JDIHN LogoKemenkeu Logo
JDIHN LogoKemenkeu Logo
  • Dokumen Hukum
    • Peraturan
    • Monografi
    • Artikel Hukum
    • Putusan Pengadilan
  • Informasi
    • Regulasi
      • Infografis Regulasi
      • Simplifikasi Regulasi
      • Direktori Regulasi
      • Program Perencanaan
      • Penelitian/Pengkajian Hukum
      • Video Sosialisasi
      • Kamus Hukum
    • Informasi Penunjang
      • Tarif Bunga
      • Kurs Pajak
      • Berita
      • Jurnal HKN
      • Statistik
  • Perihal
    • Tentang Kami
    • Struktur Organisasi
    • Anggota JDIHN
    • Prasyarat
    • Kebijakan Privasi
    • FAQ
    • Website Lama
    • Hubungi Kami

Filter

Jenis Dokumen Hukum
Publikasi
Status
Tajuk Entri Utama
Nomor
Tahun
Tema
Label
Tersedia Konsolidasi
Tersedia Terjemahan

FAQ
Prasyarat
Hubungi Kami
Kemenkeu Logo

Pengelola JDIH Kementerian Keuangan:

  • Biro Hukum, Sekretariat Jenderal
  • Alamat:Gedung Djuanda I, Lantai 13-14
    Jl. Dr. Wahidin Raya No 1, Jakarta Pusat
    Surel:kemenkeu.prime@kemenkeu.go.id

JDIH Kemenkeu

  • Profil
  • Struktur Organisasi
  • Berita JDIH
  • Statistik

Tautan JDIH

  • JDIH Nasional
  • Sekretariat Negara
  • Kemenko Perekonomian
  • Anggota Lainnya

Temukan Kami


Hak Cipta Kementerian Keuangan Republik Indonesia © 2025Situs JDIH Build No. Unknown

Ditemukan 60 hasil yang relevan dengan "damai "
Dalam 0.011 detik
Thumbnail
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG NASIONAL(RPJP)
UU 17 TAHUN 2007

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025

  • Ditetapkan: 05 Feb 2007
  • Diundangkan: 05 Feb 2007

Relevan terhadap

Thumbnail
HAK SIPIL DAN POLITIK | KOVENAN INTERNASIONAL
UU 12 TAHUN 2005

Pengesahan International Covenant On Civil And Political Rights (Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik).

  • Ditetapkan: 28 Okt 2005
  • Diundangkan: 28 Okt 2005
Thumbnail
PERAIRAN INDONESIA
UU 6 TAHUN 1996

Perairan Indonesia

  • Ditetapkan: 08 Agu 1996
  • Diundangkan: 08 Agu 1996

Relevan terhadap dan

Thumbnail
PERAIRAN INDONESIA
UU 6 TAHUN 1996

Perairan Indonesia.

  • Ditetapkan: 08 Agu 1996
  • Diundangkan: 08 Agu 1996

Relevan terhadap dan

Thumbnail
PROVINSI PAPUA | OTONOMI KHUSUS
UU 21 TAHUN 2001

Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua

  • Ditetapkan: 21 Nov 2001
  • Diundangkan: 21 Nov 2001

Relevan terhadap

Thumbnail
PENYANDANG CACAD
UU 4 TAHUN 1997

Penyandang Cacat.

  • Ditetapkan: 28 Feb 1997
  • Diundangkan: 28 Feb 1997
Thumbnail
ORGANISASI PERDAGANGAN DUNIA | PEMBENTUKAN
UU 7 TAHUN 1994

Pengesahan Persetujuan Perjanjian Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia

  • Ditetapkan: 02 Nov 1994
  • Diundangkan: 02 Nov 1994

Relevan terhadap

Thumbnail
USAHA KECIL
UU 9 TAHUN 1995

Usaha Kecil

  • Ditetapkan: 26 Des 1995
  • Diundangkan: 26 Des 1995
Thumbnail
UU 8 TAHUN ~1974

Pokok-Pokok Kepegawaian

  • Ditetapkan: 06 Nov 1974

Relevan terhadap

Thumbnail
PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI | HUKUM KEUANGAN NEGARA
48/PUU-XX/2022

Pengujian Formil Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

    Relevan terhadap dan

    • 1
    • 2
    • 3
    • 4
    • 5
    • 6

    Loading...
    Quick Look - ??
    • keberlanjutan ekonomi...
    • kesejahteraan masyarakat...
    • investasi berkelanjutan...
    • keadilan sosial...
    • kerjasama internasional...