JDIHN LogoKemenkeu Logo
JDIHN LogoKemenkeu Logo
  • Dokumen Hukum
    • Peraturan
    • Monografi
    • Artikel Hukum
    • Putusan Pengadilan
  • Informasi
    • Regulasi
      • Infografis Regulasi
      • Simplifikasi Regulasi
      • Direktori Regulasi
      • Program Perencanaan
      • Penelitian/Pengkajian Hukum
      • Video Sosialisasi
      • Kamus Hukum
    • Informasi Penunjang
      • Tarif Bunga
      • Kurs Pajak
      • Berita
      • Jurnal HKN
      • Statistik
  • Perihal
    • Tentang Kami
    • Struktur Organisasi
    • Anggota JDIHN
    • Prasyarat
    • Kebijakan Privasi
    • FAQ
    • Website Lama
    • Hubungi Kami

Filter

Jenis Dokumen Hukum
Publikasi
Status
Tajuk Entri Utama
Nomor
Tahun
Tema
Label
Tersedia Konsolidasi
Tersedia Terjemahan

FAQ
Prasyarat
Hubungi Kami
Kemenkeu Logo

Pengelola JDIH Kementerian Keuangan:

  • Biro Hukum, Sekretariat Jenderal
  • Alamat:Gedung Djuanda I, Lantai 13-14
    Jl. Dr. Wahidin Raya No 1, Jakarta Pusat
    Surel:kemenkeu.prime@kemenkeu.go.id

JDIH Kemenkeu

  • Profil
  • Struktur Organisasi
  • Berita JDIH
  • Statistik

Tautan JDIH

  • JDIH Nasional
  • Sekretariat Negara
  • Kemenko Perekonomian
  • Anggota Lainnya

Temukan Kami


Hak Cipta Kementerian Keuangan Republik Indonesia © 2025Situs JDIH Build ID: 14705 (Release-382)

Ditemukan 62 hasil yang relevan dengan "audit pengelolaan jaminan "
Dalam 0.04 detik
Thumbnail
INTERN PEMERINTAH | SISTEM PENGENDALIAN
PP 60 TAHUN 2008

Sistem Pengendalian Intern Pemerintah.

  • Ditetapkan: 28 Agu 2008
  • Diundangkan: 28 Agu 2008

Relevan terhadap

Thumbnail
PERBENDAHARAAN NEGARA | HUKUM KEUANGAN NEGARA
UU 1 TAHUN 2004

Perbendaharaan Negara.

  • Ditetapkan: 14 Jan 2004
  • Diundangkan: 14 Jan 2004
Thumbnail
PEMBAGIAN URUSAN | KABUPATEN/KOTA
PP 38 TAHUN 2007

Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota.

  • Ditetapkan: 09 Jul 2007
  • Diundangkan: 09 Jul 2007

Relevan terhadap

Thumbnail
HUKUM KEUANGAN NEGARA | PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI
26/PUU-XIX/2021

Pengujian Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

    Relevan terhadap dan

    Thumbnail
    HUKUM KEUANGAN NEGARA | PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG
    39 P/HUM/2020

    Permohonan Keberatan Hak Uji Materiil Terhadap Pasal 34 dan Pasal 42 Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pre...

      Relevan terhadap dan

      Thumbnail
      Tidak Berlaku
      HUKUM KEUANGAN NEGARA | BIDANG UMUM
      PMK 135 TAHUN 2023

      Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 118/PMK.01/2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan

      • Ditetapkan: 07 Des 2023
      • Diundangkan: 11 Des 2023
      Thumbnail
      HUKUM KEUANGAN NEGARA | PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG
      36 P/HUM/2020

      Permohonan keberatan hak uji materiil terhadap Pasal 1 ayat (1) huruf h dan Pasal 1 ayat (2) huruf h Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 81 ...

        Relevan terhadap dan

        Thumbnail
        PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG | HUKUM KEUANGAN NEGARA
        36 P/HUM/2020

        Permohonan keberatan hak uji materiil terhadap Pasal 1 ayat (1) huruf h dan Pasal 1 ayat (2) huruf h Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 81 ...

          Relevan terhadap dan

          Thumbnail
          Tidak Berlaku
          HUKUM KEUANGAN NEGARA | BIDANG UMUM
          118/PMK.01/2021

          Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan

          • Ditetapkan: 08 Sep 2021
          • Diundangkan: 09 Sep 2021
          Thumbnail
          PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI | HUKUM KEUANGAN NEGARA
          54/PUU-XVII/2019

          Pengujian materil Pasal 6 ayat (3) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan dan Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang RI No. 15 Tah...

            Relevan terhadap

            • 1
            • 2
            • 3
            • 4
            • ...
            • 7

            Loading...
            Quick Look - ??
            • audit pengelolaan jaminan...
            • kebijakan pengelolaan keuangan negara...
            • transparansi anggaran pemerintah...
            • pengawasan dana jaminan sosial...
            • evaluasi kinerja pengelolaan aset negara...