JDIHN LogoKemenkeu Logo
JDIHN LogoKemenkeu Logo
  • Dokumen Hukum
    • Peraturan
    • Monografi
    • Artikel Hukum
    • Putusan Pengadilan
  • Informasi
    • Regulasi
      • Infografis Regulasi
      • Simplifikasi Regulasi
      • Direktori Regulasi
      • Program Perencanaan
      • Penelitian/Pengkajian Hukum
      • Video Sosialisasi
      • Kamus Hukum
    • Informasi Penunjang
      • Tarif Bunga
      • Kurs Pajak
      • Berita
      • Jurnal HKN
      • Statistik
  • Perihal
    • Tentang Kami
    • Struktur Organisasi
    • Anggota JDIHN
    • Prasyarat
    • Kebijakan Privasi
    • FAQ
    • Website Lama
    • Hubungi Kami

Filter

Jenis Dokumen Hukum
Publikasi
Status
Tajuk Entri Utama
Nomor
Tahun
Tema
Label
Tersedia Konsolidasi
Tersedia Terjemahan

FAQ
Prasyarat
Hubungi Kami
Kemenkeu Logo

Pengelola JDIH Kementerian Keuangan:

  • Biro Hukum, Sekretariat Jenderal
  • Alamat:Gedung Djuanda I, Lantai 13-14
    Jl. Dr. Wahidin Raya No 1, Jakarta Pusat
    Surel:kemenkeu.prime@kemenkeu.go.id

JDIH Kemenkeu

  • Profil
  • Struktur Organisasi
  • Berita JDIH
  • Statistik

Tautan JDIH

  • JDIH Nasional
  • Sekretariat Negara
  • Kemenko Perekonomian
  • Anggota Lainnya

Temukan Kami


Hak Cipta Kementerian Keuangan Republik Indonesia © 2025Situs JDIH Build ID: 14635 (Release-364)

Ditemukan 63 hasil yang relevan dengan "income "
Dalam 0.031 detik
Thumbnail
HUKUM KEUANGAN NEGARA | BIDANG FISKAL
PERPRES 112 TAHUN 2018

Pengesahan Protocol to Amend the Framework on Comprehensive Economic Co-operation and Certain Agreements Thereunder between the Association of Southea...

  • Ditetapkan: 12 Nov 2018
  • Diundangkan: 14 Nov 2018
Thumbnail
HUKUM KEUANGAN NEGARA | KONTRAK PRODUCTION SHARING
PP 41 TAHUN 1982

Kewajiban Dan Tata Cara Penyetoran Pendapatan Pemerintah Dari Hasil Operasi Pertamina Sendiri Dan Kontrak Production Sharing

  • Ditetapkan: 16 Des 1982
  • Diundangkan: 16 Des 1982

Relevan terhadap, , dan

Thumbnail
PAJAK PENGHASILAN
UU 7 TAHUN 1983

Pajak Penghasilan

  • Ditetapkan: 31 Des 1983
  • Diundangkan: 31 Des 1983
  • Konsolidasi

Relevan terhadap

Thumbnail
PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH | BARANG DAN JASA
UU 8 TAHUN 1983

Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah.

  • Ditetapkan: 31 Des 1983
  • Diundangkan: 31 Des 1983
  • Konsolidasi
Thumbnail
PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI | HUKUM KEUANGAN NEGARA
32/PUU-XX/2022

Pengujian Undang-Undang Nomor 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

    Relevan terhadap dan

    Thumbnail
    PUT-003777.15/2023/PP/M.XVIllA Tahun 2024

    PT VVF INDONESIA

      Relevan terhadap, , dan

      Thumbnail
      PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI | HUKUM KEUANGAN NEGARA
      4/PUU-XIX/2021

      Pengujian Formil dan Materiil Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

        Relevan terhadap, , dan

        Thumbnail
        PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI | HUKUM KEUANGAN NEGARA
        34/PUU-XX/2022

        Pengujian Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

          Relevan terhadap

          Thumbnail
          HUKUM KEUANGAN NEGARA | PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI
          25/PUU-XX/2022

          Pengujian Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

            Relevan terhadap

            Thumbnail
            Tidak Berlaku
            BIDANG KEKAYAAN NEGARA | HUKUM KEUANGAN NEGARA
            173/PMK.06/2020

            Penilaian oleh Penilai Pemerintah di Lingkungan Direktorat Jenderal Kekayaan Negara

            • Ditetapkan: 27 Okt 2020
            • Diundangkan: 02 Nov 2020

            Relevan terhadap

            • 1
            • 2
            • 3
            • 4
            • ...
            • 7

            Loading...
            Quick Look - ??
            • pajak penghasilan...
            • kebijakan fiskal...
            • pertumbuhan ekonomi...
            • pendapatan negara...
            • pengelolaan anggaran...