JDIHN LogoKemenkeu Logo
JDIHN LogoKemenkeu Logo
  • Dokumen Hukum
    • Peraturan
    • Monografi
    • Artikel Hukum
    • Putusan Pengadilan
  • Informasi
    • Regulasi
      • Infografis Regulasi
      • Simplifikasi Regulasi
      • Direktori Regulasi
      • Program Perencanaan
      • Penelitian/Pengkajian Hukum
      • Video Sosialisasi
      • Kamus Hukum
    • Informasi Penunjang
      • Tarif Bunga
      • Kurs Pajak
      • Berita
      • Jurnal HKN
      • Statistik
  • Perihal
    • Tentang Kami
    • Struktur Organisasi
    • Anggota JDIHN
    • Prasyarat
    • Kebijakan Privasi
    • FAQ
    • Website Lama
    • Hubungi Kami

Filter

Jenis Dokumen Hukum
Publikasi
Status
Tajuk Entri Utama
Nomor
Tahun
Tema
Label
Tersedia Konsolidasi
Tersedia Terjemahan

FAQ
Prasyarat
Hubungi Kami
Kemenkeu Logo

Pengelola JDIH Kementerian Keuangan:

  • Biro Hukum, Sekretariat Jenderal
  • Alamat:Gedung Djuanda I, Lantai 13-14
    Jl. Dr. Wahidin Raya No 1, Jakarta Pusat
    Surel:kemenkeu.prime@kemenkeu.go.id

JDIH Kemenkeu

  • Profil
  • Struktur Organisasi
  • Berita JDIH
  • Statistik

Tautan JDIH

  • JDIH Nasional
  • Sekretariat Negara
  • Kemenko Perekonomian
  • Anggota Lainnya

Temukan Kami


Hak Cipta Kementerian Keuangan Republik Indonesia © 2025Situs JDIH Build No. 14577

Ditemukan 49 hasil yang relevan dengan "digital payment system for government "
Dalam 0.053 detik
Thumbnail
PUTUSAN PENGADILAN | PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI
13/PUU-XIV/2016

Pengujuan UU no. 6 tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan terhadap UUD Negara RI 1945

    Relevan terhadap

    Thumbnail
    Tidak Berlaku
    TARIF BLU | BIDANG PERBENDAHARAAN | POLITEKNIK ILMU PELAYARAN
    54/PMK.05/2016

    Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 97 /PMK. 05/2014 tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum Politeknik Ilmu Pelayaran Semarang Pada K...

    • Ditetapkan: 05 Apr 2016
    • Diundangkan: 05 Apr 2016
    Thumbnail
    Tidak Berlaku
    BIDANG BEA CUKAI | HIMPUNAN PERATURAN
    79/PMK.010/2020

    Penetapan Tarif Bea Masuk dalam rangka Persetujuan Perdagangan Bebas ASEAN-Hong Kong Republik Rakyat Tiongkok

    • Ditetapkan: 03 Jul 2020
    • Diundangkan: 03 Jul 2020
    Thumbnail
    Tidak Berlaku
    HUKUM KEUANGAN NEGARA | KEMITRAAN EKONOMI
    81/PMK.010/2020

    Penetapan Tarif Bea Masuk dalam rangka Persetujuan Kemitraan Ekonomi Komprehensif Indonesia-Australia

    • Ditetapkan: 03 Jul 2020
    • Diundangkan: 03 Jul 2020
    Thumbnail
    Tidak Berlaku
    PERUBAHAN | PERJANJIAN INTERNASIONAL
    11/PMK.04/2019

    Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 229/PMK.04/2017 tentang Tata Cara Pengenaan Tarif Bea Masuk atas Barang Impor Berdasarkan Perjanjian a...

    • Ditetapkan: 06 Feb 2019
    • Diundangkan: 06 Feb 2019
    Thumbnail
    Tidak Berlaku
    SISTEM | INDONESIA NATIONAL SINGLE WINDOW
    199/PMK.012/2020

    Pengelolaan Indonesia National Single Window dan Penyelenggaraan Sistem Indonesia National Single Window

    • Ditetapkan: 16 Des 2020
    • Diundangkan: 17 Des 2020
    Thumbnail
    Tidak Berlaku
    HUKUM KEUANGAN NEGARA | BARANG IMPOR
    109/PMK.04/2019

    Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 229/PMK.04/2017 tentang Tata Cara Pengenaan Tarif Bea Masuk atas Barang Impor Berdasarkan Perjan...

    • Ditetapkan: 31 Jul 2019
    Thumbnail
    HUKUM KEUANGAN NEGARA | PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI
    42/PUU-XVIII/2020

    Pengujian Formil dan Pengujian Materiil Lampiran UU 2/2020 tentang Penetapan Peraturan Perpu 1/2020 Menjadi Undang-Undang [Ps 1, Ps 2 ayat (1) huruf ...

      Relevan terhadap

      Thumbnail
      Tidak Berlaku
      BIDANG FISKAL | KLASIFIKASI BARANG
      132/PMK.010/2015

      Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 213/PMK.011/2011 tentang Penetapan Sistem Klasifikasi Barang dan Pembebanan Tarif Bea Masuk ata...

      • Ditetapkan: 08 Jul 2015
      • Diundangkan: 09 Jul 2015
      Thumbnail
      HUKUM KEUANGAN NEGARA | PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI
      75/PUU-XVIII/2020

      Pengujian Formil dan Materiil (Pasal 2 ayat (1), Pasal 6 ayat (12), Pasal 27 dan Pasal 28 Lampiran Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan ...

        Relevan terhadap

        • 1
        • 2
        • 3
        • 4
        • 5

        Loading...
        Quick Look - ??
        • digital payment system for government...
        • electronic government payments...
        • financial transparency in digital payments...
        • digital financial inclusion in public services...
        • secure online payment methods for government agencies...