JDIHN LogoKemenkeu Logo
JDIHN LogoKemenkeu Logo
  • Dokumen Hukum
    • Peraturan
    • Monografi
    • Artikel Hukum
    • Putusan Pengadilan
  • Informasi
    • Regulasi
      • Infografis Regulasi
      • Simplifikasi Regulasi
      • Direktori Regulasi
      • Program Perencanaan
      • Penelitian/Pengkajian Hukum
      • Video Sosialisasi
      • Kamus Hukum
    • Informasi Penunjang
      • Tarif Bunga
      • Kurs Pajak
      • Berita
      • Jurnal HKN
      • Statistik
  • Perihal
    • Tentang Kami
    • Struktur Organisasi
    • Anggota JDIHN
    • Prasyarat
    • Kebijakan Privasi
    • FAQ
    • Website Lama
    • Hubungi Kami

Filter

Jenis Dokumen Hukum
Publikasi
Status
Tajuk Entri Utama
Nomor
Tahun
Tema
Label
Tersedia Konsolidasi
Tersedia Terjemahan

FAQ
Prasyarat
Hubungi Kami
Kemenkeu Logo

Pengelola JDIH Kementerian Keuangan:

  • Biro Hukum, Sekretariat Jenderal
  • Alamat:Gedung Djuanda I, Lantai 13-14
    Jl. Dr. Wahidin Raya No 1, Jakarta Pusat
    Surel:kemenkeu.prime@kemenkeu.go.id

JDIH Kemenkeu

  • Profil
  • Struktur Organisasi
  • Berita JDIH
  • Statistik

Tautan JDIH

  • JDIH Nasional
  • Sekretariat Negara
  • Kemenko Perekonomian
  • Anggota Lainnya

Temukan Kami


Hak Cipta Kementerian Keuangan Republik Indonesia © 2025Situs JDIH Build No. 14577

Ditemukan 49 hasil yang relevan dengan "big data untuk deteksi penipuan "
Dalam 0.024 detik
Thumbnail
HUKUM KEUANGAN NEGARA | PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG
36 P/HUM/2020

Permohonan keberatan hak uji materiil terhadap Pasal 1 ayat (1) huruf h dan Pasal 1 ayat (2) huruf h Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 81 ...

    Relevan terhadap

    Thumbnail
    PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG | HUKUM KEUANGAN NEGARA
    36 P/HUM/2020

    Permohonan keberatan hak uji materiil terhadap Pasal 1 ayat (1) huruf h dan Pasal 1 ayat (2) huruf h Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 81 ...

      Relevan terhadap

      Thumbnail
      PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG | HUKUM KEUANGAN NEGARA
      41 P/HUM/2020

      Permohonan Keberatan Hak Uji Materiil Terhadap Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 64 Tahun 2020 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presid...

        Relevan terhadap, , dan

        Thumbnail
        PUTUSAN PENGADILAN | PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI
        102/PUU-XV/2017

        Pengujian UU Nomor 9 Tahun 2017 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU Nomor 1 Tahun 2017 tentang Akses Informasi Keuangan Untuk Kepentin...

          Relevan terhadap dan

          Thumbnail
          Tidak Berlaku
          SISTEM | TRANSAKSI ELEKTRONIK
          PP 82 TAHUN 2012

          Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik.

          • Ditetapkan: 12 Okt 2012
          • Diundangkan: 12 Okt 2012

          Relevan terhadap

          Thumbnail
          PUTUSAN PENGADILAN | PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI
          57/PUU-XIV/2016

          Pengujuan UU no. 11 tahun 2016 tentang Pengampunan Pajak (Pasal 1 angka 1 dan angka 7, Pasal 3 ayat (1), Pasal 4, Pasal 5, Pasal 6, Pasal 11 ayat (2)...

            Relevan terhadap, , dan

            Thumbnail
            PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI | PUTUSAN PENGADILAN
            59/PUU-XIV/2016

            Pengujuan UU no. 11 tahun 2016 tentang Pengampunan Pajak (Pasal 1 angka 1 dan angka 7, Pasal 2 ayat (1), Pasal 3 ayat (1), Pasal 4, Pasal 5, Pasal 1...

              Relevan terhadap, , dan

              Thumbnail
              Tidak Berlaku
              SURAT BERHARGA SYARIAH NEGARA | KEGIATAN
              6/PMK.05/2019

              Tata Cara Pelaksanaan Pembayaran Kegiatan yang Dibiayai Melalui Penerbitan Surat Berharga Syariah Negara

              • Ditetapkan: 29 Jan 2019
              • Diundangkan: 29 Jan 2019

              Relevan terhadap

              Thumbnail
              Tidak Berlaku
              BIDANG PERBENDAHARAAN | PELAKSANAAN
              154/PMK.05/2013

              Pelaksanaan Piloting Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara.

              • Ditetapkan: 13 Nov 2013
              • Diundangkan: 13 Nov 2013

              Relevan terhadap

              Thumbnail
              Tidak Berlaku
              SISTEM PERBENDAHARAAN DAN ANGGARAN NEGARA | SURAT PERINTAH PENCAIRAN DANA
              188/PMK.05/2017

              Tata Cara Penyaluran Dana Surat Perintah Pencairan Dana Melalui Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara.

              • Ditetapkan: 08 Des 2017
              • Diundangkan: 08 Des 2017

              Relevan terhadap

              • 1
              • 2
              • 3
              • 4
              • 5

              Loading...
              Quick Look - ??
              • deteksi penipuan big data...
              • analisis transaksi keuangan...
              • machine learning untuk deteksi penipuan...
              • pemodelan risiko keuangan...
              • keamanan data dalam keuangan...