otonomi Khusus

  • Ditetapkan: 18 Apr 2022
  • Diundangkan: 18 Apr 2022

Relevan terhadap

Thumbnail
Tidak Berlaku
BIDANG PERBENDAHARAAN | HUKUM KEUANGAN NEGARA
234/PMK.05/2020

Kebijakan Akuntansi Pemerintah Pusat

  • Ditetapkan: 30 Des 2020
  • Diundangkan: 30 Des 2020
Thumbnail
PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI | HUKUM KEUANGAN NEGARA
37/PUU-XVIII/2020

Pengujian Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuanga...

    Relevan terhadap, , dan

    Thumbnail
    HUKUM KEUANGAN NEGARA | PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI
    49/PUU-XVIII/2020

    Pengujian Materiil dan Formil Lampiran Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2...

      Relevan terhadap dan

      Thumbnail
      HUKUM KEUANGAN NEGARA | PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI
      75/PUU-XVIII/2020

      Pengujian Formil dan Materiil (Pasal 2 ayat (1), Pasal 6 ayat (12), Pasal 27 dan Pasal 28 Lampiran Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan ...

        Relevan terhadap dan

        Thumbnail
        HUKUM KEUANGAN NEGARA | PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI
        42/PUU-XVIII/2020

        Pengujian Formil dan Pengujian Materiil Lampiran UU 2/2020 tentang Penetapan Peraturan Perpu 1/2020 Menjadi Undang-Undang [Ps 1, Ps 2 ayat (1) huruf ...

          Relevan terhadap

          Thumbnail
          PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI | HUKUM KEUANGAN NEGARA
          45/PUU-XVIII/2020

          Uji Materi Pasal 2, Pasal 12 ayat (2), Pasal 27 dan Pasal 28 angka 3 dan 10 Lampiran UU Nomor 2 tahun 2020 tentang Penetapan Perppu Nomor 1 Tahun 2020...

            Relevan terhadap

            • 1
            • 2
            • 3
            • 4
            • 5

            Loading...
            Quick Look - ??
            • Transparansi penganggaran kementerian keuangan...
            • partisipasi publik dalam anggaran...
            • akuntabilitas penganggaran pemerintah...
            • manajemen keuangan publik yang transparan...
            • audit anggaran dan pelaporan keuangan...