JDIHN LogoKemenkeu Logo
JDIHN LogoKemenkeu Logo
  • Dokumen Hukum
    • Peraturan
    • Monografi
    • Artikel Hukum
    • Putusan Pengadilan
  • Informasi
    • Regulasi
      • Infografis Regulasi
      • Simplifikasi Regulasi
      • Direktori Regulasi
      • Program Perencanaan
      • Penelitian/Pengkajian Hukum
      • Video Sosialisasi
      • Kamus Hukum
    • Informasi Penunjang
      • Tarif Bunga
      • Kurs Pajak
      • Berita
      • Jurnal HKN
      • Statistik
  • Perihal
    • Tentang Kami
    • Struktur Organisasi
    • Anggota JDIHN
    • Prasyarat
    • Kebijakan Privasi
    • FAQ
    • Website Lama
    • Hubungi Kami

Filter

Jenis Dokumen Hukum
Publikasi
Status
Tajuk Entri Utama
Nomor
Tahun
Tema
Label
Tersedia Konsolidasi
Tersedia Terjemahan

FAQ
Prasyarat
Hubungi Kami
Kemenkeu Logo

Pengelola JDIH Kementerian Keuangan:

  • Biro Hukum, Sekretariat Jenderal
  • Alamat:Gedung Djuanda I, Lantai 13-14
    Jl. Dr. Wahidin Raya No 1, Jakarta Pusat
    Surel:kemenkeu.prime@kemenkeu.go.id

JDIH Kemenkeu

  • Profil
  • Struktur Organisasi
  • Berita JDIH
  • Statistik

Tautan JDIH

  • JDIH Nasional
  • Sekretariat Negara
  • Kemenko Perekonomian
  • Anggota Lainnya

Temukan Kami


Hak Cipta Kementerian Keuangan Republik Indonesia © 2025Situs JDIH Build No. 14577

Ditemukan 47 hasil yang relevan dengan "bantuan studi S2 untuk profesional muda "
Dalam 0.033 detik
Thumbnail
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG NASIONAL(RPJP)
UU 17 TAHUN 2007

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025

  • Ditetapkan: 05 Feb 2007
  • Diundangkan: 05 Feb 2007

Relevan terhadap

Thumbnail
PEMBAGIAN URUSAN | KABUPATEN/KOTA
PP 38 TAHUN 2007

Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota.

  • Ditetapkan: 09 Jul 2007
  • Diundangkan: 09 Jul 2007

Relevan terhadap

Thumbnail
Tidak Berlaku
PEMERIKSA PAJAK | PETUNJUK TEKNIS
133/PMK.03/2018

Petunjuk Teknis Jabatan Fungsional Pemeriksa Pajak

  • Ditetapkan: 21 Sep 2018
  • Diundangkan: 27 Sep 2018
Thumbnail
Tidak Berlaku
JABATAN FUNGSIONAL | PETUNJUK TEKNIS
132/PMK.06/2017

Petunjuk Teknis Jabatan Fungsional Penilai Pemerintah.

  • Ditetapkan: 03 Okt 2017
  • Diundangkan: 03 Okt 2017
Thumbnail
PUTUSAN PENGADILAN | PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI
63/PUU-XV/2017

Pengujian UU Nomor 28 tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas UU Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah...

    Relevan terhadap

    Thumbnail
    PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI | HUKUM KEUANGAN NEGARA
    37/PUU-XVIII/2020

    Pengujian Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuanga...

      Relevan terhadap

      Thumbnail
      HUKUM KEUANGAN NEGARA | PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI
      5/PUU-XVIII/2020

      Uji Materi Pasal 5 ayat (1) UU Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian

        Thumbnail
        PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI | HUKUM KEUANGAN NEGARA
        61/PUU-XVIII/2020

        Uji Materi Pasal 77 UU No 19 Tahun 2003 tentang BUMN terhadap UUD 1945

          Relevan terhadap

          Thumbnail
          Tidak Berlaku
          JABATAN | KEMENTERIAN KEUANGAN
          138/PMK.01/2018

          Pedoman Pelaksanaan Analisis Jabatan di Lingkungan Kementerian Keuangan

          • Ditetapkan: 21 Sep 2018
          • Diundangkan: 01 Okt 2018
          Thumbnail
          Tidak Berlaku
          STANDAR | PENILAI PEMERINTAH
          211/PMK.06/2018

          Standar, Uji, dan Pengembangan Kompetensi Jabatan Fungsional Penilai Pemerintah

          • Ditetapkan: 31 Des 2018
          • Diundangkan: 31 Des 2018
          • 1
          • 2
          • 3
          • 4
          • 5

          Loading...
          Quick Look - ??
          • bantuan studi S2 untuk profesional keuangan...
          • program beasiswa pendidikan pascasarjana...
          • pengembangan karir di sektor keuangan...
          • pelatihan lanjutan untuk profesional muda...
          • investasi dalam pendidikan tinggi di sektor publik...