JDIHN LogoKemenkeu Logo
JDIHN LogoKemenkeu Logo
  • Dokumen Hukum
    • Peraturan
    • Monografi
    • Artikel Hukum
    • Putusan Pengadilan
  • Informasi
    • Regulasi
      • Infografis Regulasi
      • Simplifikasi Regulasi
      • Direktori Regulasi
      • Program Perencanaan
      • Penelitian/Pengkajian Hukum
      • Video Sosialisasi
      • Kamus Hukum
    • Informasi Penunjang
      • Tarif Bunga
      • Kurs Pajak
      • Berita
      • Jurnal HKN
      • Statistik
  • Perihal
    • Tentang Kami
    • Struktur Organisasi
    • Anggota JDIHN
    • Prasyarat
    • Kebijakan Privasi
    • FAQ
    • Website Lama
    • Hubungi Kami

Filter

Jenis Dokumen Hukum
Publikasi
Status
Tajuk Entri Utama
Nomor
Tahun
Tema
Label
Tersedia Konsolidasi
Tersedia Terjemahan

FAQ
Prasyarat
Hubungi Kami
Kemenkeu Logo

Pengelola JDIH Kementerian Keuangan:

  • Biro Hukum, Sekretariat Jenderal
  • Alamat:Gedung Djuanda I, Lantai 13-14
    Jl. Dr. Wahidin Raya No 1, Jakarta Pusat
    Surel:kemenkeu.prime@kemenkeu.go.id

JDIH Kemenkeu

  • Profil
  • Struktur Organisasi
  • Berita JDIH
  • Statistik

Tautan JDIH

  • JDIH Nasional
  • Sekretariat Negara
  • Kemenko Perekonomian
  • Anggota Lainnya

Temukan Kami


Hak Cipta Kementerian Keuangan Republik Indonesia © 2025Situs JDIH Build No. 14577

Ditemukan 36 hasil yang relevan dengan "analisis risiko pinjaman publik "
Dalam 0.057 detik
Thumbnail
Tidak Berlaku
KEMENTERIAN KEUANGAN | ORGANISASI DAN TATAKERJA
87/PMK.01/2019

Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 217/PMK.01/2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan.

  • Ditetapkan: 11 Jun 2019
  • Diundangkan: 11 Jun 2019
Thumbnail
HUKUM KEUANGAN NEGARA | PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI
5/PUU-XVIII/2020

Uji Materi Pasal 5 ayat (1) UU Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian

    Relevan terhadap

    Thumbnail
    PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI | HUKUM KEUANGAN NEGARA
    61/PUU-XVIII/2020

    Uji Materi Pasal 77 UU No 19 Tahun 2003 tentang BUMN terhadap UUD 1945

      Relevan terhadap

      Thumbnail
      PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI | HUKUM KEUANGAN NEGARA
      37/PUU-XVIII/2020

      Pengujian Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuanga...

        Relevan terhadap

        Thumbnail
        PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI | HUKUM KEUANGAN NEGARA
        54/PUU-XVII/2019

        Pengujian materil Pasal 6 ayat (3) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan dan Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang RI No. 15 Tah...

          Relevan terhadap

          Thumbnail
          Tidak Berlaku
          BIDANG UMUM | STRUKTUR ORGANISASI
          234/PMK.01/2015

          Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan.

          • Ditetapkan: 21 Des 2015
          • Diundangkan: 21 Des 2015
          Thumbnail
          Tidak Berlaku
          BIDANG ANGGARAN | ANGGARAN KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA
          142/PMK.02/2018

          Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 94/PMK.02/2017 tentang Petunjuk Penyusunan dan Penelaahan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negar...

          • Ditetapkan: 29 Okt 2018
          • Diundangkan: 29 Okt 2018
          Thumbnail
          Tidak Berlaku
          KLASIFIKASI | ANGGARAN
          127/PMK.02/2015

          Klasifikasi Anggaran.

          • Ditetapkan: 07 Jul 2015
          • Diundangkan: 07 Jul 2015
          Thumbnail
          PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI | PUTUSAN PENGADILAN
          18/PUU-XV/2017

          Pengujian UU Nomor 1 Tahun 2004 tentang perbendaharaan negara terhadap UUD Negara RI 1945

            Thumbnail
            Tidak Berlaku
            ANGGARAN | KLASIFIKASI
            101/PMK.02/2011

            Klasifikasi Anggaran.

            • Ditetapkan: 11 Jul 2011
            • Diundangkan: 11 Jul 2011
            • 1
            • 2
            • 3
            • 4

            Loading...
            Quick Look - ??
            • analisis risiko kredit publik...
            • strategi manajemen risiko pinjaman...
            • evaluasi dampak pinjaman pemerintah...
            • pengawasan keuangan publik...
            • pelaporan transparansi pinjaman...