JDIHN LogoKemenkeu Logo
JDIHN LogoKemenkeu Logo
  • Dokumen Hukum
    • Peraturan
    • Monografi
    • Artikel Hukum
    • Putusan Pengadilan
  • Informasi
    • Regulasi
      • Infografis Regulasi
      • Simplifikasi Regulasi
      • Direktori Regulasi
      • Program Perencanaan
      • Penelitian/Pengkajian Hukum
      • Video Sosialisasi
      • Kamus Hukum
    • Informasi Penunjang
      • Tarif Bunga
      • Kurs Pajak
      • Berita
      • Jurnal HKN
      • Statistik
  • Perihal
    • Tentang Kami
    • Struktur Organisasi
    • Anggota JDIHN
    • Prasyarat
    • Kebijakan Privasi
    • FAQ
    • Website Lama
    • Hubungi Kami

Filter

Jenis Dokumen Hukum
Publikasi
Status
Tajuk Entri Utama
Nomor
Tahun
Tema
Label
Tersedia Konsolidasi
Tersedia Terjemahan

FAQ
Prasyarat
Hubungi Kami
Kemenkeu Logo

Pengelola JDIH Kementerian Keuangan:

  • Biro Hukum, Sekretariat Jenderal
  • Alamat:Gedung Djuanda I, Lantai 13-14
    Jl. Dr. Wahidin Raya No 1, Jakarta Pusat
    Surel:kemenkeu.prime@kemenkeu.go.id

JDIH Kemenkeu

  • Profil
  • Struktur Organisasi
  • Berita JDIH
  • Statistik

Tautan JDIH

  • JDIH Nasional
  • Sekretariat Negara
  • Kemenko Perekonomian
  • Anggota Lainnya

Temukan Kami


Hak Cipta Kementerian Keuangan Republik Indonesia © 2025Situs JDIH Build No. Unknown

Ditemukan 77 hasil yang relevan dengan "audit data perdagangan "
Dalam 0.009 detik
Thumbnail
CIPTA KERJA | PERPAJAKAN | KEPABEANAN
237/PMK.010/2020

Perlakuan Perpajakan, Kepabeanan, dan Cukai pada Kawasan Ekonomi Khusus

  • Ditetapkan: 30 Des 2020
  • Diundangkan: 30 Des 2020

Relevan terhadap

Thumbnail
TATA CARA | PEMBENTUKAN
PMK 64 TAHUN 2024

Tata Cara Pembentukan dan Pengelolaan Dana Abadi Daerah

  • Ditetapkan: 19 Sep 2024
  • Diundangkan: 04 Okt 2024
Thumbnail
HUKUM KEUANGAN NEGARA | BIDANG ANGGARAN
UU 18 TAHUN 2023

Pertanggungjawaban atas Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2A22;

  • Ditetapkan: 11 Nov 2023
  • Diundangkan: 11 Nov 2023

Relevan terhadap

Thumbnail
HUKUM KEUANGAN NEGARA | BIDANG BEA CUKAI
219/PMK.04/2022

Tata Cara Pengenaan Tarif Bea Masuk Dalam Rangka Perjanjian Kemitraan Ekonomi Komprehensif antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republi...

  • Ditetapkan: 30 Des 2022
  • Diundangkan: 30 Des 2022

Relevan terhadap

Thumbnail
ASIA TENGGARA DAN JEPANG | KEMITRAAN EKONOMI
71/PMK.04/2021

Tata Cara Pengenaan Tarif Bea Masuk atas Barang Impor Berdasarkan Persetujuan Kemitraan Ekonmni Menyeluruh antar Negara-Negara Anggota Perhimpunan Ban...

  • Ditetapkan: 23 Jun 2021
  • Diundangkan: 24 Jun 2021

Relevan terhadap dan

Thumbnail
HUKUM KEUANGAN NEGARA | BIDANG BEA CUKAI
122/PMK.04/2021

Tata Cara Pengenaan Tarif Bea Masuk atas Barang Impor Berdasarkan Persetujuan Kemitraan Ekonomi Komprehensif antara Republik Indonesia dan Negara-Nega...

  • Ditetapkan: 13 Sep 2021
  • Diundangkan: 14 Sep 2021

Relevan terhadap

Thumbnail
IBU KOTA NEGARA | BIDANG LAIN-LAIN | HUKUM ADMINISTRASI NEGARA
PP 27 TAHUN 2023

Kewenangan Khusus Otorita Ibu Kota Nusantara

  • Ditetapkan: 15 Mei 2023
  • Diundangkan: 15 Mei 2023

Relevan terhadap

Thumbnail
TARIF BEA MASUK | KEMITRAAN EKONOMI
209/PMK.04/2022

Tata Cara Pengenaan Tarif Bea Masuk atas Barang Impor Berdasarkan Persetujuan Kemitraan Ekonomi Komprehensif Regional

  • Ditetapkan: 27 Des 2022
  • Diundangkan: 28 Des 2022

Relevan terhadap

Thumbnail
BIDANG BEA CUKAI | HUKUM KEUANGAN NEGARA
73/PMK.04/2021

Tata Cara Pengenaan Tarif Bea Masuk atas Barang Impor Berdasarkan Persetujuan antara Republik Indonesia dan Jepang Mengeriai Suatu Kemitraan Ekonomi

  • Ditetapkan: 23 Jun 2021
  • Diundangkan: 24 Jun 2021

Relevan terhadap

Thumbnail
BIDANG BEA CUKAI | HUKUM KEUANGAN NEGARA
80/PMK.04/2021

Tata Cara Pengenaan Tarif Bea Masuk atas Barang Impor Berdasarkan Persetujuan Kemitraan Ekonomi Komprehensif antara Pemerintah Republik Indonesia dan ...

  • Ditetapkan: 28 Jun 2021
  • Diundangkan: 29 Jun 2021

Relevan terhadap

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • ...
  • 8

Loading...
Quick Look - ??
  • audit data perdagangan...
  • pengawasan transaksi perdagangan...
  • analisis kepatuhan pajak...
  • evaluasi risiko perdagangan...
  • transparansi data keuangan...