Kebijakan Pengawasan Intern Kementerian Keuangan Tahun 2010.
Sistem Pengendalian Intern Pemerintah.
Relevan terhadap
Penggolongan dan Kodefikasi Barang Milik Negara.
Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota.
Relevan terhadap
Penempatan Dana pada Bank Peserta dalam Rangka Program Pemulihan Ekonomi Nasional
Relevan terhadap
Tata Kelola Pengawasan Intern di Lingkungan Kementerian Keuangan.
Relevan terhadap
Pengelolaan Indonesia National Single Window dan Penyelenggaraan Sistem Indonesia National Single Window
Relevan terhadap
Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 217/PMK.01/2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan
Relevan terhadap
Tata Laksana Monitoring dan Evaluasi terhadap Penerima Fasilitas Tempat Penimbunan Berikat dan Penerima Fasilitas Kemudahan Impor Tujuan Ekspor
Relevan terhadap
Pedoman Penerapan, Penilaian, dan Reviu Pengendalian Intern atas Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat.