JDIHN LogoKemenkeu Logo
JDIHN LogoKemenkeu Logo
  • Dokumen Hukum
    • Peraturan
    • Monografi
    • Artikel Hukum
    • Putusan Pengadilan
  • Informasi
    • Regulasi
      • Infografis Regulasi
      • Simplifikasi Regulasi
      • Direktori Regulasi
      • Program Perencanaan
      • Penelitian/Pengkajian Hukum
      • Video Sosialisasi
      • Kamus Hukum
    • Informasi Penunjang
      • Tarif Bunga
      • Kurs Pajak
      • Berita
      • Jurnal HKN
      • Statistik
  • Perihal
    • Tentang Kami
    • Struktur Organisasi
    • Anggota JDIHN
    • Prasyarat
    • Kebijakan Privasi
    • FAQ
    • Website Lama
    • Hubungi Kami

Filter

Jenis Dokumen Hukum
Publikasi
Status
Tajuk Entri Utama
Nomor
Tahun
Tema
Label
Tersedia Konsolidasi
Tersedia Terjemahan

FAQ
Prasyarat
Hubungi Kami
Kemenkeu Logo

Pengelola JDIH Kementerian Keuangan:

  • Biro Hukum, Sekretariat Jenderal
  • Alamat:Gedung Djuanda I, Lantai 13-14
    Jl. Dr. Wahidin Raya No 1, Jakarta Pusat
    Surel:kemenkeu.prime@kemenkeu.go.id

JDIH Kemenkeu

  • Profil
  • Struktur Organisasi
  • Berita JDIH
  • Statistik

Tautan JDIH

  • JDIH Nasional
  • Sekretariat Negara
  • Kemenko Perekonomian
  • Anggota Lainnya

Temukan Kami


Hak Cipta Kementerian Keuangan Republik Indonesia © 2025Situs JDIH Build ID: 14705 (Release-382)

Ditemukan 239 hasil yang relevan dengan "anggaran bantuan sosial "
Dalam 0.015 detik
Thumbnail
HUKUM KEUANGAN NEGARA
PER-5/PB/2024

Petunjuk Teknis Penilaian Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran Belanja Kementerian Negara/Lembaga

  • Ditetapkan: 02 Mei 2024
  • Diundangkan: 02 Mei 2024

Relevan terhadap

Thumbnail
COVID 19 DAN PEN | HUKUM KEUANGAN NEGARA | BIDANG ANGGARAN
136/PMK.02/2020

Tata Cara Penyediaan, Pembayaran, dan Pertanggungjawaban Bantuan Pembayaran Tagihan Listrik Perusahaan Perseroan (Persero) PT Perusahaan Listrik Negar...

  • Ditetapkan: 21 Sep 2020
  • Diundangkan: 22 Sep 2020

Relevan terhadap dan

Thumbnail
COVID 19 DAN PEN | HUKUM KEUANGAN NEGARA | BIDANG PERIMBANGAN KEUANGAN
114/PMK.07/2020

Pengelolaan Dana Insentif Daerah Tambahan Periode Kedua Tahun Anggaran 2020

  • Ditetapkan: 28 Agu 2020
  • Diundangkan: 31 Agu 2020

Relevan terhadap

Thumbnail
BIDANG PERIMBANGAN KEUANGAN | HUKUM KEUANGAN NEGARA
151/PMK.07/2020

Pengelolaan Dana Insentif Daerah Tambahan Periode Ketiga Tahun Anggaran 2020

  • Ditetapkan: 08 Okt 2020
  • Diundangkan: 08 Okt 2020

Relevan terhadap

Thumbnail
HUKUM KEUANGAN NEGARA | BIDANG PERBENDAHARAAN
182/PMK.05/2022

Piloting Pembayaran dalam rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara melalui Platform Pembayaran Pemerintah

  • Ditetapkan: 06 Des 2022
  • Diundangkan: 09 Des 2022

Relevan terhadap dan

Thumbnail
COVID 19 DAN PEN | HUKUM KEUANGAN NEGARA | TAHUN ANGGARAN 2020
87/PMK.07/2020

Pengelolaan Dana Insentif Daerah Tambahan Tahun Anggaran 2020

  • Ditetapkan: 16 Jul 2020
  • Diundangkan: 16 Jul 2020

Relevan terhadap dan

Thumbnail
KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA | PERUBAHAN
228/PMK.05/2016

Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 254/ Pmk.05/2015 tentang Belanja Bantuan Sosial pada Kementerian Negara/Lembaga.

  • Ditetapkan: 30 Des 2016
  • Diundangkan: 30 Des 2016

Relevan terhadap, , dan

Thumbnail
RENCANA STRATEGIS | BIDANG UMUM
PMK 70 Tahun 2025

Rencana Strategis Kementerian Keuangan Tahun 2025 - 2029

  • Ditetapkan: 10 Okt 2025
  • Diundangkan: 03 Nov 2025

Relevan terhadap, , dan

Thumbnail
CIPTA KERJA | CIPTA KERJA | MINERAL
PP 25 TAHUN 2021

Penyelenggaraan Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral

  • Ditetapkan: 02 Feb 2021
  • Diundangkan: 02 Feb 2021

Relevan terhadap

Thumbnail
COVID-19 | COVID 19 DAN PEN | HUKUM KEUANGAN NEGARA | BIDANG ANGGARAN
24/PMK.02/2022

Pengelolaan Anggaran dalam Rangka Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan Program Pemulihan Ekonomi Nasional

  • Ditetapkan: 21 Mar 2022
  • Diundangkan: 21 Mar 2022

Relevan terhadap dan

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • ...
  • 24

Loading...
Quick Look - ??
  • anggaran bantuan sosial...
  • pengelolaan keuangan publik...
  • efektivitas program bantuan...
  • transparansi anggaran pemerintah...
  • kebijakan fiskal untuk kesejahteraan sosial...